Juli 7, 2020

PHK, Bagian Pasal Karet dalam UU Ketenagakerjaan

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengatur hak memperoleh pekerjaan yang layak. Tentunya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan dengan upah yang pantas serta tidak mengesampingkan aspek-aspek kemanusiaan. Hukum ketenagakerjaan menjadi perbincangan yang erat kaitannya dengan perut seseorang (kelangsungan hidup seseorang). Secara tidak langsung, ketenagakerjaan akan bersentuhan langsung dengan sistem ketenagakerjaan, sistem pengupahan, sistem hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh berikut kesejahteraan mereka.

Permasalahan yang banyak terjadi terkait dengan hukum ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 1 ayat (25) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Menurut Keputusan Menteri dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep/78/Men/2001, pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Asri Wijayanti mendefinisikan PHK sebagai suatu keadaan di mana si buruh berhenti bekerja dari majikannya.

Pengaturan PHK sebenarnya merupakan wujud perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Selain itu, pengaturan PHK bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha serta dalam rangka melindungi tenaga kerja beserta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan. Oleh sebab itu, ketentuan hukum PHK menjadi bagian rumit, karena bersifat perdata atau publik ataupun dua-duanya.

Adapun salah satu jenis PHK dikarenakan alasan mangkir yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal 168 ayat (1) UU ini berbunyi, “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat di putus hubungan kerjanya karena di kualifikasikan mengundurkan diri.” Pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan haruslah bersifat tertulis agar pekerja memiliki bukti ketidakhadiran dengan alasan yang jelas. Bukti tertulis dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan aturan oleh pihak perusahaan dikarenakan tidak ada ketentuan lebih lanjut yang dapat mendefinisikan frasa “mangkir” dalam pasal tersebut secara konkret.

Terdapat uji materi Pasal 168 ayat (1) dan 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, dengan nomor registrasi 101/PUU/XVI/2018 atas nama Ester Fransisca (karyawan PT. Asih Eka Abadi). Ester Fransisca dimintai untuk menandatangani Surat Peringatan 1 (SP-1) karena erlambat masuk kerja dan mangkir selama 3 hari pada bulan Agustus 2018. Permintaan tersebut ditolak oleh Ester Fransisca karena dirinya telah terlebih dahulu meminta izin dari atasan langsung. Namun demikian, karena penolakan penandatanganan SP-1 tersebut, sesuai dengan peraturan perusahaan Pasal 68 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Ester Fransisca dikenai sanksi skorsing.

Padahal, dalam peraturan perusahaan tersebut, tidak dijelaskan skorsing yang dimaksud adalah dalam bentuk tertulis atau secara tidak tertulis (lisan). Apabila diberikan skorsing lisan, Ester tidak dapat membuktikan ketidakhadirannya dan  menjadi celah untuk Ester  dianggap mangkir dari perusahaan selam lima hari berturut-turut. Lalu, terbukalah kesempatan bagi perusahaan untuk menerbitkan surat pemanggilan pertama dan kedua secara patut dan tertulis sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Hal serupa juga dialami oleh Supriyadi dan Achmad Yanuar, yang mengalami kekalahan dalam Putusan Kasasi No. 1278 K /Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 02 November 2017. Kasus ini melibatkan PT Daya Mitra Serasi dan dua karyawan perusahaan tersebut (Achmad Yanura dan Supriyadi). Mereka mendapatkan skorsing lisan dari perusahaan tempat mereka bekerja, dengan tetap menerima upah selama skorsing tersebut. Skorsing keduanya berlaku dari tanggal 22 Maret 2014 hingga 25 November 2015. Setelah mereka selesai menjalani skorsing tersebut, pada 27 November 2015 perusahaan melayangkan surat pemanggilan kepada keduanya. Namun, setelah Achmad Yanuar dan Supriyadi memenuhi panggilan pertama tersebut, pimpinan perusahaan PT Daya Mitra Serasi malah tidak dapat ditemui. Selanjutnya, PT Daya Mitra Serasi kembali menerbitkan surat panggilan untuk keduanya. Surat panggilan ini kemudian dipakai sebagai dasar perusahaan untuk melakukan PHK kedua karyawan tersebut dengan alasan keduanya telah mangkir lima hari berturut-turut dan telah dipanggil perusahaan sebanyak dua kali.

Melihat kasus tersebut, perlu pengkajian ulang terkait kriteria spesifik mangkir kerja dalam sebagaimana biasnya ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Usaha ini dimaksudkan agar tidak melahirkan multitafsir.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.