Pembubaran Ormas Tanpa Putusan Pengadilan, Apakah Sah dan Konstitusional?



Beberapa hari belakangan masyarakat dikagetkan dengan keputusan Pemerintah tentang pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Organisasi Masyarakat atau ormas sendiri diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan seperti  seperti pada UU No. 17 Tahun 2013 jo. UU No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Ormas menjadi Undang-Undang. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Masalah mulai muncul ketika ada beberapa pihak yang merasa pembubaran ormas tersebut janggal karena tidak melalui putusan pengadilan. Padahal dalam mekanisme pembubaran ormas apabila dilihat dalam UU No 16 Tahun 2017 memanglah tidak perlu melalui lembaga peradilan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 16 Tahun 2017 Pemerintah berhak untuk melakukan pembubaran ormas apabila:

Pasal 60

  1. Ormas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tentang kewajiban Ormas, Pasal 51, tentang kewajiban ormas yang didirikan warga negara asing, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)tentang larangan ormas. Pelanggar ketentuan tersebut dijatuhi sanksi administratif.
  2. Ormas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tentang larangan ormas yang didirikan warga negara asing, dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) tentang larangan ormas. Pelanggar ketentuan tersebut dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sementara itu ketentuan sanksi administratif diatur dalam Pasal 61 yang menyatakan bahwa sanksi administratif dapat diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sementara mekanismenya diatur dalam Pasal 62.

Pasal 61

1.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian kegiatan; dan/atau

c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

2. Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau

b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

4. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62

  1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
  2. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
  3. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan berbagai Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembubaran ormas tidak harus dilakukan dengan mekanisme peradilan karena memang undang-undang mengamanatkan demikian. Meskipun demikian muncul masalah apakah pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme peradilan terlebih dahulu konstitusional dan tidak melanggar prinsip negara hukum Indonesia ?

Prinsip negara hukum di Indonesia didasari pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum termasuk dalam mekanisme pembubaran ormas.

Berdasarkan Putusan MK No. 2/PUU-XVI/2018, mekanisme pembubaran ormas tanpa melalui putusan pengadilan tidak melanggar prinsip negara hukum. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, menyatakan bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

Asas contrarius actus yang menjadi landasan UU Ormas dinilai MK tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pasalnya, pencabutan izin ormas dalam beleid tersebut tetap melibatkan pengadilan. Hal tersebut karena peran lembaga peradilan masih ada dalam pembubaran ormas hanya saja perannya dibalik. Jika sebelumnya dalam membubarkan ormas Pemerintah harus melalui putusan lembaga peradilan, maka setelah UU No. 16 Tahun 2017 mekanisme lembaga peradilan dilakukan di akhir setelah adanya putusan pembubaran ormas oleh Pemerintah apabila pihak ormas merasa keberatan.

Maka dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan merupakan sah dan konstitusional serta tidak melanggar konsepsi negara hukum karena didasarkan pada Putusan MK No. 2/PUU-XVI/2018 memutuskan yang demikian.

 



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tinggalkan Balasan