Penerapan CISG dalam Kontrak di Indonesia

Pada era globalisasi dewasa ini dimana kebutuhan hidup sehari-hari terus meningkat dan pemenuhannya tidak dapat lagi hanya mengandalkan sektor produksi domestik, maka meningkatlah kebutuhan untuk bertransaksi bisnis antar lintas batas negara atau yang sering disebut international business transaction. untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang melakukan international business transaction ini, maka hubungan hukum tersebut perlu dituangkan ke dalam kontrak bisnis internasional. Terbentuknya kontrak bisnis internasional tersebut tentu saja tidak langsung berbentuk kontrak yang berisi hak dan kewajiban para pihak, namun proses penyebab timbulnya sengketa kontrak internasional tersebut perlu dibahas dalam skripsi ini. Pada subbab pertama, akan dibahas mengenai perbedaan teori keabsahan kontrak, terjadinya wanprestasi dan cara pemenuhan isi kontrak akibat wanprestasi dengan diperbandingkan antara sistem hukum common law dan civil law. Perbandingan teori-teori tersebut ditujukan karena perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara di dunia. Perbedaan sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia dapat menimbulkan adanya sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli lintas batas negara. Terdapat 4 pembagian sistem hukum di dunia, yakni sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), sistem hukum Anglo Saxon (common law), sistem hukum adat, dan sistem hukum berdasar agama. Dua sistem hukum dominan yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia adalah sistem hukum civil law dan common law. Perbedaan sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia dapat menimbulkan adanya sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli lintas batas negara, sehingga untuk menghindari konflik yang terjadi maka para pihak dalam kontraknya dianjurkan mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan jurisdiksi. Kontrak jual beli merupakan suatu persetujuan tentang perikatan ketika pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Para pihak baik penjual maupun pembeli terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum pada kontrak jual beli yang telah dibuat. Kontrak jual beli tersebut dibuat dengan prinsip kebebasan berkontrak/ party autonomy sehingga konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip ini adalah para pihak dapat menentukan sendiri choice of law dan choice of forum.