Etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri.
Etika juga sebagai suatu filsafat moral, yaitu yang tidak melihat fakta-fakta, tetapi terfokus pada nilai-nilai dan ide-ide tentang kebaikan dan keburukan, bukan terhadap tindakan manusia. Tuntutan etika tidak hanya pada suatu kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga menuntut sauatu kebenaran dengan berdasarkan manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.
Dalam bidang hukum, salah satu aspek yang disoroti etika berkenaan dengan tingkah laku manusia adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Karena profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.
Profesi yang bergerak di bidang hukum salah satunya adalah jaksa. Jaksa dalam menjalankan fungsi keprofesiannya dilengkapi dengan rambu-rambu, yaitu rambu-rambu hukum atau perundang-undangan, dan rambu-rambu etik dan moral profesi atau kode etik profesi, sehingga tanggung jawab jaksa dalam melaksanakan profesinya meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku Jaksa, dalam pasal 3 dan 4 tentang kewajiban jaksa menyatakan setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945, juga menerapkan doktrin Tri Krama Adhyaksa.
Tri Krama Adhyaksa sendiri memiliki arti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Hal itu menjadi keharusan bagi para jaksa untuk dipatuhi dalam mejalankan tugas dan wewenangnya, karena pengajuan tuntutan yang diajukan jaksa kepada hakim saat proses peradilan menjadi salah satu acuan penting bagi hakim dalam memutuskan putusan dalam persidangan, disinilah keadilan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat umum.
Di Indonesia wajah jaksa menjadi buruk dalam masyarakat, dikarenakan banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa-jaksa yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dalam lima tahun terakhir ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat ada 22 kasus jaksa yang terjerat kasus korupsi, hal itu tentu bukan suatu prestasi baik bagi jaksa dan kejaksaan. Karena hal itu dapat menurunkan citra kejaksaan sebagai lembaga hukum dan jaksa sebagai penegak hukum di Indonesia.
Di tahun 2020 ini, terdapat kasus yang sangat menarik perhatian publik hingga saat ini yaitu tentang kasus yang menjerat Djoko Tjandra. Namun yang menarik adalah jaksa-jaksa yang ikut terjerat dalam pusaran kasus tersebut, dan yang cukup menarik perhatian publik adalah keterlibatan jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus ini.
Pada periode Juli 2020, beredar foto pertemuan antara jaksa dengan Djoko Tjandra. Jaksa tersebut diduga adalah Pinangki yang pada saat itu diketahui menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dalam pertemuan tersebut, Pinangki terlihat bersama Anita Kolopaking, pengacara Djoko Tjandra dan orang yang diduga sebagai Djoko Tjandra.
Selain Pinangki, ada pula Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nanang Supriatna. Kejaksaan Agung kemudian bereaksi. Mereka langsung memeriksa Pinangki dan Nanang secara etik. Pihak Kejaksaan Agung mengambil alih berkas pemeriksaan etik Nanang dari Kejaksaan Tinggi Jakarta dan langsung memeriksa etik Pinangki. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kejaksaan Agung menemukan indikasi Pinangki melanggar etik dengan bertemu Anita dan pria yang disebut sebagai Djoko Tjandra.
Kala itu, Pinangki diduga melanggar etik dengan melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak 9 kali dalam tahun 2019. Selain melakukan perjalan keluar negeri, Diketahui, jaksa Pinangki didakwa menerima uang sebesar 500.000 dollar AS dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).
Ia pun dinyatakan bertemu dengan Djoko Tjandra. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan langsung menyerahkan berkas etik Pinangki ke Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Senin, 10 Agustus 2020. Pinangki resmi diumumkan sebagai tersangka pada Rabu (12/10/2020). Ia disangka melanggar pasal 5 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pengumuman pada hari itu, Hari menyatakan, diduga ada peran PSM untuk mengondisikan dan mengatur upaya hukum tersebut, bahkan tersangka PSM melakukan pertemuan dengan terpidana Djoko Soegiarto Tjandra di Malaysia bersama-sama dengan Anita Kolopaking.
Jaksa ialah profesi yang mulia sebagai penegak hukum yang mengemban tugas mulia untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan negara, Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa berwenang sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa harus dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
Disinilah seorang jaksa harus memiliki etika dan moral yang tinggi, sebagai salah satu penentu untuk tercapainya suatu keadilan. Etika profesi hukum merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi jaksa dalam menjalankan tugas profesinya.
Tolok ukur utama menjadi jaksa dalam menegakkan hukum terletak pada kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi jaksa yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum tentu dibutuhkan kualifikas-kualifikasi sikap yaitu, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.
Selain itu doktrin Tri Krama Adhyaksa, haruslah dimiliki dan benar-benar tumbuh dalam jiwa para jaksa, agar tidak ada lagi jaksa-jaksa yang melanggar hukum hanya untuk kesenangan duniawinya saja. Dan dapat menegakkan keadilan sebagaimana mestinya dalam hukum, hingga jaksa kembali mendapat citra positif di dalam pandangan kacamata masyarakat sebagai penegak hukum yang baik.
