Juli 3, 2020

Perma Nomor 4 Tahun 2019: Sebuah Aturan Hukum yang Responsif Tentang Gugatan Sederhana

Di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism, Philiph Nonet dan Philiph Selznick memperkenalkan suatu teori hukum bernama legal responsive theory atau teori hukum responsif. Menurut teori hukum responsif, suatu hukum dikatakan sebagai hukum yang responsif, apabila menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.

Di mana, hukum yang responsif harus mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.  Sifat hukum yang responsif tersebut, salah satunya dapat ditemukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana ( Perma 4/2019). Di dalam Perma 4/2019 ini terdapat berbagai pengaturan yang sifatnya responsif terhadap berbagai perkembangan di masyrakat.

Adapun, beberapa poin-poin penting di dalam Perma 4/2019 tersebut yang menunjukan bahwa aturan hukum ini responsif adalah:

Nilai Objek Gugatan

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Perma 4/2019, dijelaskan bahwa nilai objek gugatan adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut berarti, nilai objek gugatan dapat menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana maksimal adalah Rp.500.000.000,00. Jika nilai objek gugatan di atas Rp.500.000.000,00, maka harus menggunakan mekanisme gugatan biasa. Jika dikomparasi dengan Perma 2/2015, nilai objek gugatannya dulu hanyalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sudah 4 (empat) tahun sejak Perma 2/2015 tersebut berlaku, dimana nilai-nilai suatu objek sudah semakin meningkat. Dengan tidak adanya penyesuaian terhadap nilai objek gugatan tersebut, akan membuat nilai objek gugatan tersebut menjadi begitu rendah dan tidak relevan lagi. Hal ini akan menghilangkan esensi dari “nilai objek gugatan” yang sejatinya bertujuan agar jangan sampai nilai objek gugatan dalam gugatan sederhana menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sehingga, perubahan nilai objek gugatan dari  Rp.200.000.000,00 menjadi Rp.500.000.000,00 merupakan suatu bentuk aturan yang responsif terhadap perkembangan nilai-nilai suatu objek.

Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-Court)

Di dalam Pasal 6A Perma 4/2019 dijelaskan bahwa penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court). Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court) sejatinya hadir untuk semakin mempermudah mekanisme gugatan di pengadilan dengan mengintegrasikan dengan teknologi. Namun hal tersebut ternyata tidak dikenal di dalam Perma 2/2015.

Padahal esensi dari adanya Gugatan Sederhana adalah untuk menciptakan mekanisme gugatan yang efisien. Sehingga harusnya Gugatan Sederhana mengoptimalkan segala mekanisme yang ada dalam rangka menciptakan Gugatan Sederhana yang benar-benar efisien. Dalam rangka rangka menciptakan Gugatan Sederhana yang benar-benar efisien tersebutlah, maka Perma 4/2019 memberikan ruangi pagi penggugat dan tergugat untuk menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court).

Hal ini pun dalam rangka mengintegrasikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkada dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pengaturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court) adalah suatu bentuk pengaturan hukum yang responsif terkait dengan perkemabangan teknologi di masyrakat.

Persayaratan Domisili

Di dalam Pasal 4 ayat (3) Perma 2/2015 secara experis verbis disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Artinya, jika terdapat ketidaksamaan domisili hukum, maka para pihak tidak dapat menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana ini. Namun, karena dirasa persyaratan domisili ini sangat melimitasi terkait penggunaan Gugatan Sederhana, maka di dalam Perma 4/2019, di dalam Pasal 3a telah memiliki pengaturan. Bahwa meski penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, maka penggugat dapat mengajukan kuasa yang berada di wilayah hukum yang sama dengan tergugat.

Hal ini dalam rangka agar mekanisme Gugatan Sederhana tidak terjanggal hanya karena persyaratan domisili. Sehingga, bisa dikatakan bahwa aturan terkait dengan syarat domisili yang baru di dalam Perma 4/2019 adalah merupakan hukum yang responsif. Dengan kebutuhan masyrakat yang ingin menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana, tapi terjanggal syarat domisili.

Selain, 3 (tiga) hal tersebut, terdapat hal-hal lain yang diatur di dalam Perma 4/2019. Seperti dikenalnya putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat). Verzet (perlawanan atas putusan verstek). Mengenal sita jaminan; dan eksekusi. Hal-hal ini menunjukan, bahwa hukum aturan-aturan yang ada di dalam Perma 4/2019 ini adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyrakat dalam menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana.

Adanya Perma ini, juga merupakan upaya pembangunan hukum yang koheren dengan pendapat Mochtar Kusumaadmaja. Dimana hukum harus dipandang sebagai suatu kerangka yang terus mengalami perubahan. Hukum bukanlah dogmatika yang bersifat final. Hukum akan terus berkembang secara simultan, sesuai dengan perkembangan zamannya.

Hukum itu harus Responsif, bukan Reaktif

Xavier Nugraha