Proses peradilan yang netral, mandiri, kompeten, profesional, dan transparan merupakan hal yang wajib dilakukan sekaligus menjadi syarat penting dalam ruang kehidupan suatu negara hukum. Adapun pilar utama yang harus sesuai agar memenuhi syarat tersebut adalah bagaimana cara hakim bekerja memutus perkara dalam suatu proses pengadilan. Seorang hakim harus selalu memelihara integritas, profesionalitas, kepekaan nurani, dan kecerdasan moral dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat luas.
Dalam pelaksanaannya, hakim yang bertanggung jawab tinggi dalam menyelesaikan perkara juga mendapatkan pengawasan baik internal maupun eksternal oleh Mahkamah Agung (melalui Majelis Kehormatan Hakim) dan Komisi Yudisial. Kedua institusi negara ini dibentuk bertujuan untuk senantiasa memastikan bahwa seorang hakim menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta tanggung jawab baik dalam proses menangani perkara maupun di kehidupan sehari-hari. Apabila hakim terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi hakim, sanksi tegas akan diberikan tergantung berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan.
Permasalahan
Seperti yang terjadi pada bulan Januari 2019, dimana terdapat laporan mengenai pelanggaran kode etik seorang hakim berinisial SS yang bertugas di salah satu Pengadilan Negeri di Sumatera Utara. Ia dilaporkan oleh istrinya dikarenakan telah menikah siri dengan perempuan lain hingga memiliki seorang anak dari hasil pernikahan siri tersebut. Hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat dan hakim SS sebagai Terlapor dihadirkan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim.
Dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id) dijelaskan bahwa setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan panjang, Rapat Pleno Komisioner Komisi Yudisial akhirnya merekomendasikan hakim Terlapor untuk duduk di kursi panas Majelis Kehormatan Hakim. Keputusan ini disebabkan ditemukan buti tindakan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi hakim dengan rekomendasi sanksi yang diberikan berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim SS tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena ia telah melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan lain dimana pada saat yang bersamaan juga memiliki istri yang sah.
Dalam proses persidangan, majelis sidang Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 3 orang Hakim Agung dan 4 orang Komisioner dari Komisi Yudisial. Sementara Terlapor hakim SS pada sidang Majelis Kehormatan Hakim yang berlangsung pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB di ruangan Wiryono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta ini didampingi oleh tim pembela dari Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) yaitu DY Witanto, S.H., Abdurrahman Rahim., S.HI., M.H, Boni Daniel,.S.H., M.H dan Andi Yusuf Bakri., S,H.I, MH. Adapun sanksi yang diberikan berupa penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah dalam jangka waktu selama 3 tahun.
Hasil Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Putusan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Hakim lebih ringan daripada rekomendasi yang diberikan karena sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2019, istri hakim SS tersebut mencabut laporannya. Ia tidak menyangka bahwa laporannya kepada Komisi Yudisial dapat berdampak fatal terhadap suaminya dikarenakan rekomendasi sanksi yang diberikan berupa pemberhentian secara permanen sebagai hakim dengan hak pensiun. Apabila sanksi tersebut benar-benar dilakukan maka akan sangat berdampak negatif tidak hanya bagi hakim SS tetapi juga bagi istri dan anak-anaknya.
Mendengar pengakuan istri yang sudah 14 tahun mendampingi hakim SS tersebut, salah seorang anggota Majelis Kehormatan Hakim menanyakan mengenai alasan pencabutan laporan yang dilakukan oleh istri hakim SS. Wanita yang sehari-hari berkerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Kota Medan tersebut menampik adanya paksaan bahwa dirinya telah mencabut laporan terhadap hakim SS, suaminya tersebut. Ia juga mengatakan bahwa laporannya ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh suaminya dilandasi karena dirinya sedang dalam keadaan emosi yang tinggi sehingga tidak dapat berpikir jernih.
Tim pembela memohon agar Majelis Kehormatan Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terlapor dengan alasan karena selain Terlapor mengakui dan menyesali segala perbuatannya, rumah tangga hakim SS dengan istrinya saat ini telah berjalan rukun dan harmonis kembali, bahkan dengan istri siri dan anaknya. Setelah mendengarkan seluruh pembelaan dari Terlapor, tim pembela dan saksi Terlapor, sidang Majelis Kehormatan Hakim akhirnya menskor persidangan selama kurang lebih 90 menit untuk melakukan musyawarah majelis dan menentukan nasib Terlapor.
Akhirnya, pada pukul 13.30 WIB Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa hakim SS telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim karena telah menikah dengan wanita lain secara siri dan menjatuhkan sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah selama 3 tahun. Adapun hal-hal yang meringankan hakim SS selaku Terlapor menurut Majelis Kehormatan Hakim adalah Terlapor telah mengakui kekhilafan dan kesalahannya, Terlapor belum pernah diberikan sanksi sebelumnya, Pelapor selaku istri hakim SS telah mencabut laporannya dan telah memaafkan serta mengikhlaskan perbuatan hakim Terlapor, Terlapor memiliki tanggungan terhadap istri, anak dan ibu kandung Terlapor, dan Terlapor telah memiliki niat untuk mensahkan pernikahan sirinya.
Hal tersebut dinilai sesuai karena pada dasarnya menikah secara siri memiliki pengertian bahwa melakukan pernikahan yang sah dimata agama tetapi tidak sah dimata hukum karena pernikahan siri tidak terdaftar dalam Kantor Urusan Agama sebagaimana merupakan lembaga negara yang mengurus masalah pencatatan nikah dan rujuk masyarakat. Dengan kata lain bahwa hakim SS tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dimata hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan menikah siri juga tidak sesuai dengan kultur budaya kehidupan masyarakat dimana menikah siri masih dianggap tabu dan rentan menimbulkan konotasi negatif terhadap seseorang yang melakukan pernikahan secara siri terlebih jika pada saat yang bersamaan juga telah memiliki pasangan yang sah secara agama dan hukum.
Seorang hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga hakim juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai bagaimana cara bertindak atau berperilaku. Atas dasar tersebut lah seorang hakim tidak boleh sedikitpun melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah norma yang hidup di masyarakat atau bahkan melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan sanksi yang lebih berat. Karena hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah yang membuat kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat senantiasa dijaga dan ditegakkan.
Segala unsur perilaku seorang hakim harus sesuai dengan kode etik profesi hakim sebagaimana yang pasti telah diketahui oleh hakim di seluruh Indonesia. Kode etik ini tidak hanya mengatur batas-batas etika hakim dalam menghadapi suatu perkara di dalam ruang sidang, akan tetapi juga mengatur perilaku hakim di luar ruang persidangan baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani maupun tidak. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat hakim sekaligus untuk menjaga rasa percaya masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia.
kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.