Juli 3, 2020

Perlindungan Kelompok LGBT: Antara HAM dan Pancasila

Eksistensi kelompok LGBT telah ada sejak jaman dahulu, meskipun harus bersembunyi dibalik tirai heteronormativitas. Keberadaan mereka identik dengan pergantian waktu, yang dimulai dengan matahari yang terbit dari timur, siang, dan akhirnya menjelang malam. Dalam transisi siang dan malam terdapat satu waktu yang dinamakan sandyakala. Menggunakan analogi waktu, eksistensi kelompok minoritas LGBT ini tak ada beda dengan sandyakala, tidak terlampau gelap seperti malam, namun tetap dapat terlihat dengan jelas.

Rekam Jejak Kelompok LGBT di Indonesia

Ombak keberagaman seksualitas dan identitas gender di Indonesia telah lama muncul, yakni pada awal abad ke-20. Namun, baru pada tahun1960-an gerakan LGBT timbul ke permukaan dan terus berkembang hingga hari ini. 

Menurut Dwi (2018), tidak diketahui pasti berapa jumlah orang yang terasosiasi memiliki orientasi selain dari heteroseksual, namun dapat diyakini bahwa jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun, melihat keberadaannya yang mudah ditemui meski terkadang harus bersembunyi di balik tirai heteronormativitas karena takut akan reaksi sosial yang buruk.

Keberadaan kelompok minoritas ini terkesan memiliki gerakan yang masif baik menyangkut propaganda ataupun advokasi mengenai kasus diskriminasi terhadap LGBT yang mana hal ini berpengaruh pada pertumbuhan kuantitas kelompok LGBT itu sendiri (Anderson 1983). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari diskusi nasional mengenai LGBT di Bali pada tahun 2013, advokasi LGBT di Indonesia dimulai pada akhir 1960 dengan dibentuknya Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) yang difasilitasi oleh gubernur Jakarta pada waktu itu, Ali Sadikin. Istilah wadam ini dijadikan sebutan untuk mereka yang sebelumnya dikenal sebagai banci atau bencong. Namun, pada tahun 1978 diganti menjadi waria (wanita pria) oleh Majelis Ulama Indonesia karena kata “adam” yang dinilai tidak pantas untuk laki-laki yang mengekspresikan dirinya seperti perempuan (Hidup Sebagai LGBT di Asia, 2013). 

Dewasa ini pergerakan dan advokasi terus mengalir dengan munculnya organisasi-organisasi seperti Arus Pelangi, Gaya Nusantara, Ardhanary Institute, Institut Pelangi Perempuan, Our Voice, Violet Grey, HerLounge, Gaya Dewata, IGAMA, dan PLU Sehati yang aktif memperjuangkan identitas mereka dalam berbagai kesempatan dan momentum (Boellstorff, 2005).

Semakin kuatnya ombak pergerakan LGBT ini menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius, mengingat kelompok minoritas seksual LGBT kerap mendapatkan berbagai perlakuan diskriminatif.

LGBT dan Bangsa Berdasarkan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia patut dijiwai sebagai nilai dan falsafah hidup setiap manusia Indonesia. Pada hakikatnya, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila memberikan perlindungan terhadap manusia. Secara pasif melindungi dari tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif menciptakan tatanan sosial yang setara untuk seluruh elemen bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan dan keadilan yang menjadikan seluruh pribadi mampu mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara keseluruhan (Sujana, et al., 2018).

Pancasila memandang bahwa seluruh individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban setara dan harus dilihat sebagaimana ia adanya. 

Fenomena sosial keberadaan kelompok LGBT telah dipahami oleh peradaban manusia sebagai fenomena yang alami dan telah terjadi sejak jaman dahulu, sama halnya seperti topografi dimana terdapat gunung, palung, dan dataran rendah. Dalam paradigma hak asasi manusia, fenomena ini harus dilihat secara keseluruhan. Gunung tidaklah menganggap rendah sungai dan lautan, begitupun palung yang tidak menganggap bahwa gunung adalah sesuatu hal yang harus dimusnahkan (Mahtaj, 2015).

Sebagai manusia Indonesia yang memiliki nilai luhur, hendaklah kita tidak mudah menjustifikasi suatu hal, meskipun dalam posisi yang dibenarkan tidaklah membuat kita bisa melakukan apapun kepada objek yang dianggap salah. Bangsa Indonesia hendaknya tidak menjadi hakim tanpa toga, tidak pula menjadi polisi tanpa lencana.

Bagaimana dengan Perlindungan Hak LGBT di Indonesia?

Hak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) yang tercantum dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945. Konstitusi sebagai hukum tertinggi telah tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) sehingga hukum diamini sebagai Panglima di Indonesia. Implementasi hukum yang dijadikan sebagai Panglima tertinggi di Indonesia adalah bahwa tidak ada yang dapat berada di atas hukum (no one is above the law) hal ini dimaksudkan untuk membatasi adanya kekuasaan yang absolut dan juga untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) karena HAM adalah hak kodrati yang dimiliki seorang manusia dan tak ada alasan lain manusia harus mendapat haknya selain bahwa ia hanyalah manusia (Jack Conelly, 1999).

Dalam undang-undang No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjelaskan pengertian HAM bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dan Pemerintah bertanggung jawab memenuhi HAM lalu pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang (Pasal 28I Ayat 5 UUD 1945).

Pengaturan tentang HAM dalam UUD 1945 tertulis dalam Pasal 28A-J, tidak ada Pasal yang secara eksplisit membahas kebebasan berorientasi seksual, namun dalam konteks ini dipahami sebagai perluasan dari Pasal 28E Ayat (2) dan 28I Ayat (1) juga berdasarkan atas kovenan-kovenan Internasional mengenai HAM seperti Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah dijadikan Undang-undang. Dan sejauh ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengkriminalisasi homoseksualitas selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik seperti hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, pornografi, pemerkosaan, dll. Namun Indonesia tidak melegalkan perkawinan sesama jenis, dikarenakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan tertulis secara jelas bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terlepas dari itu, kelompok minoritas ini tetaplah warga negara Indonesia yang patut diperlakukan setara sebagaimana mestinya, kecuali jika dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diatur dalam Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara, cita-cita hukum (rechtsidee), filsafat pemirkiran, pandangan dan tujuan hidup bernegara, haruslah menjadi patokan dan  batu ujian  atas baik-buruk, adil-tidak adil hukum yang berlaku, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan Pancasila lahir sebagai satu kesatuan, hendaknya jangan menginterpretasikan sesuatu hanya melalui salah satu sila. Dalam hal ini eksistensi kelompok LGBT berlawanan dengan sila kesatu. Namun, jangan lupa pada sila-sila lainnya sebagai satu kesatuan utuh falsafah hidup bangsa, seperti persatuan Indonesia yang dalam implementasinya berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Pasal 28J UUD 1945, terdapat kewajiban asasi manusia yakni kebebasan yang diperoleh melalui hak asasi manusia terbatas pada kebebasan orang lain, hal ini melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi idea dan pemikiran para pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z.

I am free not because I have choices, but I am free because I rely on God with quality assured

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.