Dalam tulisan ini, akan dibahas satu dari sekian banyak kekeliruan dalam penyusunan dan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun kekeliruan yang dimaksud adalah penghapusan ketentuan tanggung jawab mutlak bagi korporasi perusak lingkungan yang sebelumnya termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Tanggung jawab mutlak (no fault liability atau liability without fault) sendiri dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan frasa strict liability. Tanggung jawab mutlak dimaknai sebagai tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Strict liability berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan terlepas dari sengaja atau tidaknya maupun sadar atau alpanya si pembuat yang menimbulkan suatu akibat.

Perlu diketahui, bahwa kesengajaan maupun kealpaan merupakan hal-hal yang hanya bisa dibuktikan melekat pada individu. Hal-hal tersebut berkaitan dengan kondisi psikologis baik kesengajaan (teori kehendak), maupun kealpaan (teori pengetahuan). Maka, muncullah pertanyaan “bagaimana jika pelaku bukanlah individu melainkan badan hukum/korporasi?” Dan pertanyaan tersebutlah yang dijawab dengan konsep strict liability.

Strict Liability dalam UU PPLH

Terkait itu, ketentuan Strict Liability dalam hukum lingkungan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dengan adanya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan“ maka norma ini bertujuan untuk menjerat pelaku pelanggaran lingkungan non-individu, baik itu korporasi maupun badan hukum lain.

Korporasi sulit dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat keharusan untuk membuktikan unsur kesalahan. Korporasi yang merupakan subjek hukum bukan manusia tidak terikat dengan kondisi-kondisi psikologis berupa kesengajaan maupun kealpaan, sehingga mustahil untuk membuktikannya. Maka dihadirkanlah ketentuan strict liability dalam UU PPLH.

Ketentuan ini juga bertujuan melindungi masyarakat korban kerusakan lingkungan. Karena dengan adanya ketentuan ini, mereka tidak dibebani pembuktian unsur kesalahan yang berisiko memupus harapan mereka untuk menerima ganti rugi materiil maupun imateriil akibat kegiatan korporasi yang merusak lingkungan hidup.

Strict liability sendiri sebenarnya dapat berlaku dalam pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Namun dalam Pasal 88 UU PPLH, di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Pasal ini atau strict liability hanya berlaku dalam menggugat korporasi untuk membayar ganti rugi maupun melakukan perbaikan atau pemulihan.

Ketentuan ini dapat menjadi ‘senjata’ untuk memaksa korporasi melakukan ganti rugi materiil (rehabilitasi ekosistem dan kompensasi pada korban) serta imateriil (misalnya, bantuan konseling pada korban yang kehilangan mata pencaharian atau trauma akibat bencana yang disebabkan kerusakan lingkungan).

Dihapus dalam UU Cipta Kerja

Meskipun ketentuan tentang Strict liability dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi perusak lingkungan terhadap kerusakan yang ditimbulkannya, namun pembuat Undang-Undang tampaknya memiliki pandangan lain. Sehingga, sebagaimana sudah disinggung pada judul tulisan ini, ketentuan strict liability dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Terdapat penghapusan frasa ‘tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’ menjadi “bertanggung jawab mutlak”. Penghapusan frasa tersebut merancukan pemaknaan ‘strict liability’ pada pasal ini.

Penghilangan unsur ini dikhawatirkan dalam praktik peradilannya mempersulit pengoperasian sistem pertanggungjawaban ini, di mana pembuktiannya kembali konvensional dengan mewajibkan kepada si Penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan, baik sengaja ataupun lalai terhadap pelaku usaha perusak lingkungan. Hal ini selanjutnya berisiko membebaskan korporasi perusak lingkungan dari pertanggungjawaban. Dan otomatis menghilangkan perlindungan bagi masyarakat korban kerusakan lingkungan.

Parahnya, setelah ditelusuri, pembuat Undang-Undang juga keliru dalam mengajukan alasan penghapusan ketentuan strict liability yang mana menggunakan alasan seolah-olah ketentuan ini dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berlaku dalam penjatuhan sanksi pidana. Ini menunjukkan tidak matangnya pembahasan dan penyusunan yang merevisi 74 Undang-Undang ini. Kekeliruan tersebut terlihat dalam naskah akademik, di mana dipaparkan alasan penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” adalah “karena setiap pidana harus dijatuhkan karena adanya pembuktian.”

Hal ini merupakan bentuk sesat pikir, karena dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga di praktiknya, strict liability hanya diterapkan dalam sanksi perdata, bukan pidana. Pembuat Undang-Undang keliru dalam memaknai strict liability itu sendiri dan mengubahnya dengan alasan demikian adalah gegabah dan berisiko bagi penegakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga masyarakat sebagai korban dari kerusakan tersebut.

Pe​​​​​nutup

Strict Liability telah lama diadopsi dalam hukum dalam negeri maupun luar negeri. Konsep penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk mencegah korporasi dan subjek hukum bukan manusia lainnya lepas dari tanggungjawab berupa sanksi. Tanpa ketentuan strict liability, akan sulit memintai korporasi bertanggungjawab untuk mengganti rugi maupun memperbaiki kerusakan yang diakibatkan kegiatannya.

Dengan menghapus ketentuan ini, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang membawa semangat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya telah keliru dalam memandang hal ini sebagai langkah untuk memberikan kenyamanan berusaha yang dapat menguntungkan masyarakat luas.

Alih-alih menguntungkan, penghapusan ketentuan strict liability hanya akan menyulitkan masyarakat yang mengalami kerugian atas rusaknya lingkungan oleh korporasi untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup dan tempat tinggalnya. Korporasi akan lepas tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban karena dia bukan manusia yang dapat dinilai kesengajaan maupun kelalaiannya.

Meskipun tetap ada frasa “bertanggungjawab mutlak” dalam perubahan Pasal 88, penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan “ atau strict liability tetap merupakan kemunduran karena akan menyulitkan dalam hal memintai pertanggungjawaban karena dengan hilangnya frasa tersebut maka harus dibuktikan unsur-unsur kesalahan yang mana tidak bisa dibuktikan karena korporasi bukan manusia.

Ini merupakan perubahan minor dalam hal frasa ketentuan Undang-Undang namun potensi kerugian materiil maupun imateriil masyarakat terkait dengan perubahan ini sangatlah besar. Untuk itu, ketentuan ini perlu dikawal sambil berharap di masa depan ketentuan strict liability bagi korporasi perusak lingkungan dapat dihadirkan kembali demi keselamatan masyarakat.

Share.

Leave A Reply