September 21, 2020

Perlindungan Konsumen atas SMS Spam

Kemajuan teknologi menjadikan gawai maupun telepon seluler pintar (smartphone) sebagai kelaziman, sekaligus menjadi kebutuhan manusia. Saat ini, Smartphone dianggap sebagai barang penting bagi setiap manusia, khususnya anak muda, baik untuk mencari informasi, berhubungan dengan keluarga bahkan teman, dan masih banyak lagi.

Smartphone tanpa adanya operator seluler (SIM card) bagaikan mobil tanpa ban. Operator seluler sebagai penyedia jasa layanan operator menyediakan beberapa fitur canggih. Beberapa fitur fitur canggih ialah SMS (Short Message Service), browsing, chatting dan lain sebagainya.

Salah satu fitur yang sering digunakan ialah SMS. SMS adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler, dalam hal ini perangkat nirkabel yang dimaksud adalah telepon seluler. Dengan biaya yang murah tentunya menjadi langganan bagi pengguna smartphone.

Biasanya, penyedia layanan bekerja sama dengan operator seluler untuk memasang iklan atau promosi. Misalnya, SMS yang berisi peminjaman kredit dengan bunga yang rendah, promo NSP, bahkan tidak jarang kita mendaptkan SMS yang menyatakan nomor ponsel yang kita miliki memenangkan hadiah seperti mobil, uang jutaan rupiah dan sebagainya. Yah, ini lah sebenarnya permasalahan yang di benci oleh pengguna jasa operator layanan.

Meninjau Ulang UU Perlindungan Konsumen

Tentunya kita bertanya tanya, bagaimana orang yang melakukan iklan tersebut mengetahui nomor ponsel yang kita miliki? Apakah operator seluler tidak menjaga keprivasian nomor telepon yang kita miliki? Lalu bagaimana dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia?

UU tersebut menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.

Kata ‘kenyamanan’ dan ‘keamanan’ yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen menjadi kata kunci dalam permasalahan kali ini. Kenyamanan yang dijanjikan seolah olah hanya sebuah rangkaian kata yang indah. Pelaksanaannya sama sekali tidak mudah diwujudkan. SMS selalu datang setiap hari, penipuan juga menyelinap masuk. Bahkan, apabila kita jalan jalan ke stasiun kereta api, bandara dan sebagainya tidak jarang kita mendaptkan SMS lebih dari 4 kali untuk menawarkan produk mereka. Selain itu, kata ‘keamanan’ tampak menawan hati pengguna jasa operator seluler, meski hanya menjadi buaian kata.

Tidak hanya itu, beberapa peraturan juga dilanggar, seperti UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, maupun peraturan-peraturan lainnya. Pelanggaran tersebut yaitu mengenai  SMS Spam yang merugikan konsumen. SMS Spam yang dikirimkan ke pelanggan tanpa izin dan tidak mengantongi izin dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ini melanggar Permenkominfo No 01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat.

Dasar Gugatan yang Diajukan Konsumen

Hanum R Helmi menuliskan topik ini dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short Message Service (SMS) Spam. Hanum menjelaskan bahwa terdapat dua dasar gugatan yang dapat diajukan konsumen yakni Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan UU Perlindungan Konsumen. PMH yang dilakukan oleh pihak operator dibuktikan dengan adanya keluh kesah konsumen yang timbul oleh adanya SMS Spam. Pihak operator dengan sengaja mengirimkan SMS broadcast berupa penawaran yang bersifat komersiil. SMS yang pengirimannya tidak dikehendaki oleh konsumen tersebut telah mengganggu kenyamanan konsumen.

Lalu, kedua ialah atas dasar UU Perlindungan Konsumen. Pihak operator dengan sengaja mengirimkan SMS broadcast berupa penawaran yang bersifat komersil yang pengirimannya tidak dikehendaki oleh konsumen tersebut telah mengganggu kenyamanan konsumen. Dalam hal ini pihak operator telah melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan.

Menggagas Revisi UU Perlindungan Konsumen

Tampaknya, UU Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999 menjadi tombak utama dari permasalahan kali ini. Dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai SMS Broadcast yang dilakukan oleh jasa operator layanan. Ambiguitas UU Perlindungan Konsumen tampaknya harus benar-benar di revisi, terlebih sudah sekitar 20 tahun sudah tidak direvisi dan sudah mulai tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman, mengutip Antara, Minggu (21/4) menyatakan, “Pengaturan perlindungan konsumen saat ini cenderung gugup dan gagap ketika harus menyikapi berbagai insiden perlindungan konsumen di era digital. Pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan jelas tidak lagi memadai dalam melindungi kepentingan konsumen,”

Revisi UU Perlindungan Konsumen diharapkan akan segera terjadi demi kenyamanan konsumen, serta regulasi regulasi yang ada untuk kenyamanan serta keamanan konsumen harus dipertegas kembali layaknya taring harimau yang akan menerkam mangsa.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

VICKO TANIADY

Seorang anak pertama dari dua bersuadara yang terlahir dari keluarga sederhana, yang menyukai travelling dan anti denga kata "Menyerah"

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments