Pemerkosaan Gadis di Bawah Umur di Sumatera Utara



Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law) . Negara yang menganut paham negara hukum berlaku prinsip-prinsip pokok Negara Hukum. Prinsip-prinsip negara hukum antara lain mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur di dalam undang-undang, baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dari sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, wajib untuk dihormati, dilindungi serta mendapat perlakuan hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum (UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. PBB mendefinisikan istilah kekerasan terhadap kekerasan terhadap perempuan pada deklarasi tahun 1993 sebagai semua kekerasan berdasarkan gender (maksudnya atas dasar pertimbangan gender) yang mengakibatkan kerugian/bahaya/melukai secara fisik, sexual, psikologi maupun penderitaan kepada perempuan, termasuk pula mengancam, kekerasan, perampasan secara sewenang-wenang terhadap kebebasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak sejalan dengan pengertian dan tujuan dari terbentuknya sebuah rumah tangga (perkawinan) baik menurut hukum positif, adat dan agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat atau disebut hubungan formil. Sebaliknya, ikatan batin adalah hubungan yang tidak formil atau suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang disahkan pada tanggal 22 Sepetember 2004 tidak terlepas dari peran pemerintah di dalamnya karena undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah serta diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga

Berdasarkan data yang telah diambil akan dilakukan dengan Teori Penyimpangan Seksual, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Peran sehingga diharapkan dapat ditemukan pola pelaku dalam melakukan kekerasan seksual. Pola kekerasan seksual merupakan sebuah pola yang terdiri dari gabungan beberapa sisi pandang/motif yaitu: perilaku menyimpang (dari sisi psikologi pelaku), modus kejahatan, dan situasi (pelaku dan korban) serta faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Dalam penerapan hukuman atas tindak pidana perkosaan, dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif dapat ditentukan titik perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaannya dalam tinjauan keduanya adalah bahwa tindak pidana perkosaan dapat dikategorikan dalam tindak pidana berat, dalam hukum Islam perkosaan dikategorikan dalam zina, dalam hal ini zina yang dilakukan terdapat unsur paksaan . Persetubuhan yang dipaksa, para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wania yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Melihat sanksi bagi pelaku pemerkosaan diatas, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku dapat memberikan manfaat kebaikan dan keadilan pada korban kejahatan dan pelanggaran maupun pada anggota masyarakat lainnya.

Dalam hukum positif, perkosaan anak di bawah umur juga dikategorikan dengan tindak pidana yang serius, karena berdampak pada psikologis dan perkembangan anak. Pemerintah sangat serius melihat kejahatan ini, pada Pasal 290 KUHP Ayat 2 dan 3 pelaku diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun, namun dengan berjalannya waktu pasal tersebut dirasa masih terlalu ringan untuk diterapkan, sehingga pada tahun 2000-an dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda minimal Rp60.000.000 dan maksimal Rp300.000.000, kemudian pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undanh Nomor 35 Tahun 2014 dengan menambah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yang tercermin pada Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun angs a pemerintah, bahkanswasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hakhak Asasi Manusia). Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menurut KUHPerdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I pada Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidaklebih dahulu kawin.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa dalam menuntut anak yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan sebagai berikut:
  • Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apaupun.
  • Memerintahkan supaya yang bersalah; diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun. Selanjutnya pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar. Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaktidaknya di bidang hukum pidana. Sumatera Utara merupakan daerah titik rawan akan tindak kejahatan terhadap anak. Hal ini terlihat dari data yang ada pada kasus pengaduan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara di asumsikan per tiga bulan.

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan