Pesona Sejarah dan Dilema Infrastruktur Candi Tandihat Binanga

kawanhukum.id –¬†Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melestarikan cagar budaya di daerah yang sesungguhnya tidak hanya sebagai usaha pelestarian sejarah tetapi juga peningkatan ekonomi dari sektor wisata.


Memanfaatkan dan mengembangkan kawasan atau tempat bersejarah adalah tugas dan kewajiban yang tidak boleh dianggap enteng. Terlebih, kawasan tersebut mempunyai potensi terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembangunan ekonomi masyarakat serta pendapatan daerah. Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan sebagaimana Pasal 18 UUD 1945 dengan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan administrasi daerah dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Tujuannya, kepentingan masyarakat dapat terpenuhi sehingga daerah bisa lebih makmur sejahtera.

Candi Tandihat Binanga: Antara Nostalgia dan Dilema

Candi Joreng Balanga di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Candi ini merupakan satu-satunya candi Budha di Provinsi Sumatera Utara. Fakta mencatat bahwa pada tahun 2002 rombongan yang datang dari negara Thailand dan warga beragama Budha dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera turut mengunjungi dan melaksanakan perayaan Hari Raya Waisak dengan jumah romongan sekitar 102 orang. Pada 2005, telah dilaksanakan kegiatan pramuka oleh sekolah-sekolah yang ada di kebupaten Tapanuli Selatan (waktu itu masih merupakan kabupaten Tapanuli Selatan), dengan jumlah peserta sebanyak 750 orang. Menurut keterangan warga setempat pemelihara candi ini, rombongan yang datang mengunjungi kawasan percandian ini mengetahui informasi percandian ini berdasarkan penelitian dan data atau dokumen yang mereka miliki.

Infrastuktur menjadi masalah awal bagi masalah-masalah lain terkait kawasan budaya ini. Dikatakan demikian karena masalah infrastuktur ini menjadi penyebab bagi kalangan masyarakat malasa untuk mengunjungi kawasan pariwisata ini. Padahal, jarak yang harus ditempuh dari jalan lintas atau simpang percandian ini ke kawasannya hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 5 km saja. Namun demikian, jarak tempuh yang hanya 5 km ini seperti menempuh perjalanan 10 km karena buruknya infrastruktur. Pembangunan infrastuktur tidak merata dari hulu atau simpang percandian sampai hilir atau desa kawasan percandian menjadikan akses ke candi relatif susah. Pembangunan jalan lintas desa menuju kawasan percandian tersebut berjarak-jarak antara satu wilayah dengan yang lainnya.

Jika awal menuju perjalanan jalannya mulus dan lancar-lancar saja, pada 100-200 meter jalannya pasti rusak. Begitu seterusnya sampai memasuki kawasan percandian ini. Padahal, candi ini bukan hanya satu percandian saja akan tetapi kita dapat menemui tiga kawasan percandian, sebagaimana Candi Situngir-tungir atau lebih dikenal dengan istilah Candi Bahal yang memiliki 3 kawasan percandian.

Persoalan berikutnya adalah langkah pemerintah yang belum layak untuk mendapatkan pujian. Maksudnya, pembangunan jalan penghubung antara Candi Tandihat Binanga dan Candi Sipamutung Binanga menggunakan anggaran dana desa (ADD) walaupun masih banyak jalan krikil untuk menghubungkan kedua candi ini, yang dilakukan berdasarkan inisiatif warga. Peran pemerintah daerah hanya ikut membantu membuat jalan layang (rambin) melintasi Sungai Barumun di Desa Sihaborgoan sebagai penghubung kedua desa. Padahal, jika jalan penghubung antara kedua desa ini dibangun dengan sungguh-sungguh, daerah bisa mendapatkan manfaat ekonomi berkat potensinya yang besar menjadi destinasi pariwisata.

Pariwisata yang Terseok-seok

Bagaimana pariwisata dapat menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat jika infrastuktur jalannya saja amburadul? Tidak sampai di situ saja, kondisi candi ini sangat memprihatinkan. Candi ini tidak terawat, tidak ada pemugaran dan terancam rusak semakin parah tanpa ada peran yang berarti dari pemerintah daerah. Mungkin istilah sederhananya candi ini tengah ditelantarkan oleh pemerintah daerah.

Undang-undang Cagar Budaya telah menegaskan bahwa pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya, melindungi candi ini. Seharusnya pemerintah daerah sudah sejak lama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan agar candi ini terhindar dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah penyelamatan dari segala ancaman yang dapat mengakibatkan candi ini ini tinggal cerita atau dongeng pengantar tidur.

Peran pemerintah daerah sangat jauh dari kata terlaksana. Pemugaran dan penyelamatan kawasan percandian serta candi itu sendiri nyatatanya lebih banyak peran dari Satuan Balai pelestarian Cagar Budaya Aceh dan Sumatera Utara; mulai dari pendanaan hingga pada proses pemugaran, pemeliharaan, dan pelindungan. Hal ini terbukti dengan didirikannya Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh dan Sumatera Utara di dekat kawasan percandian ini. Begitulah kondisi Candi Tandihat 1 berdasarkan keterangan yang didapatkan dari sumber terpercaya, yakni hatobangon (orang yang dituakan) di desa setempat.

Lantas bagaimana dengan Candi Tandihat 2 dan 3? Kondisi Candi Tandihat 2 sudah 50% hancur dan dirambati rumput liar, sedangkan Candi Tandihat 3 jauh lebih parah. Pertanyaan komitmen kepada Pemerintah Daerah adalah upaya apa yang sudah dan akan dilakukan terhadap kekayaan budaya bangsa dan negara di wilayah kewenangannya?

Informasi Pariwisata Juga Terbatas

Sebagai Ketua Pengurus Cabang Angkatan Muda Padang Lawas, organisasai perantaaun pemuda padang lawas yang daerah asalnya berdekatan dengan candi ini, saya menyayangkan keadaan ini. Setelah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, candi ini memprihatinkan. Akses lokasi yang susah dan informasi yang juga terbatas menjadi kendala menjadikan candi ini sebagai destinasi wisata. Dapat dipastikan, masih banyak warga Kabupaten Padang Lawas maupun Kabupaten Padang Lawas Utara mengetahui keberadaan candi ini dan mengunjunginya.

Sudah selayaknya, sesuai kewenangannya, pemerintah daerah melakukan penyelamatan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap candi ini. Usaha ini diwujudkan berbentuk kerja nyata yang dapat menunjang tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Angkatan Muda Padang Lawas/ Pemuda Luat Huristak.

Tinggalkan Balasan