Indonesia memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal tersebut seperti apa yang diamanatkan pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam menjalankan hal tersebut MK memiliki persyaratan yang harus diataati setiap orang yang ingin mengajukan permohonan ke MK. Salah satu aspek penting adalah legal standing atau kedudukan pemohon dalam mengajukan permohonan ke MK.

Legal Standing atau Kedudukan Pemohon

Menurut Harjono legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum termasuk kepada syarat formal dimana syarat materilnya yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Mereka yang dianggap pemohon diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahmakah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya suatu undang-undang, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Perorangan warga negara Indonesia
  2. Kesatuan masyarakat hukum adata sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
  3. Badan hukum public atau privat
  4. Lembaga negara.

Maka jika ingin melakukan pengujian pengujian undang-undang harus memenuhi dua hal yaitu harus terdapat subjek hukum dan harus ada kerugian konstitusional. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyebutkan ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi  untuk dianggap sah mengnai legal standing pemohon pengujian undang-undang pada Mahkaham Konstitusi. Pertama adalah subjek hukum harus terlebih dahulu dibuktikan sebagaimana yang diatur pada UU MK, kedua pihak yang bersangkutan hars membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1943, kegita kewenangan konstitusinal dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh adanya pelaksanaan undang-undang.

Dari penjelasan tersebut maka tidak semua subjek hukum dapat meminta uji materiil sebuah peraturan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk dicermati karena jika pemohonon tidak memiliki legal standing maka dinyatakan tidak memenuhi syarat serta berakibat pada putusannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

HAM merupakan suatu hak yang melekat dalam diri manusia. Satjipto Raharjo membagi HAM menjadi tiga yaitu hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak-hak kolektif. Jimly Asshiddiqie membagi hak menjadi dua yaitu hak hukum yang menekankan pada peraturan perundang-undangan dibawah hukum dasar negara dan hak konstitusional yang dijamin dan diatur dalam hukum dasar negara.

Indonesia sendiri memberikan perlindungan HAM dalam bentuk tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 28 A – J, ketetapan MPR, undang-undang, dan dalam peratuan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kedudukan Legal Standing WNA di Indonesia

Di Indonesia, WNA dianggap tidak punya legal standing atas permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahmakah Konstitusi. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi pernah menerima permohonan pengujian undang-undang oleh warga negara asing. Hal ini terjadi dalam perkara No. 2/PUU-V/2007 yang diajukan oleh empat orang yaitu Edith Yunita Sianturi dan Rani Adriani, Myuran Sukumaran dan Andre Chan. Dua terkahir adalah orang asing. WNA ini adalah tersangka kasus narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati

Mereka menggugat undang-undang narkotika. Sebelum itu, mereka memberi pernyataan bahwa pasal 51 ayat (1) UU MK ini melanggar pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum” Sehingga Dalil yang mereka kemukaan adalah bahwa “setiap orang”merujuk pada tidak hanya WNI namun juga WNA sehingga siapapun yang diadili oleh hukum Indonesia berhak untuk mengajuka upaya hukum yang disediakan oleh pemerintah tanpa ada diskiminasi.

Hakim MK dalam perkara ini diwarnai dissenting opinion. Hakim Harjino dan M. Laica Marzuki punya pendapat bahwa seharusnya MK menerima permohonan WNA tersebut. Harjono mengatakan bawa bab HAM mengguakan kata setiap orang sehingga jelas diberikan tidak hanya WNI namun juga WNA. Namun pada akhirnya MK memutuskan pemohon WNA tidak memiliki legal standing sehingga hasilnya permohonan menjadi tidak dapat diterima.

Kedepannya, Indonesia diharapkan lebih mengkaji tentang legal standing WNA bagi pengujian undang-undang. Hal ini karena pemohon pada pasal 51 ayat (1) UU MK merupakan pihak yang hak atau kewenangan kosntiitusionalnya dirugikan bagi berlakunya undang-undang. Masalahnya adalah hak konstittusional ini merupakan hak dasar yang diatur dalam UUD NRI 1945, dimana tidak sebatas kepada WNI saja namun melibatkan WNA.

Daftar Pustaka
  1. I Gede Yusa dkk. 2018. Gagasan Pemerian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review.Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 4
  2. Moh Bagus.2020. Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pengujian UU Terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi. Fakultas Hukum. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
  3. Zendy Wulan Ayu W.P dan Haidae Adam.2014.Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.Jurnal Yuridika Volume 29 No 2.
  4. Susani Triwahyuningsih. 2018. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Jurnal hukum legal standing vol 2 no 2.
  5. Ali Safa’at dkk. 2019. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi).Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariatan Jenderal Mahmakah Konstitusi.

 

 

Share.

Leave A Reply