Laju perkembangan teknologi semakin hari kian pesat, terbukti dengan diciptakannya berbagai teknologi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Mari kita kilas balik sejenak, mengenang masa lalu yang belum semaju saat ini. Masa di mana begitu familiarnya jasa Wartel dan Warnet (Warung Telepon dan Warung Internet), ponsel masih menjadi barang yang begitu mahal nan eksklusif dan ribetnya berbagai urusan birokratis yang mengharuskan kehadiran personal untuk mengurus banyak hal.
Saat ini, berbagai aspek kehidupan begitu terbantu dengan semakin berkembangnya teknologi bagaikan jalan tol yang begitu mulus dan efisien. Pesatnya perkembangan teknologi secara mudah dapat kita kenali dengan semakin mudah dan murahnya akses terhadap internet. Internet bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, melainkan telah beralih sebagai kebutuhan primer. Sesuai dengan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta pengguna. Jumlah yang tiap tahun terus meningkat sekaligus menandakan era Internet of Things (IoT) tepat di depan hadapan kita semua.
Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dalam segi dinamika sosial, perkembangan teknologi selain melahirkan berbagai kemudahan aksesbilitas juga melahirkan berbagai persoalan sosial. Mulai dari ketimpangan sosial hingga berbagai kejahatan. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2020 setidaknya terjadi 190 juta upaya serangan siber di Indonesia dan angkanya meningkat empat kali daripada periode sebelumnya.
Munculnya berbagai kriminogen seiring perkembangan era yang semakin bergantung pada internet merupakan sebuah realita yang harus dihadapi bersama. Khususnya oleh negara sebagai organisasi terbesar yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi warga negaranya. Jika berbicara secara idealistis, maka keberadaan UU ITE seharusnya menjawab persoalan ini. Di satu sisi, haruslah saya akui jika berbicara secara realistis maka keberadaan UU ITE malah disinyalir menimbulkan persoalan baru dalam tataran implementasi.
Mari kita refleksikan bersama betapa maraknya laporan kasus kejahatan siber tentang penyebaran konten provokatif (baik itu konten asusila, pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian). Bahkan menurut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sepanjang tahun 2020, terdapat 2.259 laporan kasus kejahatan siber yang 1.048 diantaranya merupakan laporan kasus penyebaran konten provokatif.
Meningkatnya kasus kejahatan siber seiring perkembangan zaman direspon oleh Polri dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang kemudian kini kita kenal sebagai Polisi Siber. Satuan ini memiliki tugas yakni melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang secara umum dibagi menjadi dua kelompok kejahatan yaitu; 1) computer crime, dan 2) computer-related crime.
Polisi Siber dan kemunduran demokrasi
Saya sebagai pengguna aktif sosial media, baik itu Instagram maupun Twitter. Kerap kali menemukan berbagai kasus viral yang berhubungan erat dengan kejahatan siber. Menurut pengamatan saya pribadi, data di atas mengenai penyebaran konten provokatif memang merupakan kasus yang paling sering ditangani oleh Polisi Siber. Bahkan tempo hari, Polisi Siber telah melakukan menindakan kepada seorang warga Slawi yang diketahui mengolok-olok Gibran Rakabuming Raka yang kita ketahui bersama saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Banyak kasus lainnya yang semakin mencuatkan asumsi publik bahwa keberadaan Polisi Siber lebih sering menindak kasus penyebaran konten provokatif yang memiliki singgungan secara politis. Asumsi yang beredar bahkan menyimpulkan bahwa keberadaan Polisi Siber sebagai kepanjangan tangan besi pemerintah saat ini untuk membungkam masyarakat luas dalam mengomentari hal-hal yang berhubungan ke pemerintah, baik itu secara personal atau kritik terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri.
Bahkan bisa jadi tulisan ini dianggap sebagai bagian dari konten provokatif, sebelum salah ditafsirkan. Izinkan saya berpendapat bahwa sebenarnya asumsi tersebut tidaklah salah sepenuhnya mengingat kecenderungan penindakan kasus yang dirasa ‘menganggu pemerintah’.
Meski begitu, mengingat tugas Polisi Siber bukan hanya soal penindakan hukum secara represif. Tetapi juga bertugas sebagai satuan yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Sehingga saya rasa, sepak terjang Polisi Siber ke depan bergantung pada bagaimana satuan ini memandang tugasnya dalam kerangkan kebijakan kriminal yang bertujuan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Baik itu melalui sarana penal maupun non penal.
Kebijaksanaan dan masalah lain yang menanti
Berdasarkan konsepsi kebijakan kriminal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (pidana) dan non penal (upaya lainnya). Tentu sangat berkorelasi dengan tugas Polisi Siber yang berpatroli di dunia maya untuk menegur hingga menindak apabila terdapat potensi pelanggaran UU ITE.
Apakah salah? Saya rasa tidak, bahkan saya berpendapat keberadaan Polisi Siber selaras dengan konsepsi kebijakan kriminal di Indonesia. Di sisi lain, implementasi penegakan hukum yang begitu keras terhadap kebebasan berekspresi sebagai salah satu ciri demokrasi juga harus diperhatikan dengan lebih arif. Mari ditinjau bersama, apakah penegakan hukum oleh Polisi Siber kedepan akan mengedepankan sarana penal atau mengkombinasikan sarana penal dan non-penal.
Begitu banyak masalah kejahatan siber yang menanti untuk ditindak lanjuti, baik itu kejahatan kelompok computer crime seperti; peretasan sistem elektronik (hacking), intersepsi ilegal (illegal interception), pengubahan tampilan situs web (web defacement), gangguan sistem (system interference), manipulasi data (data manipulation).
Maupun kejahatan kelompok computer-related crime, seperti; seperti pornografi dalam jaringan (online pornography), perjudian dalam jaringan (online gamble), pencemaran nama baik (online defamation), pemerasan dalam jaringan (online extortion), penipuan dalam jaringan (online fraud), ujaran kebencian (hate speech), pengancaman dalam jaringan (online threat), akses ilegal (illegal access), pencurian data (data theft).
Saya bekesimpulan beban tugas Polisi Siber kedepan sangatlah luar biasa. Era yang semakin maju akan menghasilkan dinamika sosial yang semakin beragam pula, tidak terkecuali kejahatan-kejahatan jenis baru. Sehingga memerlukan kesigapan dan progresifitas penegakan hukum, lantas apakah Polisi Siber hanya akan berkutat mengurusi persoalan-persoalan konten yang dianggap provokatif sekaligus menguatkan asumsi publik terhadap kemunduran demokrasi? Rasanya perlu sikap yang arif dan teliti dalam penegakan hukum nantinya. Jangan sampai terjadi ketimpangan penindakan hanya karena kepentingan politik dinilai lebih terancam. Bukankah kedudukan semua warga negara dinilai sama di depan hukum? Maka dari itu, mari berbenah dan melihat potensi kejahatan siber secara lebih jernih lagi ke depan.
kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.