Peran Penting Komisi Yudisial di Era Smart Justice

Sejak COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global, berbagai aspek kehidupan telah terkena dampaknya. Pengadilan pun harus menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Himbauan pemerintah untuk menaati protokol kesehatan wajib untuk dilaksanakan.

Penerapan protokol kesehatan diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19, khususnya di lingkungan peradilan. Tren kenaikan kasus positif COVID-19 terus berlanjut. Bahkan, jumlah korban yang meninggal terus bertambah.

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Surat edaran tersebut pada intinya berisi perintah agar sistem kerja disesuaikan dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Merujuk pada surat tersebut, hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugasnya dari rumah. Jika kita cermati, SEMA tersebut juga mengintruksikan pemanfaatan aplikasi e-court dan e-litigation. Bahkan, hakim juga diberi wewenang untuk dapat melakukan penundaan waktu pemeriksaan sidang.

Namun, apabila terdapat perkara yang mendesak dan harus segera disidangkan, proses persidangan harus menerapkan protokol kesehatan. Pembatasan jumlah peserta sidang, pengaturan jarak aman antar peserta, pengecekan suhu badan, dan penggunaan masker merupakan sekelumit aturan baru yang harus ditaati.

Apakah pandemi COVID-19 akan mengubah model dan sistim persidangan di masa depan? Lalu, bagaimana peran Komisi Yudisial dalam menghadapi era disrupsi tersebut?

Menuju Era Smart Justice System

Dengan keadaan tersebut di atas, pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan. Semua pihak harus terbuka dan beradaptasi dengan segala perangkat teknologi yang ada.

Semua pejabat dan perangkat peradilan dipaksa untuk bekerja dan berkomunikasi menggunakan IT. Perbedaan kualitas pemahaman terhadap IT menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.

Kemudian, praktik persidangan juga harus dimodifikasi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum acara dan tidak mengurangi rasa keadilan masyarakat. Ketersediaan teknologi audio visual harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Video conference dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam proses persidangan. Dengan menggunakan teknologi tersebut, anjuran untuk physical distancing dapat dijalankan secara optimal.

Sebenarnya, pemakaian video conference dalam praktik persidangan sudah jauh hari diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi perlu mendapat apresiasi. Dengan adanya layanan video conference tersebut, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung jalannya proses persidangan.

Layanan milik Mahkamah Konstitusi tersebut pernah digunakan dalam penyelesaian sengketa pilpres tahun 2019. Layanan tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang tidak bisa berangkat ke Jakarta.

Namun, apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah langkah awal untuk terwujudnya smart justice system. Masih terbuka banyak sekali kemungkinan yang dapat merubah model dan sistem persidangan di masa depan.

Mari kita coba menilik praktik yang terjadi di negara lain. Dikutip dari laman worldgovernmentsummit.org, pengadilan di Beijing China mulai menggunakan artificial intelligence dalam bentuk robot. Alat tersebut diberi nama Xiaofa.

China sudah memiliki lebih dari 100 Xiaofa yang ditempatkan di berbagai pengadilan lokal. Robot ini dibekali dengan kemampuan yang luar biasa. Ia didesain untuk mengetahui 40.000 persoalan hukum dan sudah menyelesaikan 30.000 kasus hukum.

Xiaofa dapat mengambil dan merujuk putusan hakim terdahulu, yang sekiranya berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban kerja hakim. Beberapa robot bahkan punya spesialisasi khusus terhadap bidang hukum tertentu, misalnya terhadap kasus hubungan industrial.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Untuk saat ini, penerapan artificial intelligence di dalam proses peradilan Indonesia masih belum terdengar gaungnya.

Peran Penting Komisi Yudisial

Fungsi artificial intelligence di dalam proses persidangan tidak dapat menggantikan peran hakim. Apapun bentuk dan modelnya, tugasnya hanya untuk meringankan beban aparat penegak hukum, termasuk hakim.

Oleh sebab itu, dengan bantuan artificial intelligence, diharapkan kinerja hakim dapat meningkat menuju standar yang lebih efisien. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut untuk memerhatikan nilai-nilai keadilan. Selain itu, hakim harus mampu menjaga martabat dan integritasnya.

Oleh karena itu, diperlukan kehadiran dari Komisi Yudisial. Walaupun model dan sistem persidangan berubah, lembaga ini tetap memiliki peran penting dalam struktur kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, wewenang Komisi Yudisial di antaranya yaitu (1) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama MA, (3) menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Selain itu, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas Komisi Yudisial. Disebutkan bahwa untuk melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memproses laporan terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dengan bantuan teknologi informasi serta artificial intelligence, Komisi Yudisial dapat melakukan tugasnya dengan optimal. Komisi Yudisial dapat menjadi pelopor dari terbentuknya smart justice system di Indonesia.

Dalam jangka pendek, Komisi Yudisial dapat meniru apa yang dilakukan oleh Romania. Dikutip dari laman worldbank.org, The National Judicial Inspection (KY Romania) menggunakan alat e-recording yang digunakan untuk mengawasi perilaku hakim.

Selain itu, alat recording tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan pengawasan sekaligus pencegahan terhadap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan peradilan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh KY Romania, metode tersebut terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas peradilan.

Sementara itu, dalam rencana jangka panjang, Komisi Yudisial dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta lembaga negara lainnya, untuk mengembangkan smart justice system. Konsep tersebut dapat diaplikasikan dengan memanfaatkan big data, cloud computing, neural network, serta machine learning.

Dengan adanya terobosan tersebut, diharapkan akan tercipta suatu smart justice system yang ramah teknologi, dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikianlah.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu paling lambat pada 27 Agustus 2020!



Tinggalkan Balasan