Kebutuhan teknologi dan digitalisasi terhadap setiap aspek kehidupan terjadi sangat pesat saat ini. Seolah menjadi hal penting untuk memenuhi kebutuhan akses informasi secara cepat di tengah masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi covid-19 ini, pemanfaatan teknologi menjadi penolong dalam menghadapi tantangan kehidupan di tengah social distancing.

Generasi muda mungkin saja sebagian besar sudah siap dengan era digitalisasi ini, namun bagaimana dengan generasi sebelumnya? Di lapangan, ternyata banyak yang masih belum siap dan banyak yang mengeluh kesulitan dalam menggunakan internet maupun segala media sosial yang disediakannya. Sebetulnya kita patut bersyukur atas dampak yang dihadapi akibat pandemi ini, karena telah membuat arus informasi dan digitalisasi berkembang sangat cepat di Indonesia. Orang yang sebelumnya dikatakan “gaptek” alias gagap teknologi seakan dipaksa oleh keadaan ini harus menjadi melek teknologi, mau terbuka, dan mengembangkan dirinya untuk belajar hal baru yang dulunya tidak biasa dilakukannya.

Kita tidak lagi memasuki era adopsi teknologi, namun era adaptasi terhadap semua perubahan yang lebih modern dan kebutuhan serba cepat. Pola pikir dan gaya bekerja kita pun berubah menjadi lebih fleksibel, kreatif, dan tidak pasti.

Akan tetapi, di balik semua itu tetap diperlukan sikap bijaksana untuk memahami bagaimana cara memanfaatkan teknologi khususnya media sosial di internet. Di tengah asyiknya berselancar di dunia maya, ada banyak resiko yang harus di waspadai, salah satunya  keamanan data pribadi pengguna media sosial. Siapapun kini bisa mengakses data pribadi kita di internet, asal mengetahui nama dan alamat media sosial yang kita miliki. Tidak jarang ketika ingin mengakses website atau mendaftar pada sebuah aplikasi kita diwajibkan mendaftarkan diri dan mengisi data pribadi kita, baik nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, nomor handphone, data keluarga, dsb. Hal tersebut pun dianggap lumrah karena banyak website juga menerapkannya.

Sebenarnya, perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Terbukti dari seringnya kasus cybercrime, seperti hacking maupun cracking (pembajakan) social media yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan, penipuan online dan masih banyak lagi. Kesadaran masyarakat dunia maya yang lebih sering disebut “netizen” ini memang sangat kurang dalam memahami pentingnya melindungi data pribadi. Hal ini lah yang membuat rumit apabila terjadi masalah dikemudian hari.

Desakan mengenai perlunya sejumlah aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pun disadari oleh pemerintah. Di tengah perkembangan digitalisasi perdagangan yang semakin maju dengan makin maraknya kemunculan start up di Indonesia, sebetulnya data pribadi netizen sangat terancam apabila tidak ada regulasi dan pengawasan yang tepat oleh pemerintah. Karena sebetulnya pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi warga negaranya termasuk perlindungan hak privasi atau data pribadi ini. Terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, namun sejauh ini masih bersifat umum. Mengutip dari laman hukumonline.com, saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai data pribadi dalam satu undangundang khusus. Pengaturan yang dimiliki saat ini masih berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun ada juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berlaku sejak Desember 2016. Perlindungan data pribadi yang dicakup dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 meliputi perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Faktanya, penegakan aturan pencegahan penyalahgunaan terhadap data pribadi di Indonesia masih belum maksimal dilaksanakan. Berdasarkan data yang dirilis Facebook, Indonesia menempati urutan ketiga dari perkiraan penyalahgunaan data pribadi oleh Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan juga menjadi salah satu indikator penyebab masih maraknya penyalahgunaan data pribadi. Sanksi yang diberikan kepada platform media sosial yang kedapatan melanggar baru berupa sanksi administrasi dengan secara bertahap, dimulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online). Kemudian apabila terdapat unsur pidana, yakni jika terbukti menyalahgunakan data pribadi oleh pihak ketiga dan mengakibatkan kerugian. maka sesuai UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kembali lagi kepada pepatah ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’, memang diperlukan kesadaran pemilik data pribadi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi miliknya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemilik data pribadi dalam melindungi data pribadi miliknya. Biasanya terdapat fitur keamanan yang disediakan oleh media sosial untuk mencegah pembobolan data pribadi yang disediakan untuk diakses dan diatur oleh pemilik data pribadi pada akun media sosial bersangkutan. Contohnya pada aplikasi gmail yang menyediakan verifikasi dua langka, kode cadangan, dan notifikasi e-mail apabila ada pihak lain yang mengakses media sosial utama milik kita. Setidaknya fitur keamanan ini dapat menjadi pilihan pengguna dalam upaya mencegah cracking (pembajakan) di dunia maya yang juga merupakan salah satu resiko terhadap keamanan data pribadi. Selain itu, budaya membaca dan double checking terhadap setiap informasi yang diterima juga penting dilakukan oleh pemilik data pribadi, hal tersebut juga dapat mencegah menjadi korban hoaks atau penipuan. Contoh lain juga ketika menginstal suatu aplikasi, tentunya ada term and condition yang memuat informasi persetujuan akses informasi pada handphone pengguna, seperti informasi nama dan nomor kontak, foto, email, dan sebagainya. Sebaiknya kita tidak terburu-buru menyetujuinya melainkan harus membacanya dengan saksama. Akhirnya, upaya perlindungan data pribadi juga sangat bergantung pada sikap bijaksana dan kehati-hatian yang dimiliki oleh setiap pengguna media sosial termasuk aplikasi digital ketika berselancar di internet.

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply