Termuat dalam Pasal 37 Ayat (6) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan turut diperjelas dalam Pasal 41 Ayat (7) PP No. 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa, “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.”
Terdapat dua implikasi dari frasa “wajib menyelesaikan” dari bunyi pasal tersebut, yakni pertama, Pemerintah Pusat bersama dengan DPR melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota setempat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sebagai akibat adanya otonomi daerah. Pelimpahan Kewenangan ini, dalam konsep ketatanegaraan dapat disebut dengan desentralisasi (dijelaskan pula dalam Pasal 1 Ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).
Desentralisasi berimbas pada munculnya kemampuan daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan. Tidak hanya itu, keberadaan asas otonomi juga melahirkan tugas pembantuan atau medebewind sebagai bentuk penanggulangan atas keterbatasan jangkauan aparatur Pemerintah Pusat ke daerah.
Kedua, dalam disiplin ilmu peraturan perundang-undangan, frasa “wajib menyelesaikan” menimbulkan pelimpahan kewenangan legislasi. Hal ini menujukkan perlu adanya peraturan lebih lanjut/ peraturan pelaksana untuk mengatur pelaksanaan dari Pasal 37 Ayat (6) UU a quo serta Pasal 41 Ayat (7) PP 47 tahun 2015.
Dalam hal ini, kewenangan telah dilimpahkan dari legislator utama (DPR bersama Presiden) kepada legislator sekunder (Kepala Daerah). Konsep ini biasa disebut dengan legislative delegation of rule-making power (Ni’matul Huda & Riri Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, 2011: 93). Sehingga sah-sah saja apabila dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa, dibentuk peraturan daerah kabupaten/ kota. Telah terjadi misalnya di Sleman, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa telah diatur dengan Perda Kab. Sleman No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Kendati demikian, status quo penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa belum menjawab semua permasalahan yang ada.
Status Quo Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa
Desa memegang peranan penting dalam sistem pemerintah daerah, yakni sebagai kaki dasar negara Indonesia. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa hingga saat ini belum menjadi fokus perhatian daerah, padahal merupakan hal yang penting. Berdasarkan wawancara bersama Gugun El Guyanie, Sekretaris LPBH PWNU DIY, pada 4 Februari 2020 lalu, praktik penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa saat ini cenderung dilempar-lempar dan menuai ketidakjelasan.
“Kalau ada sengketa dalam pemilihan kepala desa yang berkaitan dengan pidana, suap misalnya, harus dibawa ke Pengadilan Negeri (PN) dulu, baru setelah turun putusan pengadilan (PN) bisa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menganulir SK pelantikan (jika paslon sudah dilantik), jadi putar-putar dan belum tentu berhasil, itu yang membuat lama”
-Gugun El Guyanie
Dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai alternatif solusi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, yakni melalui Peradilan ad hoc Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
Semua undang-undang berlaku umum, tak terkecuali UU Desa. Menurut F.R. Bohtlingk kata “berlaku umum” mengandung beberapa konsekuensi yang salah satunya adalah “umum” dapat berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual karena kebenaran, alias, berlaku untuk semua orang (J.H.A. Logemann, Het Westbegrip in Nederland, 1966: 19-20). Kaitannya dengan UU Desa, Pasal 37 Ayat (6) UU Desa secara gamblang menyebut “Bupati/Walikota” yang sejatinya bersifat individual, bukan komunal atau semua orang.
Hal ini menimbulkan kekeliruan penafsiran, seperti hanya Bupati/Walikota-lah satu-satunya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa ini. Fatalnya, Bupati/Walikota dianggap sebagai penyelesai sengketa, yang mana urusan tersebut merupakan bagian dari fungsi instansi yudikatif/ lembaga peradilan, bukan eksekutif.
Bupati/Walikota merupakan pelaksana fungsi eksekutif di daerah tidak semestinya diserahi tugas untuk menyelesaikan sengketa. Maka seharusnya, dengan melihat sifat uu yang berlaku secara umum, penyebutan “Bupati/Walikota” yang termuat dalam UU Desa tidak serta merta dimaknai bahwa Bupati/Walikota saja-lah yang dapat menyelesaikan sengketa, melainkan juga instansi lainnya yang memiliki kedudukan sejajar. Artinya, sah-sah saja apabila dibentuk lembaga peradilan khusus atau ad hoc untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.
Legalitas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa melalui Peradilan Ad hoc
Pasal 10 Ayat (2) huruf b UU No. 23 tahun 2014, mengatur mengenai urusan pemerintahan absolut yang hanya dapat dipegang oleh Pemerintah Pusat, salah satunya meliputi bidang yustisi atau peradilan. Sekalipun bersifat absolut, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah provinsi melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Pelimpahan ini dinamakan dekonsentrasi. Dijalankannya urusan yustisi oleh gubernur sebagai kepala daerah provinsi dapat membuka jalan untuk melahirkan lembaga peradilan baru di lingkungan daerah kabupaten. Lembaga peradilan baru ini berjalan bersama-sama (sejajar) dengan pemerintah daerah kabupaten dibawah arahan pemerintah daerah provinsi. Lembaga peradilan baru bersifat sementara (dibentuk sewaktu-waktu) dengan hakim khusus (ad hoc) yang mengadili penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.
Lembaga peradilan ini diiringi dengan kompetensi absolut atau atributie van rechsmachts, dengan jenis perkara yang menjadi bidangnya adalah sengketa pemilihan kepala desa. Fungsi, tugas, kewenangan, dan hal-hal lain terkait lembaga peradilan ad hoc, juga penegasan mengenai adanya dekonsentrasi atau pelimpahan urusan absolut di bidang yustisi dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.
Pembagian perkara yang ditangani lembaga pemegang kekuasaan kehakiman akan mengalami beberapa perubahan akibat hadirnya lembaga peradilan ad hoc baru yang berwenang mengadili sengketa pemilihan kepala desa.
Pengadilan dibawah Mahkamah Agung, seperti pengadilan negeri tetap membawahi urusan perdata dan pidana untuk masyarakat umum, pengadilan agama membawahi perkara perdata islam, pengadilan tata usaha dapat mengadili perkara administrasi negara.
Adapun mahkamah konstitusi mengadili sengketa undang-undang, pemilu serta pilkada. Peradilan ad hoc Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, dibentuk dan dibawahi secara langsung oleh Gubernur, bukan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Gubernur yang membawahi Peradilan ad hoc ini hanya bersifat sementara saja, sebagai pengisian kekosongan hukum.
Nantinya apabila di tahun 2024 Pemerintah Pusat jadi membentuk lembaga mahkamah pemilu, maka Peradilan ad hoc Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa akan ditempatkan dibawah mahkamah pemilu. Kehadiran mahkamah pemilu ini sangat menunjang eksistensi Peradilan ad hoc Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa mengingat keduanya sama-sama menyelesaikan perkara yang sama, yakni sengketa pemilihan wakil rakyat.
