Peran Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Keselamatan Transportasi Umum



Sering kita jumpai peristiwa kecelakaan transportasi ketika bepergian menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara. Tabrakan antar kendaraan serta kecelakaan tunggal merupakan salah satu contoh kecelakaan transportasi darat yang sering terjadi dan terus mengalami peningkatan jumlah kasus secara terus-menerus. Selain itu, kecelakaan transportasi laut dapat juga berupa kapal tenggelam dan tabrakan antar kapal. Selanjutnya, kecelakaan dalam transportasi udara yang terjadi umumnya adalah pesawat jatuh.

Kecelakaan transportasi laut yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya yaitu tenggelamnya KM Sinar Bangun yang merupakan kapal penyeberangan di kawasan Danau Toba. Kemudian dalam kurun waktu 6 tahun terakhir juga terjadi beberapa kecelakaan transportasi udara di Indonesia, seperti jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 ,Lion Air JT610 , dan yang terbaru adalah Sriwijaya Air SJ182. Berdasarkan banyaknya tragedi kecelakaan tersebut membuktikan bahwa teknologi tinggi yang ada pada setiap transportasi saat ini tidak menjadi jaminan bahwa transportasi tersebut memiliki standar keselamatan yang baik.

Kecelakaan transportasi yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alam, sarana dan prasarana, human error,  ketaatan pada peraturan, dan juga faktor kondisi kendaraan yang digunakan. Atas dasar tersebut, setiap transportasi umum wajib memiliki standar keselamatan untuk meminimalisir jumlah korban apabila terjadi kecelakaan. Sebenarnya pemerintah memiliki banyak regulasi yang mengatur tentang standar keselamatan transportasi umum, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada pelaksanaan nya, masih banyak permasalahan yang muncul dalam menerapkan standar keselamatan transportasi, sehingga masih sering terjadi kecelakaan.

Permasalahan dalam penerapan standar keselamatan transportasi yang terjadi saat ini antara lain:

1.) Minimnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;

2.) Belum optimalnya pengawasan serta penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;

3.) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.

Sehingga dengan adanya masalah tersebut, pemerintah perlu memperbaiki faktor SDM yang berguna untuk menciptakan standar keselamatan transportasi yang aman dan nyaman disamping membuat regulasi tentang standar keselamatan transportasi umum. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap standar keselamatan transportasi dan kualitas SDM yang tidak sesuai dengan standar keselamatan transportasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan rencana strategis Kemenhub Tahun 2015-2019 sebagai pedoman untuk menerapkan standar keselamatan transportasi.

Sebagai tindak lanjut dari adanya rencana strategis Kemenhub tersebut, pemerintah melakukan usaha-usaha berikut antara lain:

1.) Peningkatan pemeriksaan pemenuhan standar keselamatan transportasi umum dan pengawakannya;

2.) Pengembalian konstruksi kendaraan/kapal/pesawat/kereta api sesuai dengan standar keselamatan;

3.) Evaluasi dan peningkatan kompetensi awak transportasi umum dan petugas pemegang fungsi keselamatan melalui pelatihan teknis pada Pemerintah Daerah yang terkait dengan keselamatan transportasi maritim;

4.) Menata sistem tata kelola kepelabuhan dengan pengetatan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan sterilisasi kawasan pelabuhan yang bersifat terbatas;

5.) Penyelenggaraan sosialisasi  melalui kampanye keselamatan transportasi umum;

6.) Pengecekan dan pemeriksaan secara fisik terhadap kelaikan transportasi umum;

7.)  Pembinaan dan pengawasan guna memastikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan peningkatan keselamatan transportasi;

8.) Peningkatan sistem kenavigasian dan layanan informasi peringatan dini cuaca ekstrem di kawasan perairan kapal dan sekitarnya dengan memanfaatkan pengembangan Sistem Monitoring dan Prediksi Cuaca melalui BMKG;

9.) Penerbitan standar kesejahteraan pilot/nahkoda/masinis/pengemudi;

10.) Pengkoordinasian dan evaluasi kebijakan peningkatan keselamatan transportasi guna mengantisipasi terulangnya kecelakaan transportasi.

Indonesia juga memiliki Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi darat, laut, maupun udara. Ketika terjadi kecelakaan transportasi, maka tugas investigasi kecelakaan dilimpahkan sepenuhnya kepada KNKT. Kemudian setelah di investigasi, selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada pemerintah supaya dapat dilakukan evaluasi terkait standar keselamatan transportasi umum yang telah diterapkan.

 



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Tinggalkan Balasan