Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisal Mengikuti Perkembangan Hukum?

Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang berasal dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Virus tersebut seperti bom waktu bagi manusia yang telah terpapar COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan dari manusia, namun juga menyerang perekonomian sebagian negara di dunia, sosialisasi antar manusia yang disebabkan harus adanya social distancing, dan bahkan hukum yang ada di suatu negara. Pemerintah Indonesia telah banyak membuat kebijakan baru merespon COVID-19, salah satunya adalah pada peradilan Indonesia.

Hukum dan Pengadilan Harus Tetap Berjalan

Hukum dan masyarakat tidak dapat bisa dipisahkan satu sama lain, yang biasa dikenal dengan istilah ubi societas ibi ius (di mana ada hukum di situ ada masyarakat). Dalam kehidupan, masyarakat tidak dapat dikatakan tidak ada konflik di dalamnya. Dalam hal ini fungsi hukum sebagai “a tool of social control”  yaitu berfungsi sebagai batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang. Di balik hal itu, apabila masyarakat melakukan penyimpangan akan terdapat akibat di dalamnya.

Lantas bagaimana hukum dapat menjadi sebuah a tool of social control? Untuk menjawabnya, diperlukannya  penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, rasa keadilan serta masyarakat dapat merasakan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Adanya  peradilan merupakan salah satu dari adanya penegakan hukum. Peradilan diperlukan sebagai proses mengadili seseorang dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan dari pelanggaran atas suatu hukum.

Dalam peradilan, diperlukannya lembaga untuk mengadili, yaitu pengadilan. Pengadilan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai sebuah kebutuhan untuk mencari keadilan. Pengadilan tentu memerlukan anggota didalamnya untuk dapat berjalan dengan baik. Anggota tersebut dinamakan lembaga peradilan. Pada lembaga peradilan, terdapat hakim yang bertugas untuk mengadili dalam suatu perkara dan memutuskan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, serta hukuman yang dijalankan oleh tersangka nantinya. Hakim  memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka yang artinya dalam memutuskan suatu perkara dalam pengadilan hakim harus bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali yang ditentukan oleh UUD 1945, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Lantas, dengan pandemi COVID-19 ini, apakah proses peradilan akan tetap berjalan mengingat adanya peraturan untuk adanya social distancing? Hukum dan Peradilan tetap haruslah berjalan. Karena, pandemi COVID-19 tidak menghilangkan adanya penyimpangan hukum yang dilakukan suatu masyarakat. Seperti yang dikatakan Justice Judy Ryan, hakim senior di Family Court Australia yang berkesempatan untuk berbicara dalam diskusi virtual Direktorat Jenderal Badilag dan Family Court of Australia, kondisi dengan pandemi COVID-19 ini berdampak tidak hanya kepada kesehatan umat manusia, tetapi juga dengan perekonomian dan mental masyarakat yang menjadi rentan, terutama perempuan dan anak. Bahkan, menurut International Commission of Jurists (ICJ), risiko pelecehan dan penelentaran, bahkan kekerasan dalam rumah tangga akan meningkat menjadi tiga kali lipat.

Proses peradilan di Indonesia juga harus tetap berjalan, tidak hanya dengan kemungkinan bahwa tindakan kriminalitas meningkat akan terjadi. Tetapi, perlu mengingat adanya daluwarsa penuntutan pidana atas suatu tindak pidana dalam Pasal 78 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain adanya daluwarsa, terdapat pula proses penahanan dalam peradilan yang menurut Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, hakim hanya memiliki waktu sekitar 90 hari untuk menyelesaikan proses mengadili di pengadilan negeri. Dengan kata lain, jika lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam proses mengadili tentu akan terdapat konsekuensi nantinya.

Teknologi Membantu Pengadilan dalam Mengadili?

Seiring dengan perkembangan zaman, tentu manusia akan berkembang sesuai dengan zaman juga. Perkembangan tersebut salah satunya adalah kemajuan teknologi. Dengan revolusi industri 4.0, dunia sudah berubah maju dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan adanya komputer, smartphone, aplikasi atau software yang menunjang seseorang untuk dapat tidak perlu adanya tatap muka dalam berkomunikasi satu sama lainnya untuk bersosialisasi.

Perkembangan tersebut, mengingat bahwa hukum mempunyai sifat elastis tentunya hukum juga akan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan masyarakat. Dengan kata lain, apabila hukum sudah tidak sesuai dengan budaya atau nilai dalam masyarakat, hukum dapat diubah agar sesuai dengan tujuan hukum tersebut tercapai dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, sebelum merebaknya COVID-19, UU ITE telah memuat mengenai bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana memungkinkan sebuah alat bukti berbentuk paperless.

Pada masa pandemi COVID-19, perlu adanya perubahan dalam hukum sehingga adanya perubahan tentunya dalam proses peradilan pula. Seperti pada asas dalam hukum acara, yaitu asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan dan sidang terbuka untuk umum. Dengan social distancing, diperlukan perubahan dalam hukum atas asas-asas tersebut agar tetap sesuai dengan protokol pencegahan dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi hakim dalam mengadili tanpa harus adanya tatap muka dengan terdakwa dan saksi, bahkan penasihat hukum.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah bergantung dengan aplikasi yang terdapat dalam smartphone atau komputer atas pemeriksaan keterangan terdakwa atau keterangan saksi secara teleconference. Namun, hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu dilihat kembali, apakah daerah yang yang menjadi kompetensi pengadilan yang mengadili sudah layak menggunakan pengadilan secara elektronik (e-court) atau belum? Atau dapat dikatakan bahwa kehadiran saksi yang tidak memungkinkan dikarenakan pandemi dan harus menggunakan teleconference. Namun, daerah yang saksi tempati belum dapat dikatakan layak untuk bisa menggunakan teleconference. Hal ini tentu akan menjadi kendala bagi hakim untuk menilai keterangan saksi sesuai dengan integritasnya.

Bentuk Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berubah?

Komisi Yudisial mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya merupakan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perlaku hakim dan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tugas dan wewenang tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apakah dengan pandemi COVID-19, KY melakukan pengawasan secara berbeda? Atau, tetap dilaksanakan seperti sebelum adanya COVID-19?

KY dalam hal ini memiliki akses yang lebih mudah dibandingkan sebelum adanya COVID-19. Mengapa? Hal ini dimungkinkan dikarenakan teknologi yang canggih dapat menjadi alat perekam   atas perilaku hakim dalam mengadili suatu perkara. Seperti pada aplikasi bernama ZOOM yang memiliki fasilitas untuk dapat merekam segala percakapan antara para pihak yang rekaman tersebut dapat disimpan dan dijadikan file. Bantuan seperti ini, tentu akan mempermudah KY dalam  mendapatkan bukti pada saat melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Laporan dari masyarakat tentu akan lebih dipermudah dengan adanya sistem online, dan akan lebih mudah untuk diorganisir. Menurut komisiyudisial.go.id, terdapat website www.pelaporan.komisiyudisial.go.id yang memudahkan masyrakat untuk melaporkan dugaan telah terjadinya pelanggaran KEPPH, yang berisikan tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan KEPPH, alur penanganan laporan, dan menu layanan pelaporan online perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.

Menurut penulis, dalam hal ini dengan adanya pandemi COVID-19 telah terjadi hal positif dan negatif yang dalam proses peradilan yang dilakukna oleh hakim. Hal positif tersebut terlihat dengan jalannya ecourt yang sebelumnya masih belum diberlakukan secara aktif, melainkan pasif, selain itu terbantunya KY untuk merekam jejak atas perilaku hakim. Sedangkan hal negatif yang terjadi, pengawasan KY terhadap hakim yang kompetensi wilayah mengadilinya susah untuk dijangkau oleh teknologi dan sinyal akan terhambat dikarenakan adanya social distancing. Dengan kata lain, pengawasan KY terhadap hakim tetap harus berjalan sebagai sebuah tindakan penegakan hukum.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu paling lambat 27 Agustus 2020!

 



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Tinggalkan Balasan