Indonesia telah menyelenggarakan hajat besaranya yakni Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan pada 17 April kemarin, namun masih menyisakan berbagai polemik di tengah masyarakat, salah satunya adalah isu tentang keberhasilan dan kejujuran dari penyelenggara Pemilu ini sendiri.
Namun penulis kali ini mencoba untuk membahas hal lain yang tidak begitu mendapat sorotan dari banyak media. Mengenai penetapan konsep ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold pada pemilu serentak 2019. Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold adalah syarat politis yang harus dicapai oleh suatu partai politik jika ingin mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden, yang mana parpol tersebut harus memiliki minimal 20% persen kursi DPR atau mengantongi sebanyak 25 persen dari suara sah nasional pada pemilihan anggota legislatif.
Aturan Presidential Threshold ini pertama kali digunakan pada Pemilu tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dan dalam Pemilu 2019 konsep ini diberlakukan kembali pada Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Disamping diberlakukannya konsep ini Mahkamah Konstitusi melaui putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 atas uji materi dari UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu dan menimbang terkait perlu diadakannya Pemilu secara serentak ini, menyatakan bahwa Pemilihan Umum legislatif dan presiden diselenggarakan secara serentak pada pemilu 2019 dan seterusnya.
Menindaklanjuti putusan MK atas penerapan pemilu serentak 2019, jika dikaitkan dengan konsep Presidential Threshold diatas maka banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Dimana Mahkamah Konstitusi sendiri telah mendapat dua kali permohonan uji materi atas konsep Presidential Threshold yang tertera pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 pada Januari dan Oktober 2018 lalu, yang diantaranya diajukan oleh akademisi Rocky Gerung, eks Ketua KPK Busyro Muqoddas, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dan masih banyak nama-nama sohor yang lain. Meskipun diajuakan oleh orang-orang yang bisa dikatakan kompeten, namun MK memutuskan untuk menolak kedua-duanya.
Putusan MK ini tidak senada dengan yang diungkapkan oleh mantan ketua MK periode 2003-2008 Prof. Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang diwartakan oleh Kompas.com, beliau mengatakan bahwa secara ideal seharusnya ambang batas minimal pencalonan presiden ditiadakan, jikapun harus ada idealnya sebesar 0%. Dari penjelasan hal diatas kawanhukum menjajal mengupas hal-hal yang melatar belakangi mereka atas ketidaksetujuan konsep Presidential Threshold pada Pemilu Serentak 2019.
Pertama, ambang batas Presidential Threshold ini dianggap terlalu tinggi, dikarenakan suatu parpol atau gabungan parpol mau tidak mau harus memenuhi prasyarat yang ada jika ingin mencalonkan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden. Yang mana dengan ambang batas yang terlampau tinggi ini, dapat berakibat dengan timbulnya calon presiden tunggal pada pemilihan presiden. Selain itu juga akan membuat parpol-parpol saling berafiliasi satu sama lain, bukan karena mempunyai pandangan yang sama, tetapi bertujuan hanya untuk memenuhi kekurangan kursi dan melampaui syarat politis Presidential Threshold. Sehingga akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan masyarakat terhadap pemimpin yang ada.
Yang kedua setelah adanya putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Yang mana dari putusan tersebut lahirlah konsep Pemilu Serentak, Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, yang diberlakukan pada Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya. Pada mulanya penerapan Presidential Threshold bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, oleh karena itu pemilihan anggota legislatif dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan presiden.
Namun yang menjadi pro kontra disini adalah ketika Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden beserta DPR direalisasikan pada Pemilu 2019 dan yang dijadikan persyaratan ambang batas atau Presidential Threshold adalah hasil Pemilu tahun 2014, bagaimana bisa suatu hasil Pemilu anggota legislatif 2014 dijadikan acuan sebanyak dua kali untuk pertarungan politik yang baru, dimana hasil Pemilu 2014 ini didapat dari total pemilih dan kondisi sosial politik yang berbeda dengan Pemilu tahun 2019 kali ini.
Selain itu jumlah partai politik yang ikut serta pun juga berbeda, pada tahun 2019 ini terdapat 16 partai politik yang akan ikut bertarung sedangkan pada tahun 2014 tercatat ada 14 partai politik yang ikut berpartisipasi. Maka dari itu terdapat 2 partai politik baru yang tidak ikut serta dalam pagelaran Pemilu 2014, yang artinya partai politik tersebut secara otomatis tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk mengusung wakilnya menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu 2019. Hal ini tentu tidak selaras dengan prinsip keadilan Pemilu (electoral justice) yakni seharusnya setiap peserta Pemilu mempunyai hak pencalonan (candidacy right) yang sama.
Dampak kerugian partai politik atas penerapan Presidential Threshold tidak berhenti sampai disini, kerugian yang dialami oleh partai politik terutama parpol baru yang tidak dapat berinisiasi untuk mencalonkan wakilnya sebagai presiden atau wakil presiden, maka mau tidak mau mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung salah satu paslon, namun meskipun telah berafiliasi dengan partai-partai lain logo dan nama dari partai politik baru tidak dicantumkan dan tidak diakui sebagai partai pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Dikarenakan hal ini kembali lagi mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang pada akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak memasukkan logo partai baru dalam surat suara, meski ikut mendukung capres cawapres tertentu. Hal ini disebakan karena partai politik baru belum mempunyai suara oleh karena itu tidak bisa dimasukkan dalam surat suara.
Jika ditilik lebih dalam lagi derita kerugian yang dialami partai politik baru jelas lebih parah dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh partai politik lama yang mana sudah mempunyai suara di DPR. Kerugian yang diterima oleh partai politik lama hanyalah satu yaitu tidak bisa mencalonkan wakilnya sendiri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden karena tidak bisa memenuhi ambang batas atau Presidential Threshold. Partai Politik lama masih mempunyai kesempatan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dengan cara berkoalisi, dan partainya diakui sebagsi partai pengusung.
Kerugian yang dialami oleh partai politik seperti yang telah dijelaskan merupakan kerugian yang dialami oleh rakyat. Rakyat yang dimaksud terutama adalah rakyat yang bernaung di dalam partai politik- partai politik seperti yang dimaksud sebelumnya. Kerugian yang dialami rakyat tersebut sesungguhnya tidak lain diakibatkan adanya penerapan Presidential Threshold di Pemilu serantak tahun 2019. Artinya penerapan Presidential Threshold memang belum sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dampak terhadap partai politik serta masyarakat yang bernaung di partai politik seperti yang dimaksud diatas.
“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”
Martin Luther King
