Perspektif Persidangan Online di Indonesia

Pandemi COVID-19 adalah virus yang berasal dari Tiongkok, di mana virus tersebut telah berdampak tak hanya di Tiongkok tetapi di negara lainnya. Virus tersebut membuat dunia mengalami kekhawatiran yang cukup tinggi karena korban yang meninggal cukup banyak dari berbagai negara.

COVID-19 sendiri membuat perubahan kepada semua masyarakat di mana semua masyarakat harus menjaga jarak, lebih menjaga kebersihan, dan menghindari bersentuhan dengan orang lain. Virus tersebut mau tak mau membuat sekolah menjadi online dan bahkan persidangan yang biasa dilakukan online beralih menjadi offline dikarenakan ada anjuran untuk membatasi jarak dan pertemuan.

Persidangan online mungkin masih terasa asing bagi beberapa orang. Memang saat ini adalah era teknologi canggih terbukti dari banyaknya masyarakat yang menggunakan handphone android dan berbagai sosial media, namun tak dapat dihindari masih ada masyarakat yang gagap akan teknologi dan hal tersebut membuat persidangan online sedikit terkendala.

Beberapa kendala yang terjadi dalam persidangan online adalah gangguan signal, cara penggunaan yang membingungkan, bahkan membuat pembuktian jauh lebih sulit dibandingkan ketika sidang offline atau tatap muka secara langsung.

Menurut Konsultan Reformasi Peradilan Archipel Prime Advisory Yunani Abiyoso “Sidang perkara pidana saat masa pandemi ini juga dituntut dilakukan secara elektronik. Tapi, praktiknya menimbulkan masalah atau kendala karena belum ada regulasi yang mengaturnya, Praktik sidang pidana online di pengadilan terlihat gagap. Ini menjadi kesulitan bagi korban atau pelaku saat bersidang di pengadilan”.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya telah menginstruksikan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menggelar persidangan secara daring atau online. Setidaknya hingga 29 Juni 2020, telah digelar 95.600 sidang perkara secara online. Namun dalam prosesnya tentu hal ini tidak mudah mengingat banyak faktor yang berperan dalam penyelenggaraan persidangan.

Menurut Burhanuddin, koneksi jaringan internet yang lambat di remote area termasuk juga daerah pelosok seringkali menganggu kelancaran sidang. Kecakapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan peralatan atau aplikasi untuk proses sidang daring juga belum tentu sama di setiap daerah.

Lewat telekonferensi, keberadaan terdakwa atau saksi-saksi tidak dapat dihadapkan secara langsung. Tentu ini bisa menyulitkan para jaksa penuntut umum serta majelis hakim dan penasihat hukum untuk bisa menggali fakta-fakta yang sebenarnya. Belum lagi persoalan barang bukti yang terkadang tidak dapat diakses secara detil. Ia pun mendorong diterbitkannya aturan mengenai standardisasi persidangan daring atau online karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengakomodasi pemeriksaan persidangan melalui daring.

Saat diskusi virtual bertajuk ‘’Sistem Peradilan Pidana di Masa Kahar’’ baru-baru ini, juga disampaikan bahwa koordinasi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan pihak terkait seperti pengadilan, kepolisian, rumah tahanan (rutan) atau lembaga permasyarakatan (lapas), serta advokat harus dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan.

Kejaksaan turut mewajibkan rapid test terhadap terdakwa sebelum dititipkan di rutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi terpidana sebelum dieksekusi ke lapas. Protokol kesehatan mesti dipatuhi kepada pengawal tahanan, sipir, tim administrasi tersangka atau terdakwa, serta saksi dan ahli. Mereka harus melengkapi diri dengan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan vitamin.

Kesimpulan

Persidangan yang terjadi di Indonesia sangat berdampak karena banyaknya gangguan yang terjadi ketika siding dilakukan secara online. Namun ditengah pandemi seperti ini memang lebih baik dilakukan secara online walau banyak sekali kendala yang terjadi dan banyak masyarakat yang belum terbiasa bahkan tidak suka dengan adanya persidangan online karena sinyal yang mempengaruhi bahkan pembuktian yang lebih sulit dilakukan ketika persidangan online.

Demi kebaikan negara Indonesia ini, dihimbau untuk melakukan persidangan online. Pandangan masyarakat memang sangatlah penting bagi peradilan di Indonesia namun sangatlah penting untuk saat ini mengurangi pengurangan aktivitas di luar rumah.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu paling lambat 27 Agustus 2020!

 



Tinggalkan Balasan