Perjanjian merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam suatu bentuk hubungan hukum yang dilakukan individu atau badan hukum. Alasan yang mendasar daripada keinginan para pihak dalam melakukan hubungan hukum, tentunya di dasarkan dengan adanya kepentingan yang tercerminkan dalam kehendak setiap pihak. Untuk dapat mengakomodir setiap kepentingan para pihak, rangkaian negosiasi atau tawar-menawar menjadi alternatif tersendiri bagi para pihak berkontrak dalam menyelaraskan setiap keinginan yang akan dicantumkan dalam klausul kontrak.
Namun dalam praktiknya tidak selalu perjanjian diawali dengan adanya negosiasi terlebih dahulu, banyak sekali dalam suatu konsep hutang-piutang atau pinjam-meminjam perjanjian sudah dibuat oleh salah satu pihak tertentu, tanpa mengindahkan tawaran dari pada pihak lawan berkontrak, hal tersebut disebut dengan perjanjian baku.
Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian baku diartikan sebagai dari istilah asing yang berarti standard contract. Dengan kata lain sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dari segi bentuk maupun klausul, sehingga pihak lawan berkontrak tinggal menerima atau tidak menerimanya (take it or leave it) perjanjian tersebut.
Memang perjanjian baku tidak sama sekali mengindahkan asas kebebasan berkontrak, tetapi secara definitif tersendiri perjanjian baku diakui secara hukum dengan merujuk pada Pasal 1493 yang menyatakan bahwa :
“Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang Indonesia dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun”.
Akan tetapi pasal tersebut tidak bersifat tunggal, terdapat Pasal 1494 KUHPdt yang tetap membatasi pihak penjual untuk tetap tidak menghilangkan tanggung jawabnya dalam hubungan hukum tersebut, yang mana apabila tidak dilaksanakan akan memberikan konsekuensi permbatalan perjanjian.
Sebagai suatu produk hukum yang ditawarkan oleh pihak berkontrak. Eksistensi perjanjian baku sendiri sudah dikenal oleh masyarakat luas, terutama pihak perbankan atau lembaga pembiayaan yang selalu menawarkan perjanjian kredit yang sudah ditentukan oleh mereka yang berkapasitas sebagai kreditur, dilain pihak debitur tidak dapat melakukan penawaran terkait perjanjian kredit yang ditawarkan.
Fakta di lapangan sudah sedemikian rupa banyak terjadi di dunia perbankan. Tidak bermaksud untuk menghilangkan esensi negosiasi dalam suatu perancangan kontrak, tetapi merupakan bagian dari langkah efisensi bisnis yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam dunia bisnis terutama pembiayaan atau permodalan Di sisi lain timbul pertanyaan yang cukup mendasar, tentang sejauh manakah konsep dari pada perlindungan hukum yang diberikan, apabila debitur dihadapkan dengan perjanjian baku yang secara pokoknya tidak menguntungkan bahkan merugikan, namun atas adanya daya paksaan dari segi ekonomi dan psikis, debitur terpaksa melakukan kesepakatan terhadap perjanjian baku tersebut.
Perlindungan Hukum Sebagai Perlindungan Konsumen
Bila disederhakan hutang-piutang atau pinjam-meminjam merupakan konsep hubungan hukum dalam konteks perbankan, namun penulis perlu memberikan argumentasi yang tegas bahwa perjanjian hutang-piutang termasuk merupakan hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, maka secara normatif yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum utama dalam penulisan ini.
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengistilahkan perjanjian baku sebagai klausula baku, yang berarti :
“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.
Dengan ditujukan untuk dapat meningkatkan posisi tawar konsumen dengan pelaku usaha, pencantuman klausula baku memiliki beberapa larangan sebagai legal basis, agar jangan sampai pelaku usaha beritikad buruk menggunakan statusnya yang cukup tinggi untuk dapat mencari keuntungan secara sepihak tanpa mengindahkan tanggung jawab hukum yang harusnya melekat pada diri pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang terdiri dari beberapa larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha, sehingga menghindarkan juga klausula baku tersebut menjadi bersifat eksonerasi.
Menurut Rijken mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian atau kontrak dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggarkan.
Bila ditinjau lebih lanjut klausula eksonerasi justru tidak mengedepankan cita-cita dari pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri untuk menciptakan iklim usaha yang sehat antara konsumen dengan pelaku usaha. Sebaliknya apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, maka konsumen yang berposisi sebagai pihak yang lemah tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas, dengan demikian hal tersebut memberikan bagi pihak pelaku usaha yang berposisi lebih kuat untuk dapat menghilangkan tanggung jawabnya. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut masuk ke dalam ranah penyalahgunaan keadaan dalam kontrak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1321 KUHPdt, sehingga sangat berpotensi terjadinya sengketa.
Upaya yang dapat dilakukan konsumen sebagai langkah preventif untuk menghindari klausula eksonerasi dengan melakukan peninjauan secara objektif dan kritis terkait klausula baku yang ditawarkan, apakah sudah menghindari klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen apabila sudah terikat dengan klausula baku yang tidak menguntungkan pihak konsumen. Hal tersebut merujuk pada peran LPKSM, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat YLKI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
Sebagai lembaga non Pemerintah, YLKI bertugas untuk dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Keluhan atau pengaduan tersebut, termasuk dalam hal terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu kontrak baku yang ditawarkan oleh pelaku usaha maupun yang sudah terikat dengan kontrak tersebut. Dengan terdapat forum ini cukup menegaskan bahwa secara konsep Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang representatif terhadap konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah, oleh karena itu perjanjian baku ditawarkan oleh pihak pelaku usaha diharap tidak menciderai nilai dari perlindungan konsumen itu sendiri.
Pada dasarnya perjanjian baku bukan perjanjian yang dilarang atau perjanjian tidak sah, tetapi dianggap tidak sah dan menyalahi aturan hukum apabila perjanjian baku tersebut bersifat eksonerasi dengan mengalihkan tanggung jawab hukum salah satu pihak hilang atau dibebankan kepada pihak lawan berkontrak. Dengan demikian pada dasarnya perjanjian baku diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang dan mampu juga melaksanakan prinsip-prinsip perjanjian atau kontrak.
