Hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 terntang Hak Asasi Manusia yaitu “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia diciptakan sampai dia meninggal dunia yang dimana hak ini harus di hormati oleh setiap manusia.

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup dimana hak ini dijamin dalam UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi, “setiap orang yang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan yang menjadi dasar hukum hak untuk hidup adalah Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupanya. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Jika dilihat dari pasal tersebut setiap orang berhak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf  hidupnya, hak ini bahkan dimiliki oleh bayi yang belum lahir sekalipun. Tetapi untuk kasus aborsi terdapat ketentuan khusus jika seseorang itu melakukan aborsi karena alasan keselamatan sang ibu maka hal itu masih bisa di toleransi.  Ketika suatu negara menerapkan suatu hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa negara itu telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia begitupun dengan Indonesia yang telah mengatur HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999. Tetapi terdapat polemik yang serius mengenai HAM yaitu mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan.

Hukuman mati terdapat di beberapa undang-undang seperti pada UU No. 5 Tahun 1971 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 20 Tahun 2001  perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Terhadap Anak dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Hukuman mati pada dasarnya merupakan hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat yang melakukan kejahatan yang berat seperti yang tertera pada UU di atas. Mengenai sistematika penjatuhanya sendiri terdapat suatu alur dimana hukuman mati ini akan dilaksanakan ketika seseorang terpidana telah menempuh upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dengan kata lain hukuman mati tidak langsung begitu saja di tetapkan kepada pelaku kejahatan tetapi juga terdapat suatu upaya hukum untuknya.

Mengenai penerapan hukuman mati sendiri terjadi perdebatan yang cukup serius antara penegakan hukum suatu negara dan hak hidup seseorang. Pada Pasal 6 dan 2 ICCPR memang masih memperbolehkan penerapan hukuman mati oleh suatu negara tersebut hanya saja hukuman ini di peruntukan untuk tindak kejahatan yang sangat serius saja. Lalu bagaimana dengan hak hidup seseorang itu?

Pada dasarnya hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat di cabut atau dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun hanya Tuhan yang mempunyai hak atas hidup dan matinya seseorang bahkan negara sekalipun tidak memiliki hak untuk merenggut nyawa seseorang.  Pada UUD 1945 pasal 28A juga menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupanya. Tentu hal ini menjadi sangat rumit sekali kerena terjadi ketidak selarasan antara dasar hukum negara dan hukum di bawahnya.

Dalam hukum positif kita mengenal asas perundang-undangan lex superior derogat legi inferior (hukum yang lebih rendah tidak boleh bertenangan dengan hukum  yang lebih tinggi). UU yang mengatur tentang hukuman mati itu bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Lalu timbul pertanyaan jika memang UU tentang hukuman itu bertentangan dengan UUD 1945 tetapi mengapa hukuman mati itu tetap diterapkan?

Menurut pendapat dari penulis bahwa penerapan hukuman mati itu masih diterapkan kerena adanya suau alternatif cara dari negara untuk menanggulangi masalah ini dan karena hal itu negara melakukan suatu cara atau mencari solusi praktis untuk mengatasi kejahatan yang tergolong berat, sebagai contoh kasus pengedaaran narkoba atau pembantaian terhadap kelompok tertentu. Jika dilihat tindak kejahatan yang jatuhnya adalah hukuman mati merupakan tipe-tipe kejahatan yang sistematis artinya kejahatan itu dilakukan bukan oleh satu orang tetapi kejahatan yang terorganisir.

Mengenai kejahatan yang sistematik seperti ini jika di terapkan hukuman mati, seperti halnya kasus narkoba beberapa tahun lalu, yaitu Bali Nine dimana para pelaku penyeludup obat terlarang itu di jatuhi hukuman mati. Dari hal ini timbul pertanyaan bukan kah hal ini, melanggar hak hidup seseorang dan apakah dengan hukuman mati merupakan cara efektif untuk menaggulangi perkara tersebut?

Hukuman mati dapat dikatakan melanggar hak hidup hal ini bukan tanpa alasan, seperti penjelasan sebelumnya bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat di cabut  atau dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun dan hal ini juga di jamin secara tegas pada Pasal 28A UUD 1945, walaupun di perbolehkan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman mati telah melanggar hak hidup seseorang.

Lalu mengenai apakah hukuman mati merupakan cara yang efektif untuk mengtasi kejahatan yang tergolong berat? Terdapat dua obsi mengenai hal ini yang pertama untuk kejahatan berat bahwa dengan hukuman mati dapat menjadi cara efektif untuk memberi efek jera dan menjdai contoh bagi pelaku kejahatan berat. Tetapi disisi lain dengan menerapkan hukuman mati dapat melanggar hak hidup dari seseorang dan jika dilihat dari realita yang ada bahwa hukuman mati belum menjadi cara yang efektif untuk menangani kasus kejahatan berat.

Kita ambil contoh saja kasus narkoba yang dimana sudah diterapkan hukuman mati kepada para pengedarnya tetapi sampai saat ini hal tersebut masih marak. Secara detail, kejahatan yang tergolong berat ini merupakan kejahatan yang sistematis maka dari itu jika misalnya pengedar narkoba tadi di eksekusi dengan hukuman mati maka kita juga kesulitan untuk mengungkap kejahatan ini. Hal ini karena kita akan kehilangan saksi kunci untuk memecahkan masalah ini.

Memang kita sadari membuat suatu produk hukum yang benar-benar sempurna bukanlah hal yang mudah pasti terdapat pertentangan, begitu pun dengan penerepan hukuman mati ini, di sisi lain terdapat pendapat bahwa dengan menerapkan hukuman mati itu merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kejahatan yang tergolong berat. Namun, hukuman mati melanggar hak hidup manusia, bahkan tidak sedikit dari hal ini orang beranggapan bahwa dengan penerapan hukuman mati merupakan cara praktis negara untuk mengatasi suau kasus. Begitu banyak pendapat yang berseberangan demikian menyebabkan polemik yang tak berujung. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan melakukan konsultasi publik sangat diperlukan untuk menyelesaikan perdebatan ini.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply