Penipuan Berkedok Donasi Viral di Twitter, Dapatkah Pelaku Dipidana?



Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di Indonesia membuat banyak masyarakat mengalami penurunan ekonomi dan bahkan kehilangan mata pencaharian. Kondisi krisis kesehatan dan ekonomi yang melanda membuat banyak orang menjadi lebih dermawan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Namun, kedermawanan yang meningkat ini dijadikan sebagai lahan basah bagi para penipu untuk menjalankan aksinya. Salah satu kasus yang mengagetkan jagad media sosial yaitu kasus penipuan berkedok donasi yang viral di platform Twitter.

Kronologi Kasus

  1. Pada 14 Februari 2021, pengguna akun Twitter @grumpysfd mencuit  bahwa  Ibunya telah ditipu oleh pemesan kue  dengan jumlah banyak sehingga berharap netizen dapat membeli kue Ibunya dengan harga Rp 1.000/pcs. Mengingat banyaknya donatur yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya, Pelaku membuat ide untuk kue tersebut dibagikan kepada tukang ojek di dekat rumah. Kemudian Pelaku membagikan sejumlah foto sebagai bukti kue telah dibagikan kepada tukang ojek sekitar.
  2. Pada hari yang sama, akun @virawny membuat cuitan bahwa foto kue yang dibagikan oleh Pelaku merupakan foto unggahan dari marketplace Facebook dan pemilik asli foto mengaku tidak memiliki akun Twitter.
  3. Pada 15 Februari 2021, akun @caramelppang  mengunggah foto yang menunjukkan bahwa foto tukang ojek yang dibagikan oleh Pelaku merupakan foto milik orang lain. Foto asli telah diungggah oleh akun @IanSPCC setahun yang lalu.
  4. Pada hari yang sama netizen banyak yang berasumsi bahwa akun @grumysfd telah melakukan penipuan karena foto yang diunggahnya foto palsu dan narasi yang dibuatnya hanyalah omong kosong belaka. Maka banyak netizen yang menuntut untuk uang hasil donasi dikembalikan. Namun, uang tak kunjung dikembalikan dengan dalih kartu ATM telah hilang lama dan telah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
  5. Kemudian netizen pun bereaksi bahwa sangatlah tidak mungkin sebuah kartu ATM telah hilang lama namun tidak segera melaporkan ke pihak Bank BCA. Selain itu, apabila kartu ATM hiilang pun penemunya tidak mengetahui PIN dan No. Rekening yang ada pada kartu sehingga argumen Pelaku menjadi tidak logis.
  6. Pada 16 Februari 2021, pemilik akun @grumysfd tidak kunjung mengembalikan uang dan telah menonaktifkan akunnya.

Lantas, apabila Pelaku benar-benar melakukan penipuan dapatkan pelaku dipidana?

Berdasarkan kronologi, Pelaku menggalang donasi dengan mekanisme crowdfunding yaitu kampanye penggalangan dana yang menitikberatkan pada prinsip gotong royong pada sebuah platform. Terdapat beberapa jenis crowdfunding yang biasa digunakan yaitu:

  1. Crowdfunding Hadiah, yaitu pihak yang memberi dana diberi iming-iming hadiah
  2. Crowdfunding Ekuitas, yaitu para memberi dana diberi iming-iming untuk dapat berhak atas saham ekuitas dan keuntungan finansial
  3. Crowdfunding Donasi, yaitu penggalangan dana yang didasarkan pada bantuan kemanusiaan

Berdasarkan berbagai jenis crowdfunding di atas dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini masuk ke dalam jenis crowdfunding donasi. Adapun landasan hukum yang ada di Indonesia belum ada satu pun yang  mengatur tentang crowdfunding  donasi yang dilakukan melalui metode sosial media. Regulasi crowdfunding donasi yang ada pada saat ini didasarkan pada UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online. Namun berbagai regulasi tersebut tidak mengatur secara jelas tentang crowdfunding donasi individu, pertanggung jawaban serta ancaman sanksi yang ada sehingga pada kasus ini  masih memiliki celah hukum karena adanya kekosongan hukum di dalamnya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kasus ini seperti:

1. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan

” Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Pada tiap kasus selalu didapatkan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP di atas kita dapat menyusun beberapa unsur:

A. Barang siapa (ada pelaku): pada kasus ini pelaku adalah pemilik akun @grumpysfd yang membuat cuitan tentang donasi kue.

B. Dengan sengaja dan melawan hukum, terdapat beberapa bentuk tentang kesengajaan yaitu:

  • Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku
  • Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan
  • Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn)  yaitu dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi

Pada kasus ini pelaku telah memenuhi kesengajaan dengan maksud.  Hal ini karena pelaku telah merencanakan tindak pidananya untuk memperoleh sejumlah dana  dengan mencari dan mengunggah berbagai foto keranjang kue dan foto berbagi makanan guna menarik simpatik dan empati netizen sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku telah sengaja dengan tujuan mendapatkan keuntungan diri sendiri melakukan penggelapan dana donasi.

Sementara unsur lain yaitu menguasai secara melawan hukum.  Menurut Mentri Kehakiman kerajaan Belanda, maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Pada kasus ini pelaku telah menguasai sejumlah dana yang seolah-olah miliknya dengan menggunakan segala tipu daya untuk menarik hati netizen agar dapat mengirimkan sejumlah dana kepadanya dengan dalih donasi untuk ibunya.

C. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain: pelaku telah terbukti memiliki sejumlah dana kepunyaan orang lain yang digunakan untuk donasi

D. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan

Hal ini berarti  harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Pelaku  pada kasus ini terdapat hubungan antara pelaku dengan benda yaitu pelaku bertindak sebagai pengumpul dana dan benda tersebut berupa dana donasi.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggelapan adalah cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Pada kasus ini pelaku telah terbukti tidak menggunakan dana donasi sebagaimana mesinya dan melakukan penyelewengan sehingga dapat dikatakan sebagai penggelapan.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan sehingga dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut Moeljatno (2002 : 70) berdasarkan rumusan penipuan dalam pasal di atas dapat disusun unsur adalah sebagai berikut :
1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

Pada kasus ini netizen merupakan orang-orang yang dibujuk atau digerakan untuk menyerahkan sejumlah uang. Pelaku melakukan tipu muslihat dengan dalih donasi untuk ibunya yang ditipu pembeli kue sehingga menggalang donasi agar ibunya tidak merugi.

2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

Pelaku pada kasus ini bertujuan untuk dapat menguntungkan diri sendiri dengan tidak diberikannya sejumlah kue kepada tukang ojek seperti apa  yang dijanjikan. Dibandingkan dengan memberi kue ke tukang ojek pelaku justru mencatut foto orang lain.  Narasi kerugian Ibunya akibat ditipu oleh pembeli kue yang dibuatnya pun palsu sehingga merugikan banyak donatur.

3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.

Berdasarkan cuitan yang didapat Pelaku telah menarasikan Ibunya telah ditipu oleh pembeli dengan jumlah yang banyak ditambah dengan beban untuk membayar Uang Kulaih Tunggal (UKT) membua Ibunya sangat kebingungan yang akhirnya membuat banyak netizien berbelas kasihan dan mengirimkan sejumlah uang kepadanya.

b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP :  Pelaku telah terbukti memperdayai netizen dengan narasi dan drama palsunya.

Berdasarkan unsur di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini Pelaku memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan maka dapat diancam pidana sesuai dengan perbuatannya.

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penipuan berkedok donasi dapat dipidana sesuai dengan Pasal 372 tentang Penggelapan dan Pasal 378 tentang Penipuan.  Namun mengingat pemidanaan seharusnya sebagai ultimum remidium atau jurus terakhir yang menyakitkan sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan jalur musyawarah dan itikad baik.

Pelaku diharapkan dapat transparan, jujur, dan mengembalikan dana kepada para korban. Sementara korban diharapkan tidak menyebarkan data pribadi pelaku karena penyebaran data pribadi tanpa izin merupakan tindakan yang melawan hukum.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tinggalkan Balasan