Pendaftaran Merek Dagang: Belajar dari Kasus Ayam Geprek Ruben Onsu



Saat ini masyarakat kita tentu sudah tidak asing dengan ayam Geprek Bensu. Merek dagang ini cukup terkenal karena sebagian besar dari masyarakat kita meyakini bahwa merek tersebut dimiliki oleh artis ternama Indonesia, Ruben Onsu. Namun, pada kenyataannya, merek tersebut memiliki kesamaan dengan merek ayam geprek milik Benny Sujono. Hasilnya, sengketa merek tidak terhindarkan dan menjadi viral di Indonesia.

Sebenarnya merek dagang tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Benny Sujono. Penggunaan merek “I am Geprek Bensu” merupakan merek dagang yang diambil dari nama Benny Sujono sebagai Pemilik merek. Kemudian, dalam pendirian bisnisnya, Benny Sujono dibantu oleh dua orang pengusaha yang bernama Yancent Kurniawan dan Stefani Livinus, hingga pada April 2017 bisnis ini berhasil didirikan. Ketika bisnis tersebut telah beroperasi, pemilik beserta dengan kedua pengusaha tersebut menunjuk Jordi Onsu sebagai manajer operasional.

Ketika Jordi Onsu bertugas sebagai manajer operasional, dirinya juga menunjuk sang kakak yakni Ruben Onsu menjadi duta promosi. Di samping menjadi duta promosi, Ruben Onsu juga berinisiatif untuk mendirikan bisnis ayam geprek milik dirinya sendiri dengan merek “Geprek Bensu” dan menunjuk karyawan dapur ayam geprek milik Benny Sujono menjadi karyawan pertamanya.Tak lama kemudian, Ruben Onsu mendaftarkan merek ayam geprek milik dirinya ke DJKI Kemenkumham.

Ketika merek ayam geprek milik Ruben Onsu didaftarkan ke DJKI Kemenkumham, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pendaftaran merek tersebut. Setelah mendaftarkan merek dagangnya, Ruben Onsu melayangkan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menggugat merek ayam geprek milik Benny Sujono.

Pihak Benny Sujono merasa pihaknya merupakan pendaftar merek pertama dan Ruben Onsu dinilai menjiplak merek dagangnya hingga pada akhirnya pihaknya melayangkan gugatan rekonsepsi kepada pihak Ruben Onsu. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dalam hal ini Ruben Onsu untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonsepsi dari pihak Benny Sujono.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan kepada DJKI Kemenkumham untuk melaksanakan pembatalan atas merek tersebut dengan cara mencoret pendaftarannya di daftar merek DJKI Kemenkumham. Dengan adanya putusan tersebut, pihak Ruben Onsu memutuskan untuk melanjutkan kasus tersebut dengan upaya hukum banding hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, MA dalam putusan kasasi nya juga memutuskan hal yang sama seperti pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelumnya.

Berkaca dari kasus inilah, kita dapat mengetahui bahwa dalam pendaftaran merek Indonesia menganut sistem first to file. Sistem tersebut dapat diartikan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek diberikan prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik sah merek tersebut.

Sistem ini juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam peraturan tersebut menjelaskan hak atas merek dapat diperoleh ketika telah didaftarkan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi alangkah baiknya apabila kita akan mendaftarkan merek bisnis yang kita punya sebaiknya kita menelusuri terlebih dahulu merek-merek bisnis yang telah didaftarkan di DJKI Kemenkumham apakah merek bisnis kita telah digunakan oleh pihak lain sebelumnya.

kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Tinggalkan Balasan