Penyebaran virus Covid-19 yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, Indonesia kembali menghadapi rintangan berupa aksi penyerangan dan pengeboman yang menimbulkan kerugian terhadap negara dan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kasus terorisme kembali mencuat dengan kejadian pengeboman Gereja di Makassar dan aksi penyerangan di Mabes Polri. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa tindakan terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Menyikapi berbagai peristiwa terorisme yang menimbulkan korban secara massal dan kerugian, maka kita perlu membaca kembali UU Nomor 15 Tahun 2003 yang dalam pembentukkannya melewati proses dan langkah yang strategis selama setahun sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Langkah strategis pemerintah pada saat itu ialah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002), lalu setahun kemudian Perpu ini disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (UU No. 15 Tahun 2003).

Regulasi yang mengatur tindak pidana terorisme merupakan konsepsi dasar dalam penegakan hukum dan penanggulangan aksi terorisme. Seperti yang dikatakan Nuraeny dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berjalan dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Sistem seperti ini dianggap berhasil bila pelaporan dan keluhan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan diselesaikan dengan cara pengajuan pelaku ke meja hijau dan pelaku tersebut dinyatakan bersalah lalu dijatuhkan hukuman (Nuraeny 2011: 84). Penegakan hukum dapat dipahami sebagai kegiatan dengan cara melakukan formulasi, aplikasi/yudikasi dan eksekusi yang mana ketiga tahapan ini merupakan bagian dari kebijakan hukum. Dalam tahap formulasi dilaksanakan oleh institusi pembuat undang-undang, pada tahap aplikasi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga kemasyarakatan, serta dalam tahap eksekusi dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana (Nuraeny 2011: 85).

Mengeluarkan berbagai regulasi, kebijakan, dan peraturan tentunya tidak cukup dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan memiliki sifat yang sama seperti, pengobatan yaitu hanya bersifat menyembuhkan gejala bukan sebagai faktor dalam mengilangkan sebab terjadinya kejahatan. Polri sebagai garda terdepan dalam menghadapi kasus terorisme yang mempunyai salah satu fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga berperan dalam penanggulangan aksi teror. Terorisme yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) diperlukan juga upaya dan usaha yang luar biasa dalam penanganannya disamping pengesahan suatu undang-undang atau kebijakan. Sampai saat ini Indonesia telah melakukan upaya-upaya luar biasa seperti pembentukan satuan tugas khusus yaitu Detasemen Khusus 88 Antiteror, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan operasi-operasi khusus yang melibatkan TNI/Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme. Penanggulangan tindak pidana terorisme juga memakai pendekatan integral. Indonesia telah menggunakan metode pendekatan integral melalui metode soft approach dan hard approach. Menurut Barda Nawawi Arief dalam penegakan hukum secara integral terdiri dari:
a. Pilar Legislasi: badan yang membuat aturan atau hukum
b. Pilar Yudikasi: yang menerapkan struktur hukum dalam penegakan hukum.
c. Pilar Edukasi: Khususnya Perguruan Tinggi Hukum yang membangun kultur budaya hukum.

Perguruang tinggi hukum selain digunakan sebagai ranah akademis dapat pula dipergunakan sebagai penangggulangan tindak pidana terorisme. Kajian-kajian ilmu hukum pidana dalam membahas terorisme dapat dibuat dan diperbanyak dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Aspek edukasi dinilai penting dikarenakan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme perlu diawali di ranah akademis dan diskusi-diskusi dalam kelas. Kajian tentang terorisme dapat dikembangkan dan dimulai dari ranah filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran hukum.

Terorisme dengan pembahasan-pembahasannya dalam hukum nasional di Indonesia dan upaya-upaya penanggulangannya yang sudah dijelaskan sebelumnya juga berkaitan dengan terorisme yang bergerak dalam ranah global. Dengan demikian, terorisme bukanlah masalah di Indonesia atau di satu negara saja tetapi terorisme juga menjadi masalah dan hal yang sangat merugikan di dalam lingkaran global. Oleh karena itu, untuk memutus aksi terorisme diperlukan pencegahan dan pemberantasan sampai ke akar-akarnya berupa menganalisa dan melacak gerakan terorisme dan organisasi-organisasi terorisme di ajang internasional.
Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa terorisme masuk dalam kategori kejahatan internasional dan pemberantasannya diluaskan ke ranah internasional dan tidak hanya di ranah regional. Tien Saefullah menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam kejahatan internasional, antara lain:
a. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan secara universal, dengan maksud bahwa semua negara harus mengkualifikasikan terorisme sebagai tindak pidana.
b. Pelakunya merupakan enemy of mankind (musuh umat manusia) dan tindakannya sangat bertentangan dengan tujuan dan kepentingan umat manusia.
c. Menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut untuk diadili dengan prinsip universal.

Dengan penjelasan unsur-unsur kejahatan internasional yang telah dijelaskan oleh Tien Saefullah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional. Selain itu, Dewan Keamanan PBB menyerukan agar persoalan terorisme ini menjadi fokus negara dan kerja sama dengan penuh antar negara-negara. Hal ini juga mengartikan bahwa dalam proses pemberantasan dan pencegahan kejahatan terorisme tak hanya bagi negara yang terancam atau korban dari kejahatan terorisme tetapi menjadi tanggung jawab secara kolektif masyarakat internasional.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply