Lagi-lagi, masyarakat disajikan oleh pemberitaan di media yang menyayat hati. Beredar sebuah video  kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas di bawah umur yang diduga disertai unsur perisakan/bullying dan bahkan dapat dikategorikan dalam penganiayaan berat. Kronologis kejadian tersebut bermula ketika korban yakni Egiansah (10 tahun) sedang bersama dengan pelaku, Ajat Sudrajat yang pada saat kejadian berada di sebuah lahan/rawa di daerah Kampung Kebon Kopi Desa Bantarjati Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Video tersebut memperlihatkan bahwa korban dianiaya dengan cara kepala dan tubuh korban dihempaskan secara keras ke dalam kubangan air setinggi betis  orang dewasa sebanyak satu kali. Selain itu, ketika korban mencoba bangkit para pelaku kembali mengejar korban dan menghempaskan kembali ke dalam kubangan air untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, pola kekerasan yang dilakukan selanjutnya yakni pelaku sengaja membonceng korban dengan sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga korban kesulitan untuk duduk terlihat bersusah payah untuk memperbaiki posisi boncengan. Sudah sangat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut berpotensi menimbulkan bahaya ataupun cedera bagi korban yang masih di bawah umur.

Berdasar keterangan para saksi dan korban sendiri, tindakan perisakan yang disertai penganiayaan ini merupakan hal pengulangan yang dilakukan oleh pelaku. Korban kerap kali mengalami kekerasan seperti penamparan dan alat vital korban juga pernah diolesi oleh balsem. Setelah pemberitaan tersebut  berhasil terungkap di media, Polsek langsung menindaklanjuti dengan melakukan proses mediasi untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang didampingi oleh Ketua Rukun Tangga (RT), Kepala Dusun dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat hanya dengan menggunakan selembar surat pernyataan bermaterai Rp10.000 dan dikabarkan pelaku juga memberikan uang kompensasi ganti rugi kepada keluarga korban sebesar Rp2.000.000.

Bagaimana perspektif hukum dalam kasus ini?

Bagi pelaku, berdasar bukti-bukti awal kasus tersebut yang berhasil terekam dalam video, maka sebenarnya dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP karena perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi:

  • Unsur “dengan sengaja” : Hal ini mengartikan bahwa adanya unsur kesengajaan yang menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya seperti mengangkat dan melemparkan korban ke dalam kolam tanpa adanya suatu alasan.
  • Unsur “penganiayaan di mana dengan sengaja/terdapat kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan),rasa sakit dan luka” : Hal ini tertuang dalam Yurisprudensi Hakim dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Soesilo beserta komentar pasal demi pasalnya yang juga menjelaskan makna dan contoh dari frasa “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”. Antara lain:
  • “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
  • “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
  • “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
  • “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Sehingga kedua unsur dalam kasus ini terlah terpenuhi oleh pelaku meskipun korban tidak bisa mengungkapkan karena memiliki keterbatasan (disabilitas), namun sudah sangat jelas terlihat bahwa dalam video tersebut korban terlihat mengalami perasaan tidak enak yang luar biasa dan menimbulkan traumatis. Menurut Teori  Memorie van Toelichting (M.v.T) pun juga menyatakan bahwa sengaja yang dimaksudkan adalah menghendaki dan mengetahui.

Sementara, tindakan hukum bagi para perekam video maupun penyebarnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut terkait peran rekan, pelaku, maupun orang yang lain yang merekam aksi tersebut. Harus diselidik terlebih dahulu apakah proses perekaman video tersebut memang ditujuan sebagai bahan laporan atau justru bertujuan untuk mempermalukan korban. Apabila terbukti motif penyebaran video tersebut adalah untuk mendukung pelaku tanpa ada niat sedikitpun mencegah atau melaporkan kepada pihak berwajib, maka dapat diancam hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 164 dan 165 KUHP.

Lalu, bagaimana kelanjutan surat pernyataan dan permintaan maaf oleh pelaku pada saat itu? Apakah bisa menggugurkan tindak pidana?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka hal pertama yang harus dipahami adalah tindak pidana kasus tersebut merupakan delik biasa (delik laporan) bukan delik aduan. Maksud delik laporan disini adalah setiap orang terlepas dari para pihak yang bersangkutan dapat melakukan laporan atas tindak pidana yang terjadi, dan pihak kepolisian wajib menindaklanjuti laoran serta melakukan penyelidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa permintaan maaf tersebut tidak serta merta menghentikan proses hukum dengan begitu mudah. Hal tersebut memang sudah menjadi ketentuan yang tertuang dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, dimana perdamaian tidak dapat menghentikan perkara pidana melainkan hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam peringanan putusan, kecuali dalam perkara delik aduan.

Kesimpulan

Berada pada akhir pernyataan, apabila hukum mengatasnamakan keadilan maka sudah seharusnya kasus ini tetap berlanjut ke tahap penyelidikan. Hal ini bertujuan demi melindungi hak-hak dari korban yang memang lemah di akal maupun fisiknya seperti yang terjadi pada Egiansah sebagai penyandang disabilitas dan Ibunya yang buta huruf. Keadilan yang dimaksudkan disini tidak hanya dinilai dari materilnya seperti adanya kompensasi surat bermaterai 10 ribu yang disertai dana kompensasi sejumlah 2 juta saja. Perisakan yang disertai penganiayaan ini menjadi sudah termasuk ke dalam salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya masih banyak versi Egiansah lainnya yang turut mengalami peristiwa serupa namun tidak terkuak di media. Terlebih dengan kondisi yang dialami oleh Egiansah yang karena keterbatasannya menjadi tidak berdaya dalam melakukan pembelaan terhadap hak-hak yang dilanggar oleh orang lain. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah dalam hal ini pengemban tanggung jawab dalam hal perlindungan hak asasi manusia terus berupaya untuk tetap menjunjung tinggi amanat asas Equality Before the Law dan dan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang sama-sama membahas mengenai semua warga negara memiliki kedudukan dan perolehan hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Konsentrasi Hukum Pemerintahan,Berdomisili di Malang dan bekerja sebagai Team Legal di Perusahaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Leave A Reply