Pentingnya Pengawasan dalam Penegakan Kode Etik Profesi Hukum

Etika sudah menjadi kata yang sering disebut dalam kehidupan manusia. Sering kali kita menemukan dalam suatu forum yang dipersoalkan yaitu tentang ucapan, sikap dan perilaku menyimpang, dan dapat dipastikan bahwa kata “Etika” akan menjadi bagian dari topik yang penting, yang akan memicu perdebatan, misalnya ketika membahas tentang perumusan kode etik. Sejak zaman Yunani Kuno, etika telah menjadi pusat perhatian. Selama ini etika masih menjadi topik penelitian yang menarik, bahkan dianggap semakin penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak hanya sekedar dibicarakan di akademik.

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pengemban profesi. Salah satunya aparat penegak hukum. Etika profesi hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pengendalian perilaku aparatur penegak hukum, sebagai wujud penegakan hukum yang baik dan adil. Untuk menjadi seorang penyelenggara profesional hukum yang unggul dan memenuhi tugas profesionalnya diperlukan sikap manusiawi, sikap keadilan, mampu melihat nilai-nilai objektif, perilaku jujur, kemampuan teknis dan kematangan etis.

UUD 1945 memberikan kekuasaan yang terikat secara hukum kepada Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal terhadap badan peradilan dibawahnya. Sementara, fungsi pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dapat memantau dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Mahkamah Agung juga berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim. Sedangkan, Komisi Yudisial hanya sebatas memantau dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Hal ini diatur di dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman.

Pengawasan dilakukan untuk dapat mengetahui fakta-fakta yang ada sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi MA-KY untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik. Dalam praktiknya, MA dan KY menyelenggarakan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim.

Hingga tahun 2019, Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi disipliner terhadap 179 orang aparatur peradilan, termasuk di dalamnya hakim serta hakim Ad Hoc. Hal tersebut diungkapkan Ketua MA Hatta Ali dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 yang diselenggarakan di JCC Senayan,Jakarta,Rabu(26/2/2020). Jumlah tersebut diperoleh bersumber pada pengaduan yang diterima. Jumlahnya mencapai 2.952 pengaduan. Sebanyak 1.956 pengaduan telah diproses serta 996 pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Tidak hanya itu, sebanyak 4 orang hakim dinyatakan bersalah dan mendapatkan tindakan disipliner berat. Hal tersebut diketahui setelah diadakan Persidangan Majelis Kehormatan Hakim oleh MA bersama Komisi Yudisial. Diketahui, pada 2019, KY telah merekomendasikan 130 hakim kepada MA untuk diberikan sanksi karena ternyata orang tersebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun, mahkamah agung hanya menindaklanjuti 10 rekomendasi tersebut.

Dalam laporan diatas, terlihat bahwa mahkamah agung dan komisi yudisial telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap aparat pengadilan. Meskipun hanya beberapa pelanggaran yang disetujui. MA-KY melakukan yang terbaik untuk menjalankan tugasnya. Kedua lembaga ini memainkan peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik profesi hukum.

Lembaga yudikatif sebagai ujung tombak dalam menegakkan hukum di negara kita. Oleh karena itu, lembaga ini punya posisi strategis dalam tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, karena sesuai dengan pernyataan negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, maka pengadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum itu sendiri terutama posisi hakim. Dengan demikian, dapat meminimalisir kepercayaan publik terhadap intervensi hakim, yaitu hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain dalam pengambilan keputusan, dan terciptanya pengadilan yang bersih dan agung.

Dalam manjalankan tugasnya, KY bekerjasama dengan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, kampus maupun organisasi kemasyarakatan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan KY dalam memantau kinerja para hakim di daerah karena tidak seluruh daerah memiliki kantor penghubung. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pengaduan secara langsung. Dengan bantuan teknologi canggih,  masyarakat kini bisa melapor secara langsung kepada MA ataupun KY melalui online.

Berkaitan dengan penanganan pengaduan hakim atas dugaan pelanggaran etik oleh hakim, kedua lembaga telah mengeluarkan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Kode Etik Hakim). Masyarakat dapat mempelajari bagaimana cara untuk melaporkan melalui situs web yang telah disediakan. KY berharap masyarakat ikut serta dalam penegakkan hukum, terutama dalam hal pengawasan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi disipliner kepada 52 hakim yang melanggar kode etik, terhitung sekitar 57% dari total jumlah hakim yang mendapat sanksi disiplin pada tahun 2020 ini. Data yang dirilis Badan Pengawas MA adalah data September. Namun, baru diterbitkan Senin (19/10). Hingga September, Total jumlah hakim yang dijatuhi sanksi sebanyak 93 orang. Dari jumlah itu, 52 orang dijatuhi hukuman disiplin pada bulan September. Selama periode ini, seorang hakim dijatuhi hukuman etik berat, delapan hukuman etik sedang dan 43 sanksi ringan. Angka pada bulan September merupakan yang tertinggi tahun ini.

Laporan di atas menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya penerapan kode etik, namun masih sering terjadi kasus pelanggaran etika. Terjadinya pelanggaran etik oleh hakim menunjukkan bahwa pencegahan dan perbaikan dalam pengawasan kode etik itu tidak berjalan. Artinya MA-KY dalam melakukan tugasnya kurang efektif dalam upaya pemberantasan pelanggaran kode etik.

Untuk menentukan fungsi pencegahannya perlu ditelusuri bentuk pelanggarannya terlebih dahulu. kemudian dibuat database untuk dijadikan acuan oleh MA dan KY sehingga memunculkan rekomendasi untuk perbaikannya. Selain itu, perlunya perhatian mengenai penindakan dan pemberian sanksi. Harapannya dapat dijadikan pembelajaran oleh hakim agar dapat menjaga kemuliaan profesinya. Karena hakim menyandang gelar “wakil Tuhan” dia juga yang menentukan nasib orang selanjutnya. Tapi sebaliknya, dia malah melakukan perbuatan yang dia harus mengadili itu.

Undang-undang membuat kedua lembaga tersebut untuk bekerja sama dalam menanggapi dugaan pelanggaran KEPPH, termasuk menyusun KEPPH-nya. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk membantu Komisi Yudisial menjalankan tugasnya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tugas lembaga peradilan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan seperti kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya perkara yang murah sehingga mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di indonesia dan menciptakan peradilan yang bersih dan agung.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.



Tinggalkan Balasan