Hukum dan investasi adalah ibarat sekeping mata uang yang tak terpisahkan, hukum adalah perangkat yang mengatur semua hal kehidupan masyarakat yang termasuk salah satunya investasi. Jadi keberadaan hukum memberikan landasan pengaturan dalam melakukan tindakan hukum dalam kaitannya dengan dunia investasi, pengaturan tersebut berfungsi memberikan kepastian hukum. Hukum investasi menjadi bagian dari aspek hukum yang wajib memiliki landasan hukum. Dalam investasi, perlu prosedur hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para investor yang menginvestasikan modalnya terhadap suatu usaha di pasar modal.

Pasar modal pada dasarnya mempunyai peranan yang cukup besar bagi perkonomian. Karena, pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu pertama, fungsi ekonomi, dengan adanya pasar modal maka pihak yang memilliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh return sedangkan pihak issuer dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Kedua, fungsi keuangan. Pasar modal dapat dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Hukum Investor di Pasar Modal: Perspektif Keterbukaan

Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan landasan bahwa Pasar modal mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu pasar modal memberikan wadah bagi masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan dunia investasi, karena subjek hukum yang terlibat meliputi seluruh aspek dalam masyarakat yang statusnya akan berubah menjadi seorang investor.

Keberadaan investor dalam melakukan investasi di pasar modal tentu memiliki hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa harus membedakan, karena dalam dunia investasi di perlukan prinisp keterbukaan sebagai bentuk hak yang dimiliki oleh investor.

Prinsip keterbukaan juga didefenisikan sebagai pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan ini diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan.

Adapun dasar hukum prinsip keterbukaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Pasal 86 ayat (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib: a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambatlambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Dalam ayat (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan.

Selanjutya, Pasal 87 ayat (1) menentukan direktur atau komisaris emiten wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. Ayat (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Sanksi dalam Pelanggaran di Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum tehadap pelanggaran peraturan prinnsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Adapun pengaturan sanksi pidana di atur oleh Pasal 104 dan Pasal 107 UUPM itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk misrepresentation dan omission, serta insider trading, sedangkan sanksi keperdataan dalam Pasal 111 yang mengatakan bahwa “Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut” pasal tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian. Sedangkan menurut Pasal 382 KUHP, yang mengatur perbuatan menipu untuk menyesatkan seseorang atau orang banyak, dimana salah satu unsurnya adalah si pelaku harus dibuktikan melekukan perbuatan menipu.

Diantara sanksi hukum diatas, penerapan sanksi hukum perdata berkembang. Alasan penerapan sanksi hukum perdata berkaitan dengan pendapat Barry A.K Rider yang menekankan, bahawa penerapan hukum perdata (civil enforcement) memiliki potensi yang lebih besar untuk diperlakukan secara internasioanl. Olehkarena, telah diterima dan sesungguhnya merupakan suatu prinsip dasar hukum internasional, bahwa suatu negar tidak akan memperlakukan hukum pidana negara lain.

Kesimpulan

Prinsip keterbukaan memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan prinsip keterbukaan yaitu menjamin bahwa investor akan memperoleh informasi khususnya terkait pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Bahkan terdapat sanksi administrasi dan perdata bahkan pidana apabila terdapat pelanggaran berkaitan dengan aktivitas di pasar modal.

Rekomendasi dari penulis bahwa pentingya prinsip keterbukaan sebagai bagian dari kemajuan sebuah pasar modal sehingga setiap perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pasar modal memberikan data yang konkrit dan detail sehingga para investor dan masyarakat mengetahui sebagai wujud nyata perinsip keterbukaan.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Leave A Reply