Launching will be held in Surabaya, 01 September 2019Agustus 23, 2019

Pencegahan Potensi Penyebaran Hoaks Mengganggu Bisnis Online di Media Sosial?

Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU, mengumumkan pemenang Pilpres pada Tanggal 21 Mei 2019 hari Selasa. Di dalam pengumuman tersebut, pasangan Jokowi-Maaruf dinyatakan unggul dari pasangan Prabowo-Sandi yang artinya pasangan Jokowi-Maaruf menjadi pemenang Pilpres tahun 2019 ini. Desas desus unjuk rasa yang akan terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 karena isu isu kecurangan yang diduga terjadi selama pilpres 2019 sudah ramai di platform manapun. Sehingga, aparat negara sudah dalam keadaan siaga setelah pengumuman dari KPU tersebut di siarkan. Hingga akhirnya, aksi massa yang direncanakan pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut dimulai sehari lebih awal, yaitu pada tanggal 21 Mei 2019.

Aksi Massa tersebut tidak hanya memadati daerah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, namun juga memadati daerah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Aksi yang dilakukan sehari lebih awal tersebut dikarenakan KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 juga, yang artinya KPU melakukan hal itu sehari lebih awal dari perjanjian sebelumnya. Hingga akhirnya, para demonstran juga maju sehari lebih awal.

Kemudian, aksi unjuk rasa tersebut dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2019, sejak pagi hari. Para demonstran bersiaga di kawasan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Massa yang berdemo meneriaki yel yel sebagai bentuk suara yang ingin didengar. Sesuai standar SOP atau Standar Operasional Prosedur, para demonstran dikawal oleh pihak penegak hukum, yaitu polisi menggunakan atribut tameng dan membentuk dua kelompok barisan sebagai bentuk pertahanan diri juga mengawal jalannya unjuk rasa agar tidak terjadi kericuhan. Demo merupakan penyampaian pendapat di depan umum dan hal ini dijamin oleh UUD 1945 sepanjang mematuhi peraturan yang berlaku. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Awal mulanya, aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan kondusif dan tertib. Ketika pihak kepolisian membubarkan massa pada pukul 21.00, massa mematuhi hal tersebut dan segera membubarkan diri. Kejadian ricuh mulanya dimulai ketika para massa yang berdemo di depan Gedung  Bawaslu sudah membubarkan diri pukul 21.00 waktu setempat. Namun, pada pukul 23.00 tiba tiba muncul massa misterius yang membuat keadaan tersebut berubah menjadi chaos, sehingga aparat penegak mau tidak mau harus mengambil langkah awal sebagai upaya kejadian chaos yang tidak diinginkan. Massa tersebut berubah menjadi anarkis dan provokatif. Sesuai SOP yang berlaku, maka mau tidak mau aparat hukum segera berusaha mengamankan mereka. Saling lempar batu pun terjadi karena massa yang anarkis. Aksi tersebut berlanjut hingga tanggal 23 Mei 2019 yang ditangani oleh aparat kepolisian.

Hingga akhirnya, keadaan tersebut tidak hanya berdampak di sekitar Jakarta pusat. Namun, juga seluruh negeri. Karena, akses jaringan untuk sosial media seperti Instagram, Facebook tidak bisa diakses mulai tanggal 22 Mei 2019. Hal tersebut juga berlaku kepada aplikasi chatting yaitu WhatsApp dan Telegram serta Facebook Messanger. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disingkat Menkopolhukam yaitu Wiranto, bahwa pembatasan akses tersebut harus dilakukan, karena merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan negeri.

Pembatasan akses tersebut bukan karena hal yang sewenang-wenang. Hal ini dilakukan, untuk menghindari berita hoax atau palsu yang sangat mudah disebarkan dalam bentuk tangkapan layar atau screenshot. Melihat, situasi yang sangat genting di dalam negeri ini, agar tidak semakin kacau, maka hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan negeri. Banyak media menyebutkan, bahwa sebenarnya kata yang lebih tepat untuk diungkapkan adalah pembatasan akses terhadap media sosial, bukan pemblokiran media sosial. Karena, jika sifatnya sudah di blokir, maka bentuk dari platform media sosial tersebut sudah tidak diketahui wujudnya. Maksudnya, jika sifatnya sudah di blokir, maka media sosial tersebut 100% tidak bisa diakses seterusnya. Sehingga, penggunaan kalimat pembatasan akses dianggap masih relevan dengan keadaan yang sekarang.

Namun, apakah benar jika pembatasan akses tersebut benar benar bisa membuat keadaan lebih terkendali dan tidak menimbulkan  masalah baru? Karena keberadaan media sosial ini sebagai bentuk yang global dan banyak orang sudah bergantung kepada media sosial. Salah satunya, adalah bisnis. Di platform yang paling banyak digunakan, yaitu Instagram. Akibat pembatasan akses yang dilakukan selama hampir 3 hari tersebut, dihitung kerugian mencapai sekitar 681 miliar. Hal ini jelas sangat merugikan, melihat pada saat Ramadhan, bisnis pada saat posisi yang ramai dan justru sedang meningkat. Dan hal ini merupakan titik di mana para konsumen sedang terdorong sifat konsumtifnya menjelang lebaran hari raya.

Apabila ditanya, penjualan online tidak hanya dilakukan di platform media sosial saja, namun bisa dilakukan di e-commerce lainnya, lantas mengapa kerugian tetap tinggi? Pasalnya, dikutip dari republika.co.id, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, sebanyak 66 persen transaksi jual beli online terjadi di platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp. Hanya 16 persen transaksi lewat marketplace, berdasarkan riset Ideas 2017. Yang artinya, masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih platform media sosial untuk berbelanja. Karena di dalam platform media sosial, fungsi nya sendiri adalah berkomunikasi, kemudian komunikasi tersebut dimanfaatkan untuk berjualan, karena media sosial tersebut dapat berfungsi sebagai media pemasarannya. Sehingga orang akan tertarik untuk membeli. Ditambah, dengan terciptanya komunikasi yang mudah dan baik.

Namun, jika pembatasan akses terus terjadi, maka dari pihak penjual sendiri tidak bisa mempromosikan dagangannya yang dapat mengakibatkan kerugian secara signifikan. Sehingga, pembatasan akses tersebut memang mengganggu jual-bisnis online di era digital ini. Namun setidaknya, gangguan tersebut sudah diatasi dengan pengalihan sementara komunikasi dengan pelanggan lewat aplikasi yang lain yang tidak masuk ke dalam pembatasan akses mulai pulihnya pembatasan akses media sosial. Dan pembatasan akses sudah mulai dihilangkan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan banyak orang sudah bergantung terhadap media sosial khususnya di bidang komunikasi dan bisnis. Karena bisnis online di media sosial ini merupakan salah satu penggerak sistem ekonomi digital di Indonesia ini.

Maka dari itu, penyelesaian satu masalah tidak menjamin bahwa tidak akan muncul masalah yang baru. Politik bukan alasan negeri terpecah belah. Karena harusnya, politik yang menyatukan kita untuk bersatu karena kita adalah negara demokrasi dan beragam yang saling menghargai satu sama lain.

“Social justice cannot be attained by violence. Violence kills what it intends to create”

Pope John Paul II

Share