Posisi KY dan Hakim Terhadap Kemaslahatan E-Court

Perkembangan ilmu teknologi tak bisa dihindari. Hal ini menciptakan posisi dan situasi di mana dunia terasa semakin kecil dan tak berjarak. Dalam istilah yang ditawarkan oleh Thomas Friedman, penulis dan reporter asal Amerika, adalah “The World is Flat”. Bahkan, Alvin Toffler, juga penulis asal Amerika, dalam tulisannya berjudul, “The Third Wave” mengatakan bahwa peradaban dunia saat ini dan di masa depan akan bergantung pada basis teknologi yang jauh lebih beragam.

E-Court sudah digagas sejak lama oleh Mahkamah Agung (MA) dan hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Saat ini, dapat kita temukan pada website resmi MA telah terdapat pelayanan E-Filing, E-Payment, E-Summons, bahkan E-Litigation. Hal tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki era disrupsi digital bidang hukum meski masih dalam tahap awal.

Eksistensi E-Court di Mata Dunia

Federal Public Services of Justice dan Mahkamah Konstitusi Belgia telah memiliki road map yang terukur untuk memulai sistem peradilan melalui E-Court. Mahkamah Agung Belanda – Hoge Raad – juga berkomitmen melakukan digitalisasi sistem peradilan sejak awal 2017. Sementara itu, di Uni Eropa, istilah E-Justice sudah mulai digunakan dalam konteks big data di ekosistem hukum.

Digitalisasi bidang hukum tentu terjadi di Hungaria yang notabenenya juga termasuk negara Uni Eropa. Gyuranecz et. al. dalam papernya bertajuk The AI Is Now in Session – The Impact of Digitalization on Courts (2019) menyebutkan kelebihan dari sistem informasi dan teknologi yang membantu proses peradilan di Hungaria. Di antaranya terdapat: E-Procedure, yang memungkinkan klien untuk menyerahkan dokumen mereka secara elektronik dan pengadilan untuk berkomunikasi dengan klien; E Form, di mana masyarakat dapat membuat administrasi pengadilan. Pengadilan juga dapat menerima komplain administrasi melalui pelayanan ini; dan E-Filing System, yang menyediakan dan memberikan akses yudisial ke file kasus apa pun secara online.

Mengapa E-Court Dapat Dikatakan Lebih Baik

Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum harus merespons perkembangan teknologi informatika. Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Supandi, menyebutkan dalam papernya bertajuk Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia (2018) bahwa hal ini muncul sebagai fenomena perubahan paradigma sehingga sistem peradilan negara hukum modern secara langsung maupun tak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial – masyarakat pencari keadilan – dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dan E-Court merupakan sebuah trobosan.