Pemberdayaan Pemuda Desa Melalui Program Pembangunan Desa Merdeka yang Demokratis dan Inovatif



Pemuda adalah seseorang atau individu yang sedang berkembang dalam hal fisik maupun psikis
menuju kedewasaan insan yang sejati. Pemuda merupakan aset bangsa yang berharga, sumber daya manusia
untuk pembangunan di masa kini maupun masa yang akan datang. Para pemuda ini menjadi penerus bangsa
dan negara yang seyogyanya melakukan berbagai dobrakan perubahan dan kegiatan positif lainnya untuk
mengembangkan daerahnya menjadi lebih baik dari segi wujud maupun sumber daya manusianya. Oleh karena
itu, peran pemuda dalam pembangunan menjadi sangat penting dimanapun keberadaanya, terutama di wilayah
Desa, Desa Adat, maupun Desa Tertinggal.
Desa adalah sebuah wilayah admininstratif di Indonesia dibawah kecamatan yang dipimpin oleh
Kepala Desa.1 Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan, “Desa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan / atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kini, Desa pun
dinaungi oleh Kementerian tersendiri yaitu Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini
menjadikan bukti dan dasar yang utuh bahwa pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan
pembangunan di desa-desa yang tertinggal dengan berbagai program yang inovatif untuk mengembangkan
swadaya dan swakelola Desa. Desa diberi wewenang otonomi untuk mengurus dan mengembangkan potensi
desanya sendiri yang difasilitasi oleh APBD dan APBN. Desa yang kaya dan mandiri adalah desa yang mampu
mengolah dan mengembangkan, baik itu Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia di dalamnya
dengan berbagai program yang bermanfaat untuk penghasilan desa itu sendiri sehingga dapat tercapainya
kesejahteraan bagi masyarakat di dalam desa tersebut.
Peran pemuda di desa haruslah di galang mulai dari lingkup terkecil yang tersebar di desa-desa, yaitu
seperti yang umumnya diketahui masyarakat luas dan sering muncul dalam pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan jenjang Sekolah Dasar., Yap! Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah
pengembangan generasi muda di Desa maupun Kelurahan. Karang Taruna ini wajib dijalankan di seluruh Desa
dan Kelurahan di Indonesia agar tersalurkannya ide-ide cemerlang generasi muda untuk menghidupkan peran-
peran sosial dalam masyarakat dan membangun Desa yang demokratis dan inovatif. Soft skill mereka harus
dilatih di dalam wadah organisasi berupa karang taruna atau wadah organisasi sejenis lainnya sesuai nama atau
sebutan lainnya di daerah dimana ia berpijak dengan memberikan materi dan pemahaman berkewarganegaraan
yang baik dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan untuk menjadi warga negara yang mandiri dan kritis.
Penting untuk memberikan pemahaman cinta desa sendiri dan motivasi untuk memajukan desanya sehingga
angka urbanisasi dan transmigrasi pun dapat ditekan serta pemuda–pemuda desa tidak kalah berkualitasnya
dengan pemuda – pemuda yang ada di kota. Maka keberadaan Karang Taruna perlu dikukuhkan dengan adanya
dasar hukum yang melindungi dan mengakui keberadaanya sehingga perannya dalam masyarakat pun akan
jelas. Fungsi dan peran Karang Taruna ini perlu dikukuhkan dalam Undang-Undang Desa.
Tanpa adanya masyarakat desa, tidak akan ada masyarakat kota. Masyarakat kota tidak akan mampu
hidup tanpa adanya sumber daya pangan hasil panen dari masyarakat desa. Begitu pula untuk bahan-bahan
mentahan industri di perkotaan, itu juga hasil dari desa. Masyarakat Desa adalah sumber penghidupan karena
mereka memiliki kekayaan desa berupa bahan pokok pangan seperti beras, umbi-umbian, dan masih banyak
hasil panen lainnya. Ini merupakan aset desa. Begitu besarnya peran masyarakat desa dalam kehidupan kita
maka desa dan segala isinya ini perlu untuk dijaga. Untuk itu bunyi pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa yaitu,
Desa dapat dihapus karena bencana dan/atau kepentingan program nasional strategis
Ini perlu dihapuskan atau dicabut karena bunyi pasal ini sangat riskan dan mengancam keberadaan
Desa yang sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Desa harus dijaga dan dilestarikan. Maka dari
itulah desa ini wajib dijaga dan dilestarikan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Tujuan dari
pengaturan Desa sebagaimana telah termaktub dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, bahwa pengaturan Desa bertujuan untuk :
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi
warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Tujuan dari pengaturan Desa diatas tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama bagi masyarakat desa
di seluruh Indonesia. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya sehingga tercipta
kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan termaktub dalam
Undang – Undang Dasar 1945.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan