Berangkat dari Perbedaan

Dalam suatu diskusi kecil bersama dengan kawan-kawan organisasi saya dikampus manakala saat itu sedang ada pengadaan fasilitas kampus yang ramah difabel, saya kemudian bertanya kepada kawan saya bagaimana sejatinya hukum memandang penyandang disabilitas atau difabel. Bagaimana tidak, difabel yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan (YLBHI, 2014:253), serta rentan akan diskriminasi terlebih ketika berhadapan dengan hukum. Tak disangka pertanyaan kecil ini membawa kami pada diskursus yang lebih dalam. Sehingga perlu kiranya saya sampaikan hasil diskusi ditambah penelusuran saya dari keresahan yang menyelimuti pikiran saya tersebut sebagai sebuah refleksi bersama.

Perlu saya tekankan diawal dalam memandang difabel, bahwa mereka mampu untuk melakukan hal yang orang normal lainnya lakukan namun dengan caranya yang berbeda. Untuk itu pemahaman tentang manusia dianugerahi HAM dengan melakukan perbedaan terhadap manusia lainnya (Nasution, 2014:184), haruslah disadari sebagai ikhtiar merespon kesetaraan dalam sistem hukum di Indonesia bagi difabel. Dari basis pemikiran ini setidaknya memastikan aturan yuridis yang responsif terhadap difabel lebih penting.

Hal ini dikarenakan aturan yuridis sangat mempengaruhi praktik kesetaraan hak bagi difabel dalam sistem hukum terutama peradilan di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum menjamin, perlu dikaji secara holistik dengan peraturan lainnya agar komitmen kesetaraan hak difabel dalam sistem hukum terutama peradilan di Indonesia dapat terpenuhi. Lebih lanjut, memahami hambatan dalam praktik sangatlah penting untuk memastikan pula pola pembenahan kedepan.

 

Memahami Hambatan

Saya menganalisa beberapa hambatan pada sistem hukum bagi difabel. Pertama, faktor aturan hukum sendiri, hal ini misal dapat dilihat dari pengertian saksi pada Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan inilah yang mendasari setidaknya keterangan korban/saksi penyandang disabilitas yang buta, tuli, maupun kedua-duanya bukan merupakan keterangan sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu dalam Pasal 178 ayat (1) KUHAP bahwa hak khusus penyediaan penerjemah yang pandai bergaul dengannya diperuntukkan bagi disabilitas jenis tuna wicara (bisu) dan tuna rungu (tuli) yang tidak dapat menulis. Dalam aturan tersebut berarti mereka yang dapat menulis tidak disediakan akses penerjemah. Padahal aturan ini belum mengakomodir kebutuhan difabel jenis gangguan mental, tuna grahita, maupun tuna netra untuk mendapatkan penerjemah.

Kemudian dalam hal keperdataan terdapat diskriminasi bahwa difabel tidak bisa menjadi subjek hukum mandiri bahkan menjadi korban. Diantaranya difabel bisa tidak bisa menjadi hak waris atau tidak bisa menjadi subjek perjanjian dalam perbankan misalnya. Para penegak hukum biasanya akan mendasarkan pada Pasal 433 Buku I KUH Perdata. Terlebih perspektif pengaturan hukum acara khusus difabel belum ada yang tegas mengaturnya. Perlu dilakukan kajian ulang untuk membenahi norma yuridis yang menjamin kesetaraan hukum bagi difabel.

Kedua, kualitas sumber daya penegak hukum yang belum maksimal. Misal pada kasus yang menimpa Bunga (korban), seorang penyandang disabilitas rungu wicara dan mengalami mental retardasi, Ia adalah murid Sekolah Luar Biasa (SLB) yang telah mengalami pencabulan dan perkosaan yang dilakukan oleh Oktober Budiawan, gurunya sendiri (Kurniawan et.al, 2015:99-101). Pada saat reka kejadian (olah TKP) penyidik memaksanya untuk memperagakan proses pencabulan dan pemerkosaan yang terjadi pada dirinya. Ini menunjukan kualitas penyidik sebagai penegak hukum yang abai dan tidak paham pada prinsip pendekatan proses hukum difabel.

Kemudian dalam tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menggunakan pasal-pasal dalam KUHP sebagaimana penyidik dan bukan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Alasan jaksa adalah secara kalender usia Bunga adalah 22 tahun. Dalam hal ini Jaksa mengabaikan tes psikologis, secara mental psikologis umur Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Bahkan, jaksa tidak tahu secara persis identitas korban. Dalam tahap persidanganpun hakim yang mengadili kasus Bunga juga kurang memahami isu-isu disabilitas, hakim terjebak pada pola berpikir legalistic formal.

Perlakuan diskriminasi juga masih dilakukan penegak hukum, seperti misal dalam persidangan difabel rungu wicara menjadi korban pemerkosaan dipertanyakan “mengapa tidak berteriak saat pemerkosaan?” atau difabel tuna netra yang menjadi korban tindak pidana tidak diproses hukum dengan alasan korban tidak dapat melihat langsung kejadian dan pelakunya. Penegak hukum kerap mendiskriminasi difabel dengan disabilitas yang dimiliki, kemampuan dan kecakapannya hukumnya. Pandangan penegak hukum seperti ini menurut Mansour Fakih sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi normalisme yang penuh stereotype dan lebih lanjut mendorong ketidakadilan dan marginalisasi (Syafi’I, 2019:4). Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan serta perlu pembenahan kedepan demi mewujudkan kesetaraan difabel dalam sistem peradilan.

             

Menegakkan Pembenahan

Pembenahan bagi saya setidaknya meliputi sektor legislasi dan sumber daya penegak hukum. Pertama, dilakukannya revisi terhadap KUHP dan KUHAP dengan arah pengaturan baru menggunakan pendekatan harmonisasi terhadap kepentingan difabel berhadapan dengan hukum. Kemudian disusun pula Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang pelaksanaan difabel berhadapan dengan hukum. Ini penting untuk menyiasati aturan teknis hukum acara yang melibatkan pihak yang diidentifikasikan sebagai difabel.

Lebih lanjut, menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan bagi difabel sangatlah perlu untuk melengkapi jaminan hukum kesetaraan bagi difabel. Tidak kalah penting menyusun Peraturan Kapolri mengenai difabel berhadapan dengan hukum akan mendukung kerja integratif dalam pemenuhan kesetaraan difabel dalam sistem peradilan. Lebih jauh, memastikan arah pengaturan yang didasarkan pada kebutuhan difabel dalam sistem peradilan di Indonesia jauh lebih penting.

Setidaknya-tidaknya arah pengaturan tersebut saya identifikasi seperti pemeriksaan pada seluruh proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga persidangan dengan pendekatan metode interaksi dengan difabel, jaminan bantuan hukum yang egaliter, pendamping disabilitas dengan tenaga professional seperti psikolog, profile assessment dalam tingkat penyidikan hingga persidangan, adanya pengaturan yang mengakui umur mental terutama bagi difabel yang mengidap gangguan mental, penerjemah juru bahasa isyarat dalam seluruh proses peradilan, serta pengadaan sarana prasarana/fasilitas proses peradilan yang aksesibel bagi difabel, seperti ramp standar, guiding block, papan informasi yang ramah difabel (seperti mengunakan tulisan braile), audio, braille, serta surat-surat dokumen penunjang mulai dari penyidikan hingga persidangan dengan model braille.

Kemudian melakukan peningkatan kualitas institusi dan sumber daya penegak hukum untuk memahami proses peradilan bagi difabel. Seperti melakukan pelatihan berjangka dan berkelanjutan mengenai pelayanan hukum terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum bagi para penyidik di Kepolisian hingga JPU. Penting juga bagi saya institusi penegak hukum melakukan kerjasama dengan organisasi terkait sangatlah perlu, seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Juli 2018 yang menandatangai MoU atau nota kesepahaman dengan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) tentang komitmen penegak hukum dalam mengimplementasikan hak perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (MaPPI FH UI, 2019:66).

 

Kesimpulan Sebagai Sebuah Harapan      

Memahami perbedaan pada difabel sebagai sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan wujud penghormatan pada HAM. Lebih lanjut memahami persoalan hukum dan praktik penegakan hukum terhadap difabel yang diskriminatif merupakan suatu keharusan dalam negara hukum yang “katanya” demokratis ini. Untuk itu pembenahan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum merupakan keniscayaan yang tak terelakan. Komitmen pembenahan tersebut harus terejawantahkan dengan kerjasama yang integratif oleh seluruh pihak agar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya ucapan semata.

           

Referensi

Bahdar Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Hari Kurniawan et al, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.

MaPPI FH UI, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, MaPPI FH UI & AIPJ 2, Jakarta, 2019.

Syafi’i, Sistem Hukum Di Indonesia Belum Ramah Difabel, fh.uii.ac.id, 2019, https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Makalah-Sistem-Hukum-Sistem-Diskriminatif-kepada-Difabel-M.-Syafiie-S.H.-M.H..pdf.

YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,  Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Insan yang ingin terus belajar dan memahami dunia diluar dunianya. Katanya suka memerhatikan isu hukum, politik, sosial, dan kebijakan publik

Leave A Reply