Politik Dinasti, Kompetisi dan Eksploitasi Alam

Politik dinasti merupakan fenomena yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Politik dinasti dapat tumbuh dengan subur dan berkembang pesat karena tidak ada aturan yang membatasi dilakukannya praktik politik dinasti di negara ini. Sampai saat ini Indonesia masih menjadi rumah yang sangat ramah untuk melanggengkan praktik politik dinasti.

Dengan dalih demokrasi, setiap warga memiliki hak yang sama untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon pejabat publik, praktik politik ini dapat berjalan mulus tanpa adanya kendala yang berarti. Layaknya sebuah estafet kepemimpinan dalam sebuah kerajaan, politik dinasti menghendaki agar kekuasaan yang dimilikinya saat ini dapat diturunkan secara turun temurun. Misalnya, dalam praktiknya, politik dinasti diturunkan kepada para anggota keluarganya, seperti istri, anak, menantu serta kerabat dekat lainnya yang masih memiliki relasi keluarga.

Cara ini ditempuh dengan maksud untuk terus mempertahankan kekuasaannya serta dapat memjamin keselamatan dirinya dari proses hukum pasca kepemimpinannya berakhir. Sehingga, menjadi sangat penting untuk mencengah terjadinya praktik politik dinasti.

Praktik politik dinasti sudah terjadi hampir pada semua level pemilihan, mulai dari kepala desa, kepala daerah serta jabatan politik lainnya.  Banyak para istri kepala desa atau daerah yang dengan sengaja mencalonkan diri setelah masa jabatan suaminya selesai.

Namun, ada beberapa pihak yang memaklumi terjadinya politik dinasti, dengan asumsi bahwa bagaimanapun seorang anak atau istri akan cenderung mengikuti jejak orang tua atau suaminya. Ia dapat tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik karena memang telah terpengaruh oleh budaya atau kebiasaan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Ada beberapa dampak yang muncul akibat maraknya praktik politik dinasti yaitu meminimalisir terjadinya kompetisi serta terus melanggengkan proses eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).

Politik Dinasti dan Minimnya Kompetisi

Sejak proses penciptaan sebenarnya manusia telah melakukan persaingan atau kompetisi. Pada saat proses pembuahan, sel sperma saling berlomba untuk dapat membuahi sel telur. Sperma yang paling unggul dan cepat dialah yang akan terpilih untuk membuahi sel telur karena telah berhasil mengalahkan ribuan sel sperma lainnya.

Begitu juga yang terjadi pada binatang mereka sering melakukan kompetisi untuk memperebutkan sesuatu, seperti  pasangan, makanan atau wilayah teritorial.

Bahkan, proses kompetisi juga terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan saling melakukan kompetisi untuk memperoleh cahaya, unsur hara yang ada di dalam tanah dan seterusnya. Sehingga, proses kompetisi sebenarnya sudah menjadi kodrat atau sesuatu yang mutlak bagi semua mahluk hidup.

Menurut Chaplin (1999), kompetisi merupakan persaingan atau perjuangan yang dilakukan antara dua organisme atau beberapa kelompok tertentu untuk memperebutkan objek yang sama. Terjadinya suatu proses kompetisi ternyata sangat diperlukan dalam sebuah ekosistem untuk tetap menjaga stabilitas daya dukung lingkungan, seperti mengurangi terjadinya ledakan populasi di alam, dan seterusnya. Individu yang berhasil memenangkan kompetisi tentu merupakan individu yang survival karena ia telah berhasil melalui proses seleksi alam.

Begitu juga dalam kancah politik, proses kompetisi merupakan sesuatu yang tetap harus ada. Sehingga tidak lahir kader-kader politik instan atau karbitan dari rahim politik dinasti. Kita semua berharap bahwa calon terpilih merupakan calon yang benar-benar paham potilik dan memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan merupakan calon pemimpin yang sengaja dihadirkan dengan cara yang sangat dipaksakan untuk tetap melanggengkan kekuasaan politik dinastinya.

Saat ini, banyak orang yang menjabat dan tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Sehingga, seorang pemimpin yang seharusnya dapat menghadirkan atau memberi solusi, justru menimbulkan permasalahan baru karena minimnya pengetahuan yang dia dimiliki pada bidang tersebut.

Politik Dinasti dan Praktik Eksploitasi SDA

Praktik politik dinasti ternyata memiliki peran dalam melanggengkan praktik-praktik eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA). Pemanfaatan SDA saat ini bukan lagi dengan cara melakukan ekplorasi namun sudah masuk pada ranah eksploitasi.

Berdasarkan hasil penelitian Handoya (2018) yang diterbitkan pada Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, disebutkan bahwa sistem politik dinasti cenderung menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, seperti melanggengkan kegiatan eksploitasi SDA secara berlebihan, terjadinya pembiaran terhadap pencemaran lingkungan yang berasal dari industri-industri besar, dan seterusnya.

Banyak kawasan penting yang memiliki potensi SDA melimpah diubah menjadi pusat akumulasi kapitalis seperti dilakukannya alih fungsi hutan sebagai lahan perkebunan, pertambangan, dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan dengan mengesampingkan dampak yang akan  ditimbulkan, seperti dampak ekonomi-sosial bagi masyarakat sekitar, tergerusnya budaya lokal, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas ekosistem dan seterusnya.

Salah satu contohnya adalah kasus tambang emas tumpang pitu di Banyuwangi. Kegiatan pertambangan ini menimbulkan berbagai persoalan yang serius bagi keberlangsungan alam serta masyarakat sekitar.

Terjadinya peningkatan kadar polusi yang berasal dari aktifitas pertambangan emas di tumpang pitu, telah membuat tanah disekitarnya mengalami menurunan kesuburan hal tersebut mengancam masa depan petani sekitar. Tidak hanya itu saja pencemaran juga terjadi pada wilayah pesisir laut yang mengabibatkan hilangnya komponen pesisri seperti kerang, ikan serta biota laut lainnya yang menjadi sumber penghasilan bagi para nelayan disana.

Kegiatan pertambangan di tumpang pitu memang telah menyebabkan masalah krisis ekonomi, sosial dan ekologi yang begitu kompleks. Banyak masyarakat sumberagung yang berjuang melawan beroprasinya industri pertambangan disana namun sampai saat ini belum membuahkan hasil.

Nyatanya, kegiatan pertambangan masih akan terus dilakukan. Bahkan, sudah muncul wacana bahwa pasca kepemimpinan Anas, kandidat yang akan dicalonkan menjadi bupati pada pilkada selanjutnya adalah Ipuk Festiandani (Istri Anas) dan Muftih Aimah N. A. yang merupakan adik kandung Anas. Hal ini menegaskan bahwa praktik eksploitasi alam akan semakin dilanggengkan dengan terjadinya politik dinasti.

SDA yang merupakan aset milik negara seharusnya dikelola oleh pemerintah dengan baik untuk kepentingan dan kesejahterahan rakyat. Namun, aset SDA kini seolah  dialihfungsikan sebagai sumber pendapatan pribadi. Aset-aset negara dikelola secara turun temurun oleh keluarga elite tertentu yang saat ini sedang berkuasa.

Kerusakan alam akan menyebabkan dampak yang serius bagi kehidupan manusia. Jangan sampai alam yang saat ini menjadi sumber kehidupan berbalik arah menjadi sumber malapetaka bagi manusia.

Kita harus menjadi calon pemilih yang cerdas, dengan menentukan pilihan pada calon pemimpin yang memang mempunyai jiwa kepemimpinan, memikirkan nasip kesejahteraan rakyat kecil serta nasip keberlangsungan alam.

Langgengnya praktik politik dinasti dengan menjadikan demokrasi sebagai alasan untuk dapat mencalonkan diri perlu kita waspadai. Karena nyatanya, setelah terpilih mereka biasanya akan melakukan praktik-praktik yang jauh menyimpang dari konsep demokrasi yang sebenarnya.

Para pelaku politik dinasti ketika sudah menduduki jabatan bukan lagi mendahuluhan kepentingan rakyatnya, namun mereka akan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarganya sendiri.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.



Peneliti Bidang Ekologi UMSurabaya Peneliti PUSAD (Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi) UMSurabaya

One Comment

Tinggalkan Balasan