Polisi Siber, Kemunduran Demokrasi dan Setumpuk Masalah Lainnya

Laju perkembangan teknologi semakin hari kian pesat, terbukti dengan diciptakannya berbagai teknologi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Mari kita kilas balik sejenak, mengenang masa lalu yang belum semaju saat ini. Masa di mana begitu familiarnya jasa Wartel dan Warnet (Warung Telepon dan Warung Internet), ponsel masih menjadi barang yang begitu mahal nan eksklusif dan ribetnya berbagai urusan birokratis yang mengharuskan kehadiran personal untuk mengurus banyak hal.

Saat ini, berbagai aspek kehidupan begitu terbantu dengan semakin berkembangnya teknologi bagaikan jalan tol yang begitu mulus dan efisien. Pesatnya perkembangan teknologi secara mudah dapat kita kenali dengan semakin mudah dan murahnya akses terhadap internet. Internet bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, melainkan telah beralih sebagai kebutuhan primer. Sesuai dengan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta pengguna. Jumlah yang tiap tahun terus meningkat sekaligus menandakan era Internet of Things (IoT) tepat di depan hadapan kita semua.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dalam segi dinamika sosial, perkembangan teknologi selain melahirkan berbagai kemudahan aksesbilitas juga melahirkan berbagai persoalan sosial. Mulai dari ketimpangan sosial hingga berbagai kejahatan. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2020 setidaknya terjadi 190 juta upaya serangan siber di Indonesia dan angkanya meningkat empat kali daripada periode sebelumnya.

Munculnya berbagai kriminogen seiring perkembangan era yang semakin bergantung pada internet merupakan sebuah realita yang harus dihadapi bersama. Khususnya oleh negara sebagai organisasi terbesar yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi warga negaranya. Jika berbicara secara idealistis, maka keberadaan UU ITE seharusnya menjawab persoalan ini. Di satu sisi, haruslah saya akui jika berbicara secara realistis maka keberadaan UU ITE malah disinyalir menimbulkan persoalan baru dalam tataran implementasi.