Dilansir dari beberapa laman pemberitaan terpercaya seperti Portal Kompas, detik.com, maupun CNN Indonesia membahas isu presiden 3 periode. Tanggapan isu tersebut banyak pandangan dan memunculkan argumentasi baik pro dan kontra di kalangan politisi, akademisi hingga masyarakat. Pendapat yang menyetujui adanya presiden 3 periode beranggapan bahwa memberikan suasana yang baik pada Indonesia bawasannya rakyat sudah terbiasa dari program kerja presiden sebelumnya. Berbeda pendapat dari sisi kontra atau tidak menyetujuinya 3 periode yakni tidak adanya regenerasi, bertentangan dengan amandemen UUD 1945 dan ada kecenderungan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Dalam Pasal tersebut jelas kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus atas dasar dari hukum. Sehingga suatu penyelenggaraan negara atas pemilihan presiden dan wakil presiden harus berpedoman secara langsung dengan undang-undang yang berlaku. Amanat UUD 1945 dibuat dari pedoman Pancasila. Sila ke-4 Pancasila berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ke-4 memperhatikan kepentingan rakyat yang utama dan Indonesia menganut sistem demokrasi. Sehingga dikembalikan kembali untuk negara Indonesia apabila isu politik tiga eriode, hukum positif Indonesia akan mengatakan keterbalikan dari pendapat yang menyetujuinya isu tersebut. Demikian ketentuan dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Diskusi
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengungkapkan sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dapat dipisahkan oleh rakyat. Ciri-ciri pemerintahan Presidensial menurut Shepherd L.Witman dan John J. Wuest terdiri dari:

  1. It is based upon the separation of power (didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas,
  2. The executive has no power to dissolve the legislative nor must he resign when he loses the support the majority of its membership (eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan legislatif atau mengundurkan diri ketika dia kehilangan dukungan dari mayoritas anggotanya),
  3. There is no manual reponsibillity between the president and his cabinet; the letter is wholy responsible to the chief eksekutif (tidak ada pertanggungjawaban timbal balik antara Presiden dan kabinetntya; kemudian semua pertanggungjawaban berada ditangan kepala pemerintahan); dan
  4. The exekutif is chosen by the electorate (eksekutif dipilih oleh pemilih).

Sistem presidensial hanya mengenal satu jenis eksekutif yakni Kepala negara yang hubunganya langsung dengan badan legislatif.Pendapat dari Shepherd L.Witman dan John J. Wuest memaparkan adanya pemilih dari eksekutif hingga keterlibatan rakyat dijunjung tinggi.Kedaulatan rakyat sebagai konsep negara demokrasi sebagaimana amanat UUD 1945. Istilah demokrasi berasal dari kata “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people. Menurut bahasa Yunani demos artinya rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.

Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden salah satu momentum penting bagi bangsa Indonesia. Adapun syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan Pasal 169 UU Pemilu adalah, “belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. UU ini tegas mengatur untuk syarat calon presiden dan wakil presiden dilarang apabila sudah menjalankan selama dua periode. UU Pemilu mengamanatkan sebagaimana presiden dan calon wakil presiden secara etikanya perlu cuti dari jabatannya Apabila keberlangsungan isu politik presiden untuk tiga periode akan terjadi abuse of power atau penyalagunaan kekuasaan dan menguranginya konsep dari demokrasi.

Maka presiden menjabat pada 3 periode tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia dan bertentangan dengan amanat UUD 1945. UU Pemilu sebagaimana syarat calon presiden dan calon presiden melarang presiden dan wakil presiden selanjutnya sudah menjabat selama dua periode. Bawasannya keberlangsungan demokrasi pun tidak berjalan semestinya jika hal tersebut terjadi. Banyak kemungkinan-kemungkinan seperti penyalaggunaan wewenang, adanya ketakutan tindakan KKN hingga partisipasi masyarakat tidak dirasakan. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya mengarah pada prinsip keikutsertaan rakyat.

Penutup
Dapat disimpulkan dari pembahasan mengenai isu politik dengan masa jabatan presiden 3 periode berdasarkan Pasal 169 UU Pemilu tidak berlaku. UUD 1945 mengedepankan prinsip rakyat. Penulis menyarankan apabila isu politik presiden 3 periode dapat diwujudkan harus mengubah poin dari Pasal 169 UU Pemilu. Namun, apabila ada perubahan UU Pemilu harus memasukkan konsep demokrasi didalamnya. Serta menambah subtansi syarat-syarat di dalam UU Pemilu. Terlebih lagi, syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang mempunyai track record jabatan 2 kali masanya mencalonkan lagi ke periode selanjutnya.

Share.

Leave A Reply