Pada era globalisasi dewasa ini dimana kebutuhan hidup sehari-hari terus meningkat dan pemenuhannya tidak dapat lagi hanya mengandalkan sektor produksi domestik, maka meningkatlah kebutuhan untuk bertransaksi bisnis antar lintas batas negara atau yang sering disebut international business transaction. untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang melakukan international business transaction ini, maka hubungan hukum tersebut perlu dituangkan ke dalam kontrak bisnis internasional.

Terbentuknya kontrak bisnis internasional tersebut tentu saja tidak langsung berbentuk kontrak yang berisi hak dan kewajiban para pihak, namun proses penyebab timbulnya sengketa kontrak internasional tersebut perlu dibahas dalam skripsi ini. Pada subbab pertama, akan dibahas mengenai perbedaan teori keabsahan kontrak, terjadinya wanprestasi dan cara pemenuhan isi kontrak akibat wanprestasi dengan diperbandingkan antara sistem hukum common law dan civil law. Perbandingan teori-teori tersebut ditujukan karena perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara di dunia.

Perbedaan sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia dapat menimbulkan adanya sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli lintas batas negara. Terdapat 4 pembagian sistem hukum di dunia, yakni sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), sistem hukum Anglo Saxon (common law), sistem hukum adat, dan sistem hukum berdasar agama. Dua sistem hukum dominan yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia adalah sistem hukum civil law dan common law.

Perbedaan sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia dapat menimbulkan adanya sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli lintas batas negara, sehingga untuk menghindari konflik yang terjadi maka para pihak dalam kontraknya dianjurkan mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan jurisdiksi. Kontrak jual beli merupakan suatu persetujuan tentang perikatan ketika pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Para pihak baik penjual maupun pembeli terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum pada kontrak jual beli yang telah dibuat. Kontrak jual beli tersebut dibuat dengan prinsip kebebasan berkontrak/ party autonomy sehingga konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip ini adalah para pihak dapat menentukan sendiri choice of law dan choice of forum.

Klausula pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi adalah salah satu klausul penting dalam penyusunan kontrak jual beli internasional, kedua klausul ini termasuk kedalam bagian boilerplate dari kontrak yang memuat klausul teknis dan standar umum. Pentingnya adanya klausul boilerplate dalam kontrak jual beli internasional adalah untuk menjalankan keseluruhan isi dari kontrak.

Tujuan klausul pilihan hukum adalah untuk memberikan prediktibilitas bagi para pihak tentang sistem hukum negara mana atau konvensi internasional mana yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari kontrak dikemudian hari. Pemilihan sistem hukum suatu negara atau pemilihan konvensi internasional sangat tergantung dari kesepakatan para pihak itu sendiri. 

Berbeda dengan tujuan klausul pilihan hukum yang menentukan sistem hukum atau konvensi internasional dalam menyelesaikan sengketa, klausul pilihan forum atau choice of jurisdiction mempunyai tujuan untuk memberikan prediktibilitas bagi para pihak tentang di negara atau di forum manakah para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka di kemudian hari.

Pilihan hukum atau choice of law menurut Sudargo Gautama didasarkan pada beberapa alasan, pertama, yang bersifat falsafah, kedua yang bersifat praktis, ketiga bersifat kebutuhan, yaitu sebagai kebutuhan untuk melakukan transaksi internasional.

Terdapat empat keadaan yang berhubungan dengan hukum yang berlaku pada hukum kontrak internasional yakni macam pilihan hukum berdasarkan bentuknya seperti yang disampaikan oleh Huala Adolf sebagai berikut:

a. Pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas oleh para pihak (uitdrukkelijk met zovele woorden).
Tujuan dari klausul pilihan hukum adalah untuk menentukan sistem hukum negara mana atau konvensi internasional mana yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa, oleh karenanya para hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dapat menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan isi kontrak dengan dasar prinsip pacta sunt servanda (kontrak yang dibuat oleh para pihak mengikat bagai undang-undang).

Para pihak mencantumkan klausul pilihan hukum secara tegas dalam kontrak internasionalnya dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
1. Hukum yang dipilih adalah hukum negara dari salah satu pihak;
2. Hukum yang dipilih diperbolehkan dari dua hukum yang berbeda;
3. Para pihak diperbolehkan memilih hukum negara pihak ketiga, dengan syarat harus ada kaitan yang sesuai dengan isi kontrak tersebut;


b. Pilihan hukum secara diam-diam (stilzwijgend)
Pilihan hukum secara diam-diam ini para pihak tidak secara tegas memilih hukum negara mana ataupun konvensi internasional yang mana, namun pilihan hukum secara diam-diam ini dapat disimpulkan berdasarkan sikap dari isi dan bentuk kontrak.

c. Pilihan hukum diserahkan kepada pengadilan
Para pihak dapat menyerahkan pemilihan pilihan hukumnya kepada pengadilan apabila para pihak merasa kesulitan sehingga tidak dapat memutuskan pilihan hukum yang akan menyeleseaikan perkara sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Diserahkan kepada pengadilan dimaksudkan bukan hanya pada forum pengadilan namun juga pada forum alternatif sengketa yang lain, sehingga pilihan hukum akan diputuskan oleh hakim yang ditunjuk.

d. Tidak ada pilihan hukum
Klausul pilihan hukum bukan merupakan salah satu syarat dari keabsahan kontrak, namun tidak adanya klausul ini dapat menimbulkan permasalahan mengenai hukum mana yang diterapkan apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Terdapat lima teori mengenai tidak adanya pilihan hukum yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama sebagai berikut:

1. The Proper Law Theory
Teori the proper law mengarahkan pilihan para pihak apabila tidak terdapat klausul pilihan hukum dalam kontrak yang telah dibuat maka hukum yang berlaku adalah hukum yang paling pantas dengan pertimbangan yang objektif dan logis.

2. Teori Lex Loci Contractus
Menurut teori ini, perjanjian/kontrak yang tidak dicantumkan klausul pilihan hukumnya, ditentukan oleh tempat dimana kontrak tersebut dilahirkan.

3. Teori Lex Loci Solutionis
Berbeda dengan teori lex loci contractus memutuskan pilihan hukum berdasarkan tempat ditandatanganinya kontrak, teori lex loci solutionis menentukan pilihan hukum berdasarkan tempat dimana kontrak tersebut dilaksankan.

4. Teori Lex Fori
Teori lex fori yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia merupakan hukum sang hakim, dimana pilihan hukum yang diterapkan merupakan pilihan hukum sang hakim sehingga dapat mengabaikan teori-teori sebelumnya dan keputusan yang diambil lebih cepat dan praktis.

5. Teori The Most Characteristic Connection
Teori the most characteristic connection merupakan teori yang oleh Sudargo Gautama dianggap sebagai teori yang paling sesuai dalam memutuskan pekara kontrak yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak ditemukan klausul pilihan hukum dalam kontrak mereka. The most charasteristic connection mempunyai deskripsi sebagai penentuan pilihan hukum dimana dilihat dari pihak yang paling berkarakter atau pihak yang prestasinya lebih menonjol yang dipilih sebagai sistem hukum yang diterapkan.

United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) Merupakan Lex Mercatoria Kontrak Jual Beli Internasional, Sedangkan definisi dan ruang lingkup dari kontrak jual beli barang yang berunsur internasional dapat ditelusuri pada konvensi CISG yaitu pasal 2 yang menerangkan mengenai pembatasan lingkup kontrak jual beli yang dimaksud oleh CISG yaitu sebagai berikut:

Sales of something other than, among other things, ships, aircraft and hovercraft, goods bought for family and personal use, or goods bought at auction.

Pengertian jual beli seperti dalam lingkup yang dikemukakan oleh CISG tersebut merupakan pengertian kontrak jual beli barang secara internasional yang dapat berlaku ketentuan hukum CISG. The United Nations Convention on Contract For The International Sale of Goods yang selanjutnya disebut dengan CISG merupakan konvensi PBB mengenai kontrak-kontrak untuk penjualan barang secara internasional yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988 setelah negosiasi diantara negara-negara selama hampir 50 tahun.

Pada situs resmi milik UNCITRAL (United Nations Commision on International Trade Law) , Mengenai latar belakang dibentuknya CISG bertujuan untuk menyediakan sebuah rezim kontrak jual beli barang internasional yang modern, seragam dan adil, selain itu CISG juga secara signifikan memperkenalkan kepastian hukum dalam ranah perdagangan internasional. CISG sendiri merupakan produk rancangan dari UNCITRAL yaitu salah satu badan PBB yang mengurus soal perdagangan dan hukum yang mempunyai misi untuk menyeragamkan hukum jual beli barang internasional di seluruh dunia. Oleh karenanya latar belakang dibentuknya konvensi ini adalah sebagai berikut:

The contract of sale is the backbone of international trade in all countries, irrespective of their legal tradition or level of economic development. The CISG is therefore considered one of the core international trade law conventions whose universal adoption is desirable.

Menurut UNCITRAL seperti dalam kutipan diatas, latar belakang dibentuknya Konvensi ini adalah karena kontrak jual beli merupakan kontrak terpenting yang menjadi tulang punggung dari perdagangan internasional di seluruh negara di duni, tanpa memandang sistem hukum dan tingkat ekonomi dari negara-negara tersebut, oleh karena itu CISG merupakan salah satu konvensi internasional utama dari hukum perdagangan internasional yang dapat diterima secara universal.

CISG sebagai Lex Mercatoria Kontrak Bisnis Internasional, pembentukan CISG bermula dari belum adanya konvensi internasional yang mengatur mengenai kontrak jual beli internasional. Padahal seringkali timbul permasalahan dari sistem hukum atau konvensi internasional mana yang akan dijadikan rujukan apabila para pihak akan melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah apakah CISG ini juga termasuk ke dalam Lex Mercatoria ketika latar belakang dibentuknya CISG ini atas dasar kesepakatan negara-negara peserta konferensi untuk menyeragamkan dan mengkodifikasikan peraturan hukum kontrak jual beli internasional di seluruh dunia sedangkan lex mercatoria itu sendiri bukan dirancang dan diberlakukan oleh kekuatan politik, tetapi dirancang oleh para pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan. Menurut Thomas E. Carbonneau, keterkaitan hubungan antara CISG dan lex mercatoria dapat ditelusuri pada hirerarki norma yang terdapat dalam pasal-pasal konvensi tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Mandatory Norms of domestic law;
  2. Trade Usages;
  3. Contract Provisions;
  4. The Rules of the Convention;
  5. The General Principles on which the Convention is based;
  6. If no such principles are identified, the non-mandatory norms of the law applicable under the conflict rules of the forum.

Oleh karena itu, keenam norma yang telah disebutkan dan terdapat dalam konvensi tersebut merupakan ciri khas dari lex mercatoria. Berdasarkan konvensi, lex mercatoria merupakan sumber hukum utama yang berlaku untuk transaksi internasional baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menerapkan prinsip party autonomy yang ada dalam hukum kontrak.

Share.

Leave A Reply