Juli 3, 2020

Pelanggaran Kode Etik Advokat

Pengacara OC Kaligis pada tahun 2015 ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan. Perkara ini berasal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Kamis 9 Juli 2015. Awal mula KPK melibatkan lima orang yaitu PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim PTUN Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, panitera penggantian PTUN Syamsir Yusfan, serta Sebagai pengacara dari kantor OC Kaligis, M Yagari Bhastara alias Gerry. Kemudian pengadilan OC Kaligis dinyatakan disetujui dan diajukan divonis 5 tahun penjara diperberat oleh Mahkamah Agung kompilasi kasasi menjadi 10 tahun penjara.

Kronologi kejadian yang terjadi ini terjadi saat KPK melaksanakan penilaian di Medan. KPK yang diterima melakukan OTT dan menetapkan M. Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan. Gerry yang tergabung dalam Lawfirm OC Kaligis dan mereka yang menyuap untuk melepaskan gugatan yang diajukan kepada hakim. Sementara uang suap ini diberikan kepada tiga hakim PTUN dan satu panitera yang juga sudah berstatus tersangka. Mereka adalah Ketua Majelis Hakim Tripeni Irianto Putro, Hakim Anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta Panitera Syamsir Yusfan. Sebagai gugatan ini dilakukan untuk memberikan izin Kejaksaan Tinggi Sumut yang diterbitkan sprindik atas kasus dugaan korupsi Bansos dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Sumut.

Sejujurnya, pada kasus ini, pengadilan OC Kaligis telah mencoreng profesi advokat. Izin praktik hukum dari OC Kaligis ini pun bisa di cabut Izin lakukan suap. Abdul Fickar menghargai OC Kaligis telah merendahkan officium nobile yang sejatinya mencederai kehormatan profesi advokat. Selain itu Abdul Fickar menghargai OC Kaligis melakukan persaingan yang tidak sehat sesama advokat dengan menyuap hakim. Seharusnya advokat harus dibuat dengan adil karena merupakan penegak hukum.

Tentunya kasus ini membuat kaget seluruh masnyarakat karena OC Kaligis merupakan advokat yang profesional dan tidak dibutuhkan dia untuk melakukan seperti halnya kasus ini. Para advokat dituntut untuk selalu melihat masalah apa pun dengan sebenar-benarnya tanpa mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah pada masalah yang ditanganinya. Tindakan ini mengganti kode etik disetujui yang telah ada dan ditentukan. Hubungi kode etik profesi yang perlu dipatuhi antara lain:

1. Pasal 3 huruf b yaitu, ”Advokat dalam melakukan tugasnya tidak perlu hanya-mata untuk mendapat ketidakseimbangan materi tetapi lebih sesuai dengan hukumnya, Kebenaran dan Keadilan.”

2. Pasal 4 huruf a yaitu, ”Advokat dalam perkara-perkara perdata harus memenuhi syarat dengan jalan damai.”

3. Pasal 4 huruf c, ”Advokat tidak dibenarkan untuk kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.”

4. Pasal 9 huruf a, ”Setiap Advokat wajib dipenuhi dan diperoleh Kode Etik Advokat ini.”

Kode Etik Advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesi. Tidak hanya menjamin dan melindungi advokat, kode etik juga membebankan setiap advokat untuk jujur ​​dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat. “Oleh karena itu, setiap advokat dalam menjalankan tugas profesinya wajib tuduk, taat dan patuh pada Pancasila, UUD 1945, UU Advokat, Kode Etik Advokat dan nilai-nilai tukar publik. Dengan demikian, setiap advokat tidak dapat digunakan untuk melakukan dan mencoba yang dimaksudkan dengan moralitas dan mencederai rasa keadilan publik. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat ditegaskan untuk menjamin keamanan kehakiman yang independen, maka diperlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab,

Fungsi dari kode etik adalah menjunjung martabat profesi serta mempertahankan kesejahteraan para anggotanya dengan membelanjakan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan bahanil anggotanya. Sementara peran dari kode etik yaitu kode etik yang ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menentang tindakan-tindakan yang tidak jujur, membahas hubungan antar anggota, sebagai pelindung dari campuran tangan pihak luar atau pengelola yang tidak adil, meningkatkan pengembangan kualitas dalam praktik, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat, dan kode etik yang sesuai antara profesi dengan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu:

  1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral.
  2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis.
  3. Melindungi kesejahteraan materiil untuk pengemban profesi.

Dengan menghilangkan masalah ini, terjadi beberapa kemungkinan yang terjadi antara lain:

Pertama, membuat citra setuju di pandangan masyarakat menjadi semakin menurun. Bila disetujui seperti OC Kaligis yang dipercaya profesional dan memperjuangkan keadilan dalam menyelesaikan perkara seperti terlibat dalam kasus ini, bagaimana dengan pengacara-pengacara lain yang berjuang hanya demi materi.

Kedua, terbongkarnya kasus suap yang menyeret Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara, telah menguatkan bukti selama ini, pemerintah daerah tidak juga lepas dari pemerasan para hakim melalui para pengacara. Kasus-kasus yang melibatkan pemerintah daerah kerap dikalahkan oleh pengadilan. Sebagai contoh Pemrov DKI Jakarta kerap dikalahkan oleh pengadilan atas berbagai kasus sengketa tanah, properti dan sebagainya.

Ketiga, mereka semua sebagai penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi dan tidak hanya mengubah kode etik profesi mereka tetapi juga menentang sumpahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat merusak citra dan moral Indonesia.

Seharusnya sebagai advokat Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia, harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenangkan satria, jujur ​​dalam mempertahankan keadilan dan dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia. Dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat dan sumpah jabatannya. Kepribadian ini yang harus dimiliki oleh setiap advokat di Indonesia. Namun, masalah ini menunjukkan penegakan kode etik advokat di Indonesia belum berjalan dengan baik dan maksimal.

Untuk menegakkan kode etik advokat dan mempertahankan kualitas profesi, harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar terwujudnya advokat-advokat yang tidak hanya bermodalkan ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki moralitas dan nilai kesadaran yang baik dan mulia. Memahami tugas-tugas mereka, fungsi, dan perannya sebagai advokat yang benar dan profesional, yang memiliki komitmen untuk mempertanyakan kebebasan dengan tanpa membeda-bedakan, tanpa rasa takut, berpedoman pada kode etik, memiliki ikatan yang teguh dan yakin, serta tidak memerlukan Keuntungan bagi dirinya sendiri.