Agustus 13, 2020

Perundungan: Kelaziman dalam Pergaulan Sekolah?

Bagikan informasi ini

Siapa sih yang tidak kenal dengan istilah perundungan?

Di dalam kehidupan sosial, di tempat berkumpulnya banyak orang seperti sekolah, perundungan atau bullying bukanlah hal yang baru atau menjadi rahasia lagi. Bahkan, tindakan seperti ini sering dianggap biasa dengan berbagai alasan. Baik alasan untuk merekatkan pertemanan maupun menunjukkan siapa-siapa yang tidak boleh dilawan. Perundungan sudah menjadi senjata bagi orang-orang yang ingin menguatkan eksistensinya di dalam pergaulan dengan cara yang salah. Membiasa ataupun dianggap biasa, perundungan jadi tampak menjadi hal yang sepele dengan mengesampingkan dampak pada korbannya.

Baru-baru ini, telah terjadi perundungan terhadap siswi di salah satu SMP di Purworejo, Jawa Tengah. Video perundungan tersebut tersebar di dunia maya terhadap seorang siswi dipukul dan ditendang oleh tiga siswa lainnya. Tiga siswa yang terlihat memukul siswa dalam video sudah ditangkap oleh Polres Purworejo. Kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi dan juga mengundang orang tua korban.

Perundungan: Ironi Pendidikan di Indonesia

Perundungan adalah tindakan diskriminasi yang sangat berpotensi memberikan tekanan batin terhadap korbannya. Tidak hanya tekanan batin biasa, pada tingkat yang berat hingga depresi, seseorang yang menjadi korban perundungan bahkan bisa memutuskan untuk bunuh diri. Dampak perundungan begitu luas dan signifikan terhadap tumbuh kembang seseorang, terutama anak-anak yang masih pada tahap belajar untuk bersosial. Perundungan bisa dilakukan baik secara fisik maupun verbal, baik dilakukan di dunia nyata maupun menggunakan media sosial.

Menurut data dari KPAI, ada 41 kasus anak pelaku kekerasan dan perundungan di ranah pendidikan per tanggal 30 Mei 2018. Sungguh hal yang ironis bagi sistem pendidikan di Indonesia yang gagal menghindarkan siswa-siswanya dari tindakan diskriminatif sebagai pelaku maupun korban. Data tersebut adalah data dari kasus kekerasan dan perundungan yang masuk di KPAI, sedangkan masih banyak tindak perundungan yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan. Negara sebenarnya sudah memerhatikan dan menjamin mengenai hal ini. Hanya saja dalam pelaksanaannya, masih banyak orang atau anak-anak yang mencoba masih toleran atau bahkan ketakutan untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Tidak lepas dari begitu dalamnya tekanan batin yang disebabkan dari tindakan diskriminatif itu.

Sebenarnya, secara umum negara sudah mengatur mengenai hak-hak warga negaranya di dalam UUD 1945. Negara menjamin anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan atas kehormatannya, martabatnya, hartanya,  dan berhak bebas dari tindakan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak atas rasa aman. Pada sisi lain, di dalam kehidupan sosial, khususnya usia anak sekolah, nyatanya tindak perundungan seperti kekerasan atau penganiayaan, pemerasan, penghinaan, dan perusakan barang milik orang lain sudah seperti hal biasa bagi para pelakunya. Hal-hal tersebut sudah jelas-jelas melanggar hak warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Diskriminasi Rasial yang Menyebalkan

Lebih lanjut, perundungan adalah tindakan yang membedakan, membatasi, dan juga mengecualikan orang atau golongan terhadap suatu hal. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi berdasarkan ras berarti melakukan tindakan yang membedakan berdasarkan garis keturunannya, contohnya saja di Indonesia ada keturunan ras Tionghoa. Pada sisi lain, diskriminasi etnis dilakukan berdasarkan kepercayaan atau adatnya. Ini juga sudah diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka kepentingan pribadi seseorang atau sekelompok orang terhadap ras dan/atau etnisnya dalam kehidupan sosial dijamin oleh negara secara tegas dengan ancaman pidananya.

Perundungan yang dapat dilakukan secara fisik maupun verbal sudah menjadi bagian dari pergaulan yang sulit dipisahkan. Tindakan perundungan itu di antaranya adalah penghinaan, menghancurkan atau merusak barang, bahkan bisa melakukan penganiayaan serta pemerasan dengan ancaman. Semua tindakan itu sering terjadi karena kurangnya rasa persaudaraan dan persatuan serta kurangnya pengetahuan terhadap dampak psikologis kepada diri korban serta dampak hukum yang bisa mengikat pada pelakunya.

Menghancurkan atau merusak barang memang tidak sering terjadi. Begitu juga dengan penganiayaan dan juga pemerasan yang disertai ancaman. Namun, ketiga hal tersebut bisa dikategorikan perundungan jika dilakukan dan menyebabkan tekanan batin bagi korbannya. Contohnya saja seseorang yang sengaja selalu menghancurkan barang seseorang untuk mendiskriminasinya dan menekan mental korbannya. Begitu juga dalam hal penganiayaan dan juga pemerasan yang dilakukan untuk mendiskriminasi.

KUHP telah mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan penghinaan, menghancurkan barang, pemerasan dan ancaman, serta penganiayaan. Hal-hal itu di atur di dalam bab XIV (penghinaan), bab XX (penganiayaan), bab XXIII (pemerasan dan pengancaman), dan di bab XXVII (menghancurkan atau merusak barang). Secara umum, dalam KUHP memang telah diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perundungan, hanya saja belum ada peraturan yang secara khusus dan jelas mengatur mengenai perundungan selain undang-undang mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Mengatasi Perundungan Dimulai Sejak Dini

Dampak perundungan sangatlah besar terhadap tumbuh kembang anak. Mengingat besarnya dampak perundungan terhadap masa depan anak sebagai penerus bangsa, seharusnya negara secara khusus dan jelas mengatur undang-undang mengenai perundungan yang menyerang mental anak. Untuk itu bisa dilakukan berbagai cara agar undang-undang tersebut bisa direalisasikan. Diantaranya adalah dengan menyarankan hal tersebut kepada dewan perwakilan, contohnya saja dengan melakukan demonstrasi yang tertib.

Untuk para orang tua yang mengetahui anaknya mengalami tanda-tanda sebagai korban perundungan atau sudah dipastikan menjadi korban perundungan di sekolah bisa segera melakukan tindakan. Jika anak masih kesulitan untuk membicarakan masalahnya, bisa dicoba suatu cara dengan membawanya kepada psikolog terlebih dahulu. Hal itu juga baik untuk mengetahui sampai tingkat mana tekanan psikologis yang anak-anak derita serta bisa melakukan langkah-langkah tepat untuk mengatasinya.

Jika pada akhirnya anak mengakui bahwa ia telah menjadi korban perundungan, para orang tua bisa segera melakukan langkah hukum yang sesuai dengan jenis perundungan yang anaknya terima. Meskipun sudah ada bagian-bagian dalam KUHP yang bisa menjerat pelaku perundungan. Namun, undang-undang baru mengenai perundungan masih harus tetap dibentuk agar lebih jelas batas-batasnya.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, untuk itu pergaulan di sekolah seharusnya menjadi sarana pelecut semangat bagi anak-anak untuk berkompetisi dengan baik, jangan sampai disalahgunakan sebagai tempat saling mendiskriminasi dan menjatuhkan. Dengan demikian, sekolah, orang tua, dan juga anak serta aparat penegak hukum harus saling berkoordinasi demi menghapuskan diskriminasi di dalam pergaulan demi kualitas penerus bangsa dan juga kehidupan sosial yang lebih baik.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

Tinggalkan Balasan