Perkembangan ilmu teknologi tak bisa dihindari. Hal ini menciptakan posisi dan situasi di mana dunia terasa semakin kecil dan tak berjarak. Dalam istilah yang ditawarkan oleh Thomas Friedman, penulis dan reporter asal Amerika, adalah “The World is Flat”. Bahkan, Alvin Toffler, juga penulis asal Amerika, dalam tulisannya berjudul, “The Third Wave” mengatakan bahwa peradaban dunia saat ini dan di masa depan akan bergantung pada basis teknologi yang jauh lebih beragam.
E-Court sudah digagas sejak lama oleh Mahkamah Agung (MA) dan hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Saat ini, dapat kita temukan pada website resmi MA telah terdapat pelayanan E-Filing, E-Payment, E-Summons, bahkan E-Litigation. Hal tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki era disrupsi digital bidang hukum meski masih dalam tahap awal.
Eksistensi E-Court di Mata Dunia
Federal Public Services of Justice dan Mahkamah Konstitusi Belgia telah memiliki road map yang terukur untuk memulai sistem peradilan melalui E-Court. Mahkamah Agung Belanda – Hoge Raad – juga berkomitmen melakukan digitalisasi sistem peradilan sejak awal 2017. Sementara itu, di Uni Eropa, istilah E-Justice sudah mulai digunakan dalam konteks big data di ekosistem hukum.
Digitalisasi bidang hukum tentu terjadi di Hungaria yang notabenenya juga termasuk negara Uni Eropa. Gyuranecz et. al. dalam papernya bertajuk The AI Is Now in Session – The Impact of Digitalization on Courts (2019) menyebutkan kelebihan dari sistem informasi dan teknologi yang membantu proses peradilan di Hungaria. Di antaranya terdapat: E-Procedure, yang memungkinkan klien untuk menyerahkan dokumen mereka secara elektronik dan pengadilan untuk berkomunikasi dengan klien; E Form, di mana masyarakat dapat membuat administrasi pengadilan. Pengadilan juga dapat menerima komplain administrasi melalui pelayanan ini; dan E-Filing System, yang menyediakan dan memberikan akses yudisial ke file kasus apa pun secara online.
Mengapa E-Court Dapat Dikatakan Lebih Baik
Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum harus merespons perkembangan teknologi informatika. Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Supandi, menyebutkan dalam papernya bertajuk Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia (2018) bahwa hal ini muncul sebagai fenomena perubahan paradigma sehingga sistem peradilan negara hukum modern secara langsung maupun tak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial – masyarakat pencari keadilan – dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dan E-Court merupakan sebuah trobosan.
Hadirnya E-Court di Indonesia merupakan wujud implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dasar hukum pengadilan elektronik adalah Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Perma ini mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara (Pasal 3 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019). Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, tata cara persidangan secara elektronik, serta berbagai tata kelola administrasi online.
E-Court oleh MA saat ini meliputi: E-Filing, pendaftaran perkara secara online di pengadilan; E-Payment, pembayaran Panjar Biaya Perkara secara online; E-Summons, pemanggilan pihak secara online; dan E-Litigation, persidangan secara online. Hal ini tentunya memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.
Di lain pihak, beberapa output hasil dari teknologi informasi digital yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya adalah putusan yang dapat di-download di website, video streaming/youtube persidangan, risalah sidang (audio-video), permohonan online, monitoring perkara online, arsip digital, pemanggilan online, dan fasilitas lainnya. Selain itu, untuk memudahkan akses kepada masyarakat, MK juga membuat aplikasi khusus yang bernama Click MK yang dapat diunduh di android ataupun iOS.
Manfaat nyata penggunaan sistem teknologi informasi lainnya dijelaskan oleh Supandi dalam papernya bahwa MA menemui hasil yang luar biasa. Tunggakan perkara di tahun 2017 adalah yang terendah dalam sejarah MA. Dalam perinciannya, sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 1.388 perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya (tahun 2016) dengan angka sebanyak 2.357 perkara. Sehingga, berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017, sisa tunggakan di MA terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara, maka dalam kurun waktu 6 tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara.
Kembali mengutip Supandi bahwa dalam era globalisasi, membuat isu-isu semacam demokratisasi, korupsi dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum menjadi prioritas (utama) bagi setiap bangsa untuk diperhatikan. Karena apabila tidak menanggapi dan melaksanakan isu-isu tersebut, maka bangsa tersebut akan diasingkan dari pergaulan dunia.
Dengan hadirnya E-Court di Indonesia, isu-isu “berat” tersebut di atas dapat dimonitor secara langsung dan mudah oleh masyarakat. Terlebih dengan adanya E-Court, persidangan dapat tetap berlanjut meski keadaan tidak memungkinkan untuk bertemu seperti saat pandemi COVID-19 ini.
Posisi KY Serta Hakim Terhadap E-Court
Secara garis besar, Komisi Yudisial (KY) memiliki tugas sebagai “penjaga” etika dan martabat hakim. Sementara secara mudah, integritas hakim adalah dengan menjaga dan memedomani Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penulis berpendapat, tidak ada tantangan serius jika kedua pihak tersebut memahami dan menjunjung tinggi kewajibannya.
Tantangan terbarunya adalah sistem E-Court. Semuanya digital dan baru sehingga diperlukan pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan oleh kedua belah pihak (KY dan Hakim) – hal tersebut juga diperlukan bagi masyarakat namun tidak penulis bahas dan diserahkan kepada pemerintah.
Dalam rangka merespon hadirnya E-Court, KY musti lebih menyesuaikan posisinya dibandingkan dengan hakim. Pelanggaran kode etik berupa suap, korupsi, dan sebagainya tidak bisa disebut hilang dengan hadirnya E-Court di Indonesia. Sebaliknya, kecanggihan teknologi-informasi dapat menjadi boomerang bila tak dibarengi dengan persiapan yang kompleks dan matang.
Terciptanya pengadilan yang unggul (Excellent Court) sesuai dengan The International Consortium for Court Excellence adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada. Salah satu persyaratannya adalah Public Trust (kepercayaan publik). Melalui penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan tentu membuat kemudahan akses informasi terkait sehingga menciptakan transparansi dari pengadilan kepada masyarakat, khususnya untuk justice seeker yang tentunya membentuk kepercayaan publik terhadap pengadilan.
Poin kedua dari syarat terciptanya pengadilan yang unggul adalah Court Resources yang terdiri dari human resource dan financial & material. Pemahaman, pemedoman, dan pelaksaan Kode Etik dan integritas oleh lembaga dan pihak yang memiliki keterkaitan terhadapnya adalah kunci terpenuhinya Court Resources. Dengan penetapan posisi dan pemahaman yg utuh serta mendalam terhadap kewajiban dan hukum yang ada, manfaat potensial E-Court dapat diadakan secara maksimal dan peradilan yang berintegritas tinggi tetap dapat terwujud meski inovasi pengadilan datang silih berganti.
kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu paling lambat 27 Agustus 2020!
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.