Terciptanya perdagangan bebas memberikan keuntungan serta peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara-negara berkembang yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dengan jual-beli hasil produksi (ekspor-impor). Selayaknya sistem perdagangan pada umumnya, di dalam perdagangan internasional juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat merugikan satu pihak dan/atau beberapa pihak dalam yang melakukan perdagangan internasional. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan tarif dan/atau hambatan non tarif. Hambatan non tarif dapat berupa diskriminasi-diskriminasi tertentu yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu, baik untuk melindungi nilai produksinya maupun untuk mengembangkan kembali produk tersebut menjadi sesuatu yang lebih tinggi lagi nilainya. Keduanya mengerucut pada satu hal, yakni lindung nilai.
Setiap negara di dunia berbondong-bondong menjual kekayaan alamnya dan menjualnya ke negara lain yang membutuhkan pasokan kekayaan alam tersebut dengan cara ekspor maupun impor. Perdagangan internasional kemudian terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua negara dalam transaksi jual beli tersebut.
Sejak perdagangan bebas internasional diberlakukan, seluruh negara di dunia turut berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dunia dengan cara terus meningkatkan produksi untuk pasokan kebutuhan dalam dan luar negeri, agar tetap dapat bersaing secara global. Sebagaimana Indonesia meningkatkan perekonomian dari segi lalu lintas devisa dan pendapatan nasional, mengingat Indonesia merupakan salah satu pemegang ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo meminta ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dihentikan dan membuat industri hulu yang dapat menyerap produksi CPO nasional. Hal ini diwujudkan melalui program pemerintah untuk menggabungkan antara minyak nabati dan minyak fosil, melalui program B20, B30, B40, hingga B100 yang bertujuan untuk mengurangi ekspor kelapa sawit mentah guna efisiensi dalam kegiatan ekportir. Sebagaimana kebijakan ini merupakan dampak adanya sikap Uni Eropa yang membatasi importir CPO yang dianggap tidak ramah lingkungan. Dikeluarkannya kebijakan Renewable Energy Direcyive II (RED II) sebagai hukum yang bersifat Supranasional oleh Parlemen Uni Eropa merupakan bentuk perhatian besar terhadap energi keberlanjutan, karena permasalahan serius yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan global warming di berbagai negara. Implementasi kebijakan ini dapat dianggap memunculkan diskriminasi berupa hambatan-hambatan dagang yang tidak perlu bagi perdagangan internasional terutama bagi perdagangan biofuel berbasis CPO dari negara penghasil sawit khususnya Indonesia.
