September 20, 2020

Politik Uang dan Harga Kebaikan Semesta

Selembar dua lembar mahar politik tak akan bisa membayar harga sebuah kebaikan semesta. Semesta terlalu baik untuk tercemar dan diporandakan oleh relasi kuasa manusia terhadap alam dengan keserakahannya. Salah satunya adalah tentang nasib hutan, semakin kesini, semakin miris dalam kikis, menyisa gelar untuk negeri ini-negeri megabiodiversiti, dengan rerimbun hutan tropis yang kaya raya, bejibun flora fauna-katanya.

Mungkin, dalam benak kita bertanya-tanya. Apa kaitan rusaknya lingkungan, dan/atau terkikisnya luasan hutan dengan uang mahar dalam politik. Mengapa ujung-ujungnya selalu gara-gara hiruk pikuk politik.

Mari kita kulik hubungan erat antara politik uang dan nasib hutan kita, hutan dengan segala fungsi ekologisnya. Hutan sebagai paru paru bumi, sumber udara sehat yang kita hirup setiap hari.

Tak kalah penting, hutan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya, bukan hanya manusia. Hutan juga menjadi habitat bagi banyak spesies yang memiliki hak asasi untuk kebertahanan hidup dan pemeliharaan kelestariannya.

Sampai di sini, jika masih ada yang menganggap remeh fenomena hilangnya luasan hutan atau yang lebih dikenal dengan istilah deforestasi, maka mari kita runtut bersama, imbas apa lagi yang akan atau bahkan telah terjadi.

Dilaporkan bahwa deforestasi telah menyumbang emisi karbon (emisi toksik) sebesar 80% untuk bumi (Angelsen dan Kanounnikoff, 2010; FWI, 2014; UNDP, 2013). Prediksi kajian Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2009 menaksir tingkat emisi GRK di Indonesia bahkan akan terus meningkat sampai tahun 2020 (FWI, 2014). Nah, siapa yang mau terus menerus menghirup udara yang terkontaminasi emisi berbahaya?

Fenomena ini sungguh ironis, bukan? Sebuah PR besar, tatkala orientasi pembangunan masih menitikberatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan dampak ekologi.

Tetapi, sebagian masyarakat yang paham perhelatan politik negeri ini, mungkin tidak akan terkejut. Sebab, nasib alam memang tak terlepas dari imbas warna-warni politik kepentingan. Salah satunya dengan kemasan politik uang, yang kemudian melanggengkan praktek oligarkis. Pada gilirannya, ruh sustainable development hanya tinggal jargon.

Argumen ini senada dengan pernyataan Satria Unggul Wicaksana, Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya. Dilansir dari laman geotimes.co.id, budaya politik uang menciptakan demokrasi elektoral yang tidak sehat, berpotensi menghasilkan pemimpin korup, mengabaikan hak dasar warga negara, dan menegasikan ghirah pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik uang berbanding lurus dengan kokohnya dinding kuasa oligarki. Segala cara akan ditempuh untuk tujuan kepentingan dan materi, termasuk pelemahan pengawasan pada praktik-praktik antropogenik yang mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan.

Relevansi Instrumen Pengawasan Dampak Lingkungan

Sebenarnya, negara kita memiliki sebuah instrumen yang berfungsi untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan antropogenik terhadap dampak lingkungan. Instrumen tersebut kita kenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jain mendefinisikan AMDAL sebagai studi terhadap kemungkinan terjadinya perubahan dalam aspek sosial ekonomi, maupun karakteristik fisik lingkungan akibat suatu rencana kegiatan.

Secara tujuan, hakikat AMDAL masih menjadi instrumen monitoring dan evaluasi dampak lingkungan yang relevan diterapkan. Juga, didukung dengan pelibatan elemen pakar dan LSM dalam pengambilan keputusan penerbitan izin setelah AMDAL dikaji. Namun, fakta di lapangan masih menunjukkan tren kenaikan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi hutan. Ini menegaskan pasti ada sebuah ketimpangan dalam sistem.

Ketimpangan sistem yang dimaksud akan membawa pada alur, dimana polusi berbentuk budaya politik uang ini memanglah koheren dengan fenomena degradasi lingkungan. Berpotensi mencipta disfungsi instrumen pengawasan yang seharusnya secara ghirah masih relevan digunakan dalam rangka upaya-upaya pemeliharaan lingkungan.

Sungguh, sangat disayangkan. Padahal pada materi-materi yang diajarkan dalam pendidikan formal, salah satu harapan besar terpeliharanya lingkungan adalah pada pelaksanaan dan penegakan AMDAL. Kenyataan pahit ini diperburuk dengan digaungkannya RUU Cipta Kerja. Salah satu muatannya adalah penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan, yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan atau usaha.

Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang

Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tiga frasa penuh makna yang jika direnungkan, maka sebetulnya masyarakat memiliki peranan fundamental untuk memotong praktik politik uang, menebas praktik eksploitasi alam, atau sebaliknya, justru melanggengkan.

Bagaimana dengan sikap masyarakat selama ini terhadap politik uang? Melansir data riset PUSAD UMSurabaya yang dilaksanakan April 2020 pada 19 kabupaten/kota di jawa Timur, hanya 1,87 persen responden yang menolak pemberian uang dalam Pilkada. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih bersikap permisif terhadap politik uang.

Kepada Siapa Kita Menaruh Harapan Masa Depan Lingkungan? 

Sejarah mengabarkan bahwa kita adalah bangsa yang memiliki sikap optimis tinggi. Selalu masih ada harapan untuk berbenah. Mengubah suatu tradisi yang telah berjalan lama memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, bukan berarti itu tidak mungkin.

Pemuda, pemerhati lingkungan, guru, ibu rumah tangga, nelayan, petani, dan semua lapisan masyarakat harus bahu membahu untuk berani berkata tidak pada politik uang. Sosialisasi dan edukasi yang tiada henti diharapkan dapat menyentuh titik kesadaran masyarakat, bahwa ada hal yang lebih penting dan berimbas panjang pada kehidupan kita, yakni keberlangsungan lingkungan.

Selembar merah rupiah, mungkin akan membuat kita kenyang seketika. Namun, jika semesta meronta, siapa yang akan menjamin kehidupan kita akan baik-baik saja dalam jangka waktu lama, jauh ke depan pada hari esok, lusa, dan seterusnya.

Semua dimulai dari kesadaran dan kepedulian personal. Didukung oleh media dan smartizen yang mengisi relung-relung suara untuk memotong rantai kecurangan politik uang. Kepedulian pada lingkungan hari ini, akan menyelamatkan banyak kehidupan. Sebab politik uang, lagi-lagi tak akan bisa membayar harga dari kebaikan semesta.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Holy Wahyuni

Akademisi, Peneliti di PUSAD UMSurabaya

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments