Dimasa kini, kemajuan sistem transportasi telah mendorong seseorang ke arah gaya hidup yang baru yakni transportasi berbasis aplikasi, yang telah ditandai oleh kebebasan untuk berpindah tempat, kelancaran dalam pertukaran barang dan jasa, serta besarnya tenaga kerja yang diserap. Transportasi berbasis aplikasi terdiri dari Go-Jek, Grabbike, Grabtaxi, Uber, Bajaj App, Transjek, Wheel Line, Bangjek, Ojek Syar`i dan Blue-Jek. Keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif untuk menjadi salah satu solusi memecah permasalahan kemacetan.
Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Maka, dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara ojek berbasis aplikasi juga memerlukan kesadaran hukum baik dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat terkhususnya dalam hal ini pengemudi ojek berbasis aplikasi.
Permasalahan dalam tulisan ini adalah persoalan penegakan hukum lalu lintas dan perkembangan masyarakat. Adapun masalah yang dihadapi saat ini adalah pengemudi ojek berbasis aplikasi sering melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, seperti memainkan ponsel ketika sedang mengemudi, mengaktifkan Global Positioning System (GPS) dan kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, tindakan pengemudi ojek berbasis aplikasi tersebut masuk dalam kategori pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap Pasal 283 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Perkembangan penduduk pada setiap tahunnya selalu bertambah pesat, disamping itu terdapat banyak perusahaan besar sehingga volume kendaraan bermotor pun semakin meningkatnya menyebabkan semakin bertambahnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Jika merujuk pada data angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi 494.313 (empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh human error (Data IRSMS Korlantas Polri yang disampaikan sebagai keterangan tambahan Pihak Terkait yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2018).
Melihat banyaknya kasus-kasus terkait pengemudi ojek berbasis aplikasi sering melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan yang tidak berbanding lurus dengan proses penegakan hukum atau ketimpangan dalam penegakan hukumnya, merupakan salah satu permasalahan di dalam hukum yang ada dalam kegiatan lalu lintas, sehingga akan terjadi pembiaran dan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Tulisan ini mencoba mengulas dan menganalisis tingkat kesadaran lalu lintas dalam perkembangan masyarakat. Dalam hal ini hukum yang mempengaruhi struktur sosial. Hal ini dapat dilihat terkait dengan tingkat kesadaran hukum dalam lalu lintas yang dipengaruhi oleh hukum dan aparat penegak hukum.
Sementara penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Semakin tegas Penegakan hukum lalu lintas, maka akan semakin berkurang pelanggaran lalu lintas. Sebaliknya jika semakin lemah Penegakan hukum lalu lintas, maka akan semakin meningkat pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini, semakin banyak orang yang tertib berlalu lintas, maka akan semakin menurun angka kecelakaan. Namun sebaliknya jika semakin sedikit orang yang tertib berlalu lintas, maka akan semakin meningkat angka kecelakaan.
Pada prakteknya memang masih sulit untuk dilakukan penegakan hukum lalu lintas. Di sisi lain pengendara ojek berbasis aplikasi mencari nafka dengan pengendara ojek berbasis aplikasi, namun tindakan tersebut berpotensi melanggar lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.
Dan faktor pengetahuan masyarakat dalam hal ini pengendara ojek berbasis aplikasi terkait Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih sangat rendah karena tampak dari keseharian para pengendara kendaraan bermotor yang masih banyak melanggar ketentuan lalu lintas seperti memainkan ponsel ketika sedang mengemudi, mengaktifkan GPS dan kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Polisi lalu lintas pun sebagai aparat penegak hukum masih terkesan pasif terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.
Karena jika salah satu pihak tidak memiliki kesadaran hukum tersebut maka penyelenggaraan hukum tidak berjalan secara optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan “bahwa kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum”. Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, seseorang akan secara sukarela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum karena seseorang tidak mungkin dapat patuh terhadap hukum jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Berdasarkan teori penegakan hukum, dalam berlakunya penegakan hukum juga memerlukan adanya kesadaran masyarakat.
Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum yang mempengaruhi struktur sosial. Hal itu dapat dilihat terkait dengan tingkat kesadaran hukum dalam lalu lintas yang dipengaruhi oleh hukum dan aparat penegak hukum. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat di jalan.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

-Merupakan seorang mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini diamanahkan sebagai Kordinator Advokasi Independent Democracy (IDE) Riau sebuah lembaga pengawal demokrasi. dan juga beraktivitas sebagai pengabdi bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Paham Riau

Leave A Reply