Juli 3, 2020

Potensi Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Selama Physical Distancing COVID-19

Virus Corona atau biasa disebut dengan COVID-19 pertama ditemukan di Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Kini, virus tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, lebih dari 200 negara yang telah mengkonfirmasi virus ini. Melansir data dari Worldometers per tanggal 5 Mei 2020, jumlah kasus virus corona sebanyak 3,646,201 jumlah kematian sebanyak 252,407 jiwa dan dapat disembuhkan sejumlah  1,200,170 jiwa. Di Indonesia, terdapat 11,587 kasus terkonfirmasi, meninggal 864 jiwa dan dinyatakan sembuh 1,954, sehingga kasus ini dapat dikatakan sebagai kasus dengan kejadian yang luar biasa.

Kasus tersebarnya COVID-19 mengakibatkan banyak sektor yang terdampak, tidak hanya kesehatan, sosial, kondisi ini juga berpengaruh terhadap sentimen ekonomi dan pasar keuangan yang berakibat pada prospek ekonomi global. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami pelemahan dan beberapa Negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dalam hal socsal dan ekonomi. Pemerintah diseluruh dunia telah bekerja keras untuk mengatasi kasus ini agar dapat pulih seperti sedia kala dan kehidupan berjalan normal.

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi ini. Salah satu kebijakan sosial yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia misalnya pembatasan aktivitas manusia seperti physical distancing seperti bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkab kebijakan yang baru berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini mulai diterapkan pertama kali di wilayah DKI Jakarta karena kasus tersebarnya virus ini telah mencapai 4,539 jiwa, hal ini menjadikan DKI Jakarta termasuk dalam wilayah zona merah.

Pembatasan kegiatan melalui physical distancing dan saat ini telah menerapkan PSBB berdampak pada keterbatasan aktivitas manusia, misalnya kebijakan Pemerintah menganjurkan untuk bekerja di rumah (work from home) dan belajar dari rumah (study from home) untuk menghindari perkumpulan masa dalam jumlah besar. Dampak kebijakan ini otomatis juga akan pada berdampak bagi pekerja seperti kebijakan internal perusahaan atau instansi pemerintah dengan mengubah jadwal kerja dalam bentuk shift bahkan ada yang bekerja penuh waktu di rumah. Siswa dan mahasiswa juga diarahkan untuk belajar di rumah melalui daring, hal tersebut akan meningkatkan penetrasi penggunaan internet selama sebulan terakhir.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi, selama wabah ini terjadi, penggunaan internet di Indonesia naik mencapai 20% setiap harinya. Deretan aplikasi online yang biasa diakses oleh pegguna di Indonesia adalah Zoom atau Google Meeting untuk kegiatan meeting secara virtual, pemakaian Google Classrom yang digunakan untuk siswa sekolah, Netflix untuk menonton film, peningkatan transaksi belanja online melalui aplikasi seperti shoope, tokopedia, bukalapak, pemesanan makanan melalui Go Food atau Grab Food, penggunaan media sosial hiburan lainnya seperti Tiktok dan situs lainnya mengalami peningkatan selama pandemi ini berlangsung. Dengan peningkatan penggunaan fasilitas online tersebut, valuasi bisnis perusahaan digital akan terus meningkat, ini dapat menjadi perluasan basis pajak untuk menggenjot penerimaan pajak selama masa pandemi COVID-19.

Sejauh ini, Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana untuk mengatasi pandemi ini. Jika diperhatikan bahwa, penerimaan negara tahun ini mengalami kontraksi sebesar 10% year on year (yoy). Penerimaan negara ini akibat akonomi terganggu atas merebaknnya kasus pandemi COVID-19 baik dari sisi penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak (PNBP).

Penerimaan Pajak Indonesia

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dalam APBN KiTA pada Kinerja dan Fakta Edisi Maret 2020, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp152,92 triliun atau 9,31 persen dari target APBN tahun 2020, lebih rendah 4,97 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp160,91 triliun. Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp25,04 triliun atau 11,22 persen dari target APBN tahun 2020, tumbuh sebesar 51,52 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp16,53 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp38,62 triliun atau 10,52 persen dari target APBN tahun 2020. Realisasi tersebut lebih rendah 4,05 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp40,25 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp161,73 triliun atau 9,61 persen dari pagu APBN tahun 2020, meningkat 11,01 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp145,69 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN tahun 2020, lebih rendah 6,71 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp126,14 triliun. Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 mencapai Rp62,80 triliun atau 0,37 persen.

Tabel 1. Realisasi Sementara APBN 2019

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk menanggapinya, Pemerintah mengambil kebijakan melalui stimulus kebijakan fiskal jilid 2 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, salah satu kebijakan yang diambil adalah terkait dengan perpajakan terdapat diBagian Ketiga Pasal 4 terdapat 2 ayat antara lain :

(1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:

  1. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
  2. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
  3. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
  4. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darrrrat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

(2) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Pada Pasal 4 ayat 2, dijelaskan bahwa Pemerintah sangat mengharapkan pajak dari perdagangan sistem elektronik atau kegiatan yang sifatnya virtual selama physical distancing. Hal ini dipastikan orang-orang yang bekerja dari rumah (work from home). Seperti yang dikabarkan sebelumnya bahwa Pemerintah akan memungut pajak digital bagi Zoom dan Netflix, hal ini dipastikan banyaknya yang mengakses aplikasi tersebut, jelas bahwa nilai valuasi bisnis mereka akan meningkat.

Bagaimana dengan Kesiapan Regulasi Pemerintah?

Sayangnya, belum adanya aturan yang jelas untuk usaha tersebut ditambah Zoom dan Netflix merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) atau kantor fisik di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan aplikasi lain yang posisinya di dalam negeri dan potensi kenaikan akses dari masyarakat yang bekerja dirumah? Ini harus menjadi perhatian Pemerintah jika ingin mendapat penerimaan pajak dari aktivitas digital salah satunya transaksi online.

Menurut OECD dalam Forum on Tax Administration, 26 Maret 2020 menjelaskan bahwa opsi pemajakan dalam transaksi online dapat semakin luas dan meningkat antara segmen wajib pajak. Pemajakan yang dapat dilakukan dalam perdagangan secara elektronik adalah melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), ini potensi yang besar selama masa pandemic ini.

Sayangnya, Pemerintah Indonesia belum memiliki aturan khusus atau payung hukum pemajakan transaksi ini. Hal yang perlu menjadi pertimbangan atas penerapan ini adalah tantangan yang akan dihadapi apabila pajak dari transaski online sebagai bikidan kebijakan adalah mekanisme secara administratif pemajakannya. Dalam dokumen OECD Secretary General Tax Report to G20, lebih dari 50 yang telah menerapkan pajak digital seperti pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Misalnya, di Uni Eropa dengan menerapkan pajak melalui transaksi online bisa mencapai lebih dari 5 miliar di akhir tahun 2019.

Bagaimana apabila pemajakan transaksi online diterapkan di Indonesia? Jika skalanya besar dan memiliki BUT yang jelas, terdaftar menjadi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia tidak menjadi masalah. Namun, apabila yang terjadi adalah konsumen sebagai pengguna aplikasi internet juga menjadi sasaran subjek pajak berikutnya selain penyedia jasa yang harus dipertimbangkan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dan dikomunikasikan kepada para pembayar pajak dalam kondisi saat ini.

Apabila Pemerintah serius untuk menggali pajak dari perdagangan transaksi online dapat melihat dari nilai transaksi penjualan setiap hari, volume jumlah pengguna atas aplikasi tersebut, menyiapkan teknologi big data yang mampu memproses secara transpara dan berintegrasi antara wajib pajak dan Kantor Pajak, membuat perhitungan secara akurat kemudian dapat melakukan konten analisis dan alokasi akan pajak yang dapat dipungut dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam Pajak Penghasilan (PPh) korporasi atau Badan dapat diatur juga mengenai pajak perusahaan basis online atau digital secara detail misalnya dengan penentuan tariff dan mekanisme pemungutan harus jelas. Aktivitas transaksi system online tidak hanya didalam negeri, ini bisa dilakukan diluar negeri makan keberadaan tax treaty atau perjanjian pajak berganda (P3B) dapat mengatur dengan jelas bagaimana perlakukan perpajakan terkait dengan pajak perdagangan melalui sistem elektronik.

Kejadian luar biasa pandemi COVID-19 ini mengubah banyak aktivitas dan kegiatan yang ada dalam masyakat yang juga berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian Negara. Mresepon hal ini Pemerintah telah melakukan stimulus dalam berbagai kebijakan seperti insentif pajak, pemberian fasilitas perpajakan dan kemudahan dalam pembayaran pajak (tax administration) sehingga target penerimaan pajak tahun 2020 dapat menurun untuk mengatasi hal tersebut dengan membidik pajak melalui perdagangan melalui sistem elektronik dengan mekanisme yang jelas mampu mengembalikan keadaan penerimaan negara melalui bidang perpajakan.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.