Kehidupan sosial masyarakat sangat dinamis, sehingga warga masyarakat sangat sulit untuk menghindar diri dari terpaan perubahan sosial. Sendi-sendi kehidupan sosial bergerak dengan cukup cepat, mengikuti roda perubahan yang terus berputar. Meskipun demikian, ada salah satu sendi kehidupan sosial relatif lambat pergerakannya, yaitu hukum. Menjalani kehidupan di negara hukum tidaklah menjamin masyarakat itu akan dilindungi sesuai harapan dari makna kata hukum tersebut. Harapan yang termaktub dalam pasal 1 ayat ( 3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum itu sendiri.

Sebelum beranjak jauh terhadap problematika hukum itu sendiri, mari kita uraikan sedikit perihal apa itu hukum tersebut. Mengutip salah satu pendapat para ahli yakni Soerjono Soekanto (1994: 9) memberikan kita sebuah pengertian bahwa hukum adalah gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Jika kita mendalami arti hukum tersebut tampaklah jelas bahwa hukum mengatur masyarakat itu sendiri di dalam lingkup kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah hukum tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Atau justru hukum tersebut menikam dari masyarakat itu sendiri.?

Untuk dapat menjawab hal tersebut mari kita flashback mengingat salah satu problema hukum di negara ini. Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari. Ya, kira-kira begitulah bunyi salah satu artikel yang dapat kita telaah lebih jauh lagi sebagai salah satu jembatan untuk menjawab pertanyaan di atas. Menurut perspektif sosiologi yakni paham strukturalisme kasus nenek Minah dapat kita lakukan sebuah analisis. Dalam bidang penegakan hukum seringkali perangkat hukum positif, seperti undang-undang, sudah maju dan modern. Tetapi ketika perangkat hukum ini ditegakkan ternyata tidak menghasilkan suatu output yang bagus, dimana keadilan tidak tercapai, kepastian hukum maupun ketertiban juga jauh dari harapan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas (intelektual dan moral) para penegak hukum, tetapi juga karena struktur dasar hukum yang belum bagus, sehingga penegakan hukum tetap tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, meskipun hukum positif telah diotak atik namun tidak sampai menyentuh kesadaran hukum masyarakat yang ada dalam struktur dasar masyarakat, tidak akan membuahkan hasil yang bagus.

Selain itu, kasus nenek Minah jika ditelaah lagi dengan hukum dan stratifikasi sosial justru sangat tepat untuk dikaitkan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat kelompok sosial tertentu yang begitu berpengaruh terhadap keberadaan hukum sehingga kelompok yang lain, suka atau tidak, harus mengikuti hukum yang dipengaruhi oleh kelompok tersebut. Seperti pada kasus tersebut mereka yang memiliki kekuasaan akan mudah untuk mengatur jalan nya hukum,  dapat kita lihat nenek Minah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu harus dihadapkan oleh hukum. Tidak ada yang bisa membantu, seolah-olah karena nenek Minah tidak punya kekuasaan lebih maka apapun yang dilakukan nya akan tetap salah. Suka atau tidak, kita akan terjebak oleh arus dimana kita dikendalikan oleh kelompok sosial yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segalanya. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial maka semakin sedikit yang mengaturnya, begitupun sebaliknya.

Melihat realitas di atas menurut penulis sendiri praktik kehidupan hukum di Indonesia terlalu mengerikan. Apalagi jika hukum tersebut dikaitkan dengan kekuasaan. Menurut sudut pandang hukum dan kekuasaan kasus nenek Minah telah di politisasi.

Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.

Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum (Satjipto Rahardjo, 1982: 160). Melihat realita yang tampak, nyatanya kekuasaan memang sering di politisasi.Seperti kekuasaan yang dimiliki oleh perkebunan kakao PT RSA tersebut. Dengan kekuasaan nya, mereka mampu melakukan apa yang menurut mereka salah. Demi kepastian hukum, sekecil apapun pelanggaran hukum harus diproses secara hukum. Nenek Minah yang polos tidak tahu apa-apa akan mengikuti jalan nya proses hukum tersebut. Tapi dapat kita lihat di sisi lain, begitu banyak kasus yang nilainya milyaran bahkan triliunan tetapi harus lenyap dalam proses hukum. Perkaranya harus dihentikan tanpa adanya kejelasan dan alasan hukum yang pasti.

Memang, Negara kita adalah negara hukum demikian yang terkandung dalam konstitusi kita. Hukumlah yang harus menjadi panglima, bukan politik, apalagi kekuasaan. Jadi, tak sepantasnya jika kekuasaan membuat hukum menjadi alat untuk melakukan apapun. Kita hidup di negara hukum, hukum yang menjadi acuan kita. Terkadang bermacam-macam permasalahan dijadikan politisasi. Karena apa? Karena kekuasaan tadi. Mereka menggunakan kekuasaan untuk mempermudah segala keinginan mereka. Jadi tak sepantasnya dengan kekuasaan kita, hukum kita jadikan politisasi di negara sendiri.

Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang hidup di negara hukum harus memiliki kesadaran atas hukum tersebut. Melihat contoh kasus nenek Minah di atas telah membuat kita sadar bahwa hukum di negara Indonesia terlalu mengerikan. Kesadaran hukum itu sendiri merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada.

Seperti yang diutarakan Otje Salman (1993: 56) menyatakan, bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan karena hukum itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu.

Selain itu, kita juga harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Seperti yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto (1982: 272) menyatakan, bahwa tinggi rendahnya kepatuhan hukum seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya. Terlepas dari Nenek Minah bersalah ataupun tidak kita harus tahu bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Sejatinya memang hukum itu memaksa, jika kesadaran hukum kita telah mantap, maka dipastikan kita sebagai masyarakat memiliki kepatuhan terhadap hukum tersebut.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang

Leave A Reply