Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah menjamin kesamaan bagi setiap orang didepan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama didepan hukum.
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan RI yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran, yang didasarkan terhadap hukum dan mewujudkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan tersebut diwakili oleh petugas atau pegawai kejaksaan yang disebut “Jaksa”. Namun, ibarat tak ada gading yang tak retak, nyatanya kejaksaan juga kecolongan terhadap tindakan beberapa jaksanya yang melanggar hukum dan kode etik.
Pelanggaran Kode Etik Kejaksaan: Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tiga orang jaksa penyidik dalam kasus Pinangki ke komisi kejaksaan pada Rabu, 14 Oktober 2020. Ketiga jaksa tersebut dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyidik perkara tersebut. Terdapat empat pokok pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga Jaksa Penyidiki ini.
Pertama, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga penyidik ini diduga tidak menggali kebenaran materiil kasus Pinangki. Terdapat dua hal yang tidak diselidiki lebih lanjut oleh ketiga penyidik ini yakni alasan yang membuat Djoko Tjandra memercayai Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung serta upaya Pinangki untuk mengurus fatwa tersebut. Dalam konteks ini, tidak mungkin seorang buronan kelas kakap seperti Djoko Tjandra yang telah melarikan diri selama sebelas tahun langsung percaya kepada seorang Jaksa yang ‘hanya’ menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.
Kedua, mereka diduga tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung yang menyatakan Pinangki sempat melapor kepada pimpinan setelah pertemuannya dengan Djoko Tjandra, penyidik hanya mendasarkan bukti atau keterangan dari Pinangki. Dalam hal ini yang seharusnya dilakukan oleh penyidik adalah mendalami temuan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), jadi tidak hanya bergantung dari keterangan tersangka saja. Dan pada saat proses penyidikan ketiga jaksa penyidik ini tidak menyelidiki siapa sebenarnya pimpinan yang dimaksud oleh Pinangki.
Ketiga, Terlapor juga tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini diusulkan terlibat dalam jaksa Pinangki. Pihak yang dimaksud antara lain nama-nama yang sempat dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi ke KPK yakni inisial BR, RA, dan istilah “bapaknya”. ICW meragukan penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut. Seharusnya jika telah didalami dan ditemukan siapa pihak tersebut, maka mereka dipanggil ke hadapan penyidik unyuk dimintai klarifikasinya.
Keempat, ketiga penyidik diduga tidak berkoordinasi dengan KPK pada proses pelimpahan perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Semestinya, setiap tahapan penanganan perkara tersebut, Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan KPK. Namun dalam hal ini, Kejaksaan Agung langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanpa berkoordinasi dengan KPK terlebih dahulu. Padahal, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih, KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi perkara Pinangki di Kejaksaan Agung.
Pada kasus ini, ketiga Jaksa Penyidik tersebut telah mencoreng etika profesi. Dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, ketiga Jaksa penyidik ini tidak menggali kebenaran dan benar-benar mendalami kasus ini.
Berdasarkan kejanggalan yang ada, ketiga Jaksa Penyidik ini melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang berbunyi ‘menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil’.
Kode Etik Jaksa atau yang dikenal sebagai Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode etik Jaksa merupakan hukum tertinggi bagi Jaksa dalam menjalankan profesi. Kode etik ini mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku, sebagai sarana control, agar melahirkan Jaksa yang memiliki kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Serta mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Sehingga kehidupan peradilan di Negara kita akan mengarah pada keberhasilan.
Seorang jaksa seharusnya memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Sebaliknya ketiga jaksa ini tidak melakukan tugasnya tanpa menerapkan hal-hal tersebut.
Dari kasus ini terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi antara lain, menurunnya citra Jaksa penyidik professional di mata masyarakat. Dalam kasus ini, disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan para Jaksa, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian, rasa tanggung jawab dan kinerja terpadu yang merupakan profesionalisme tampaknya mengendur. Sebenarnya, jika pengemban profesi kurang memiliki keahlian, atau tidak mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak demi kelancaran profesi atau pekerjaan yang harus dijalin, maka sesungguhnya profesionalisme itu sudah mati, kendati yang bersangkutan tetap menyebut dirinya sebagai seorang profesional.
Seharusnya, sebagai Jaksa yang merupakan warga Negara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum, kode etik Jaksa dan sumpah jabatannya. Menanamkan dalam dirinya bahwa yang terkandung di dalam kode etik jaksa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya baik dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Hal ini harus dilakukan agar terwujudnya jaksa yang tidak hanya pintar, namun juga memiliki moralitas yang tinggi. Memahami tugas-tugas, fungsi dan perannya sebagai jaksa yang benar dan professional, yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan, dengan tanpa terpengaruh hal lain, tanpa rasa takut dan berpedoman kepada kode etik, serta tidak hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.
kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.