Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyampaikan tindakan terorisme dalam konteks Indonesia menimbulkan problematika serius. Salah satu dampak yang akan ditimbulkan akibat munculnya tindakan terorisme adalah ketakutan yang dialami oleh masyarakat, kerugian materiil, korban jiwa dan luka-luka, bahkan timbulnya kerentanan terhadap persebaran paham radikalisme dan terorisme baik bagi masyarakat maupun generasi muda. Kehadiran tindakan terorisme menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengancam keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI). Tindakan terorisme merupakan tindakan keji yang mencederai rasa kemanusiaan terlepas dari motif apapun.

Kehadiran Regulasi Tindakan Terorisme di Indonesia

Dorongan fakta akan peningkatan aksi terorisme di Indonesia, membuat Pemerintah beserta DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang dianggap tidak lagi memadai untuk pemberantasan tindak pidana terorisme. Atas kesadaran berbagai pihak menghasilkan percepatan proses legislasi, pada 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Undang-Undang baru diharapkan dapat memperkokoh dasar pemberantasan tindak pidana terorisme serta melindungi HAM secara proporsional. Bertitik tolak pada hal tersebut, kajian ini akan meninjau penerapan asas dan norma HAM dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Fokus pertanyaan dalam kajian ini terdapat pada aspek bagaimana penerapan asas dan norma HAM dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dilatar belakangi keterkaitan yang erat dan bersinggungan dengan HAM dalam penerapan hukumnya, serta amanat ketentutan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencerminkan asas kemanusiaan.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Pasal 6 ayat (1) mengatur setiap muatan materi dalam produk legislasi agar mencerminkan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Khusus berkaitan dengan asas kemanusiaan, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Ketentuan tersebut merupakan amanat Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan jelas bahwa dalam struktur ketatanegaraan dan kebijakan legislasi asas dan norma HAM ditetapkan menjadi pedoman / landasan utama yang menjiwai pembentukan produk perundang-undangan.

Salah satu problematika UU No. 5 Tahun 2018 mengenai persoalan pengaturan penangkapan dan penahanan, terutama dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang memberikan peraturan penangkapan dan penempatan di suatu tempat dengan jangka waktu 21 hari kepada kepolisian. Bagi orang yang masih diduga / terduga dalam konsep hukum pidana belum berstatus tersangka dapat ditahan tanpa diberitahukan keberadaannya kepada keluarga atau penasihat hukumnya. Rumusan norma tersebut dalam perspektif HAM menimbulkan kerawanan terjadinya pelanggaran HAM serta telah mengabaikan norma utama dalam berbagai instrumen HAM. Instrumen HAM telah merumuskan norma pelarangan tindakan secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, penahanan dan tindakan merampas kemerdekaan (Pasal 28G ayat (1) UUDN RI Tahun 1945, Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 9 DUHAM 1948, dan Pasal 9 ayat (1) ICCPR). Serta jaminan untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUDN RI Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 5 DUHAM, Pasal 7 ICCPR). Analisis mengenai tindakan penangakapan dan penahanan selama 21 hari di suatu tempat tanpa pengetahuan keluarga dan penasihat hukum tidak selaras dengan ketentuan KUHAP Pasal 19 ayat (1) yakni paling lama 1×24 jam dengan penerbitan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan. Idealnya terlintas dari jenis tindak pidana yang dituduhkan kepada pelaku, termasuk dalam hal tindak pidana terorisme, tidak dibenarkan melakukan penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, penting untuk menginformasikan keberadaan terduga kepada keluarga dan atau penasihat hukum, untuk segera diperiksa di sidang pengadilan dalam waktu yang semestinya atau dibebaskan. Kewajaran akan munculnya kekhawatiran mengenai bahasan diatas mungkin terjadi. Menurut perspektif HAM, rumusan dalam UU tersebut berpotensi disalahgunakan dan menjadi awal dari tindakan kekerasan.

Konsepsi baru dalam Pasal 31 terutama ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2018 mengenai kewenangan intersepsi / penyadapan kepada penyidik. Kewenangan tersebut terdapat dalam aspek (a) penegakan hukum dengan menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme; (b) fungsi intelejen untuk memantau keberadaan pelaku yang diduga terlibat dan/atau melakukan pengembangan terhadap jaringan terorisme. Perspektif HAM menganggap penyadapan sebagai perbuatan yang dilarang karena melanggar kebebasan pribadi, baik dalam hukum internasional atau hukum domestik. Penyadapan dalam pengaturan UU No. 5 Tahun 2018, rawan akan terjadinya pelanggaran HAM. Indikasi ini tercermin dari faktor pertama, jangka waktu pengaturan penyadapan yang berlangsung selama 2 tahun, memungkinkan terjadinya perekaman data-data pribadi yang tidak terkait dengan perkara yang diadukan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 31 ayat (3) yang mengungkapkan bahwa untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Kiranya dengan dukungan kewenangan, fasilitas sarana prasarana, anggaran, serta sumber daya manusia yang kompeten, dan jaringan internasional, akan memudahkan jalannya tugas kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana terorisme. Dengan alasan tersebut, tidak diperlukannya jangka waktu yang panjang dalam instrumen penyadapan, secara umum permasalahan ini dapat dianggap mengganggu iklim demokratis yang bercirikan kebebasan warga negara dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kedua, pengaturan pemberian kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, tetapi mekanisme perizinan, pelaksanaan, penggunaan hasil, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengaturan mengenai upaya pemulihan hak-hak korban belum diatur lebih lanjut dalam UU No. 5 Tahun 2018.

Melihat muatan materi di berbagai pasal dalam UU No. 5 Tahun 2018 belum sepenuhnya selaras dengan asas dan norma HAM yang berakibat pada potensi atau ancaman pelanggaran HAM, khususnya berkaitan dengan persoalan penangkapan, penahanan, dan penyadapan. Melalui permasalahan tersebut, beberapa alternatif yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR adalah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan revisi terbatas terhadap beberapa rumusan pasal dalam UU No. 5 Tahun 2018 yang dinilai berpotensi terhadap pelanggaran HAM, serta secara efektif melakukan pengawasan terhadap apparat penegak hukum agara mematuhi asas dan norma HAM dalam penanganan tindak pidana terorisme untuk menghindari tindakan kekerasan.

 

Share.

Leave A Reply