Pergolakan Hukum Indonesia



Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum, hal ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia negara hukum ini yang mana merupakan cita-cita negara Indonesia yang harus di wujudkan, bukan hanya sekedar tertulis dalam teks, tetapi usaha untuk mewujudkan yang tertera di dalam konstitusi ini menimbulkan masalah yang  terbilang kompleks. Masalah yang terbilang kompleks ini menyangkut apa saja? Berbicara Hukum yang pasti akan meluas perbincangan nya ya, mulai dari masyarakat itu sendiri yang harus patuh pada hukum, para penegak hukum itu sendiri, peraturan itu dibuat, sampai negara ini mampu dapat benar-benar di katakan sebagai negara Hukum. Lalu negara Hukum yang seharus nya itu seperti apa sih? Yang pasti hukum itu memberikan keadilan,kepastian,kemanfaat maupun kegunaan untuk seluruh masyarakat yang ada di dalam nya. Karena kan memang ke-3 hal itu masuk dalam tujuan hukum.

Lalu bagaimana dengan kondisi hukum di Indonesia yang hingga saat ini sedang kita rasakan?

Menurut saya, mulai dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kata siapa masyarakat Indonesia itu kebal hukum? Bukti nya masyarakat Indonesia ketika lewat kuburan masih mengucapkan “numpang-numpang”. Karena pada dasar nya hukum itu bukan sesuatu yang hanya di bicarakan dalam konteks formal-formal nya saja, tertulis-tertulis nya saja, di akui oleh penguasa/pemerintah saja. Tetapi hukum juga membicarakan dan mengatur hal-hal yang di luar dari sekedar aturan formal saja, lalu yang telah diakui dan dipercaya di kalangan masyarakat tertentu.

Tetapi memang orang Indonesia lebih takut kepada mahluk yang tak kasat mata dan mitos dibanding tidak memakai helm lalu di tilang polisi, maupun di kenakan sanksi kurungan 3 bulan penjara maupun denda.

Dari sisi penegak hukum, ketika mendengar “penegak hukum” pasti yang mana semestinya hukum harus ditegakan dengan sebaik-baik nya, seadil – adilnya,  sebenar-benarnya, seidealnya. Pada praktik di lapangan, bagaimana? Saya akan menjawab, penegak hukum itu adalah ujung tombak dari tercapai nya tujuan hukum, sehingga terciptanya menjadi negara hukum yang ideal. Kenapa saya katakana ideal? Karena Indonesia negara Hukum masih dalam bentuk slogan yang tertera dalam konstitusi, tetapi dalam mencapai tujuan dari hukum tersebut masih darurat. Saya sangat setuju dengan kata-kata “hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, yang pasti hal ini terkait dengan permasalahan hukum di Indonesia, yaitu masyarakat kalangan kebawah masih sangat mendambakan sekali yang namanya keadilan, masyarakat masih bertapa untuk keadilan, keadilan masih di jadikan sesuatu barang untuk para segelintir orang yang dapat di perjual -belikan. Ibarat nya, “punya uang/jabatan/prestige, artinya hukum itu bagaikan pisau yang tumpul.”

Sebetul nya titik fokus kita juga tidak melulu soal aturan yang dibuat oleh penguasa yang memang nyatanya masih banyak aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa itu masih banyak yang cukup terbilang merugikan. Tetapi apa penting nya aturang dibuat sebaik mungkin, di susun susah payah untuk kemanfaatan bagi rakyat, tetapi jika ujung tombak dari terciptanya kepastian hukum saja, yaitu penegak hukum nya sudah bobrok,rusak,bukan insan yang religious. Semua hal itu aturan sebaik dan sebagus apapun juga tidak ada gunanya sama sekali dan masyarakat juga pun bukan nya hanya menerima keadilan,kemanfaatan,kepastian, tetapi masyarakat menjadi sengsara atas ketidakpastian aturan itu dengan penegakan yang seharus nya dilakukan. Seperti ini ya, sebetulnya kalau kita mencari orang cerdas,pintar di Indonesia itu sangat banyak, buat apa Indonesia memiliki  ITB,UI,UGM, serta Perguruan tinggi di Indonesia lainnya, kalau anak-anak nya tidak dijadikan asset untuk kemajuan bangsa ini kedepannya. Tetapi konteks nya dalam memperbaiki  kehidupan hukum di Indonesia yang saat ini sedang di rasakan terbilang darurat penegak hukum adalah untuk mencarinya seseorang yang bukan hanya sekedar pintar dan cerdas, tetapi JUJUR. Contoh dalam seleksi dalam menjadi seorang Hakim pasti sangat berat,sulit karena setiap tahun nya pemerintah dan pengrekrut menaikan standarisasi yang meningkat setiap tahun nya, hal ini agar kualitas dari penegak hukum bisa berkualitas. Tetapi menurut saya, sangat di sayangkan jika ada nya seorang Hakim yang sangat pintar, cerdas, tergolong hakim yang berkualitas, tetapi tidak bisa menjaga profesionlitas, bahkan kredibilitas nya. Contoh nya apa aja sih? Masih banyak ko kasus hakim menerima suap/gratifikasi. Bukan hanya hakim saja, penegak hukum di luar hakim masih banyak ditemukan terkait kasus tersebut.  Indonesia darurat penegak hukum yang jujur, insan religious. Ini sudah menjadi PR kita bersama dan persoalan bangsa, bukan lagi persoalan pemerintah saja. Kalau sejak dini tanamkan diri untuk profesionalitas,kejujuran menjadi perihal yang utama, kepintaran, kecerdasan memang perihal yang penting, tetapi hal tersebut bisa mengikutinya jika kejujuran dan profesionalitas bisa kita laksanakan.

Berlanjut, saya masih berlanjut perihal mengenai peraturan tertulis, cenderung formal masih dalam kondisi yang masih dalam sebatas “slogan”. Pada dasar nya aturan tersebut yang cenderung formal memang masuk dalam nilai instrumental, tetapi ada beberapa peraturang yang masih dalam tergolong nilai praksis? Artinya adalah aturan nya ada, tetapi implementasi, perwujudan dari aturan tersebut belum nyata terlaksana.

Lalu saya ingin mengkritiki terkait penegak hukum di Indonesia, untuk penegak hukum khusus nya hakim yang akan menjatuhkan vonis hukuman itu dalam artian bukan hanya untuk memberikan efek jera saja, kalau kita membicarakan jera, menurut saya hukum masih dipandang sesuatu yang sempit. Karena kan tujuan hukum tersebut bukan hanya perihal jera/tidak jera, tetapi dimana hukum itu berlaku untuk semua kalangan, hukum agresive juga terhadap kalangan ke atas juga, bukan hanya agresive di kalangan bawah saja.

Lalu apa sih sebetul nya yang harus di bereskan dengan hukum kita? Menurut saya pertanyaan yang sangat amat mudah, jawabannya adalah, dimana hukum itu  bisa di tempatkan, dikenakan,berlaku terhadap seluruh masyarakat yang tidak  memandang sesuatu hal, apalagi perihal kelas social. Hal ini memang menyangkut nya lagi-lagi dengan penegak hukum kita yang harus segera di bereskan, dan bukan hanya konsentrasi terhadap assessment kecerdasan dengan bentuk ketat nya seleksi masuk menjadi seorang hukum, tetapi lebih bisa menciptakan penegak hukum yang JUJUR. Dan koreksi untuk para penegak hukum di Indonesia, yang masih banyak ditemukan penegak hukum masih melihat peraturan maupun UU melihat nya hanya sebatas membaca, tanpa meninjau makna aturan tersebut lebih jauh, agar tetap meletakan telinga nya di jantung masyarakat.

Tentunya kita tidak mau kan sekolah sejak TK sampai kuliah tinggi-tinggi memperoleh pelajaran Pancasila, agama sia-sia tidak kita pergunakan di lingkungan masyarakat?  maka dari itu yuk, belajar jangan hanya sekedar belajar, sangat di perlunya pemaknaan, pelaksanaan nilai prakisis ini yang sangat krisis di dunia hukum di Indonesia.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.