Pembaruan KBLI 2020 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi, serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi. Dengan penyeragamanan tersebut, data statistik kegiatan ekonomi dapat dibandingkan dengan format yang standar pada tingkat internasional, nasional, maupun regional. KBLI dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).

KBLI bukan hanya digunakan untuk menyajikan data statistik dengan lengkap dan terstruktur, tetapi telah meluas hingga kebutuhan perizinan usaha dan investasi dengan berbasis One (Online) Single Submission (OSS) atau Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. KBLI digunakan sebagai dasar identifikasi bidang usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), penentuan kualifikasi : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perijinan investasi/penanaman modal, pengadaan barang dan jasa dan identifikasi bidang usaha untuk pendaftaran Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Dasar Penyusunan KBLI

Dasar penyusunan KBLI adalah International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), sampai 4 digit, disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. Dalam perkembangannya, dari tahun 1977 sampai dengan sekarang KBLI 2020 adalah sebagai berikut:

Berlakunya KBLI 2020 dikaitkan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar suatu Perseroan

Pasal 3 Anggaran Dasar suatu Perseroan berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut didirikan. Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Pasal 2 UUPT yang menentukan:

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.”

Sesuai dengan apa yang disebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPT disamping harus mempunyai maksud dan tujuan, Perseroan juga harus mempunyai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Kegiatan usaha Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kegiatan usaha merupakan uraian lebih lanjut berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dicantumkan di dalam Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Berlakunya sistem OSS, uraian maksud dan tujuan yang dicantumkan di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan haruslah sesuai dengan uraian mengenai kegiatan usaha yang tercantum dalam di dalam KBLI, yang saat ini ditetapkan dalam KBLI 2020. Misalnya, PT didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang “Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah , Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat” terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut maka kita melihat di dalam KBLI 2020, kegiatan usaha apa saja yang termasuk dalam maksud dan tujuan Perseroan tersebut. Ternyata untuk maksud dan tujuan Perseroan tersebut  maksuk dalam kategori dengan kode 01282 Perkebunan Cengkeh, 01283 Pertanian Cabai, 01284 Pekebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, 01285 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang, 01286 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang, 01287 Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang, 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah , Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya.

Sebagai contoh, Maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perseroan yang telah disesuaikan dengan KBLI 2020 tersebut, kemudian dituangkan di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan bunyi sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha          

                                                Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah , Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

• Perkebunan Cengkeh;
• Pertanian Cabai;
• Pekebunan Tanaman Aromatik/Penyegar;
• Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang;
• Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang;
• Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang; dan
• Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya.

Artikel ini ditulis oleh Amanda Feby Fitrayani & Intan Nabila (Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia)