Pasal 93 UU PPLH Pada UU Cipta Kerja: Pembungkaman Partisipasi Publik atas Lingkungan Hidup?

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk Undang Undang berkarakteristik Omnibus Law.  Artinya, Undang Undang ini mengatur berbagai substansi baik yang saling berkaitan ataupun tidak berkaitan guna melakukan penyederhanaan di berbagai UU yang sedang berlaku menjadi satu kesatuan yang lebih sederhana (Anggono, 2020). Dalam pembentukannya yang saat ini telah ditetapkan sebagai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai pihak menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap UU ini. Maria Farida Indrati selaku guru besar ilmu perundang-undangan Fakutas Hukum Universitas Indonesia dan Hakim Periode 2008-2018 memberikan pandangan bahwa peraturan perundang –undangan harus dibentuk berdasarkan azas perundang-undangan yang patut dan juga berlandaskan filosofis, yuridis, serta sosiologis (Kompas, 2020).

Salah satu perhatian ialah Pasal 93 pada UU Cipta Kerja mengenai hilangnya gugatan admninistratif yang sebelumnya tercantum pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Banyaknya UU yang sebagian besar pasalnya dicabut atau dipindahkan menyebabkan materi yang dimuat menjadi hilang dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akibatnya, masyarakat yang merasa dirugikan atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan atas izin eksploitasi lingkungan yang diberikan pemerintah tidak lagi dapat menggugat melaui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal ini sangat kontradiktif apabila ditilik melalui hak konstitusi yang telah dijamin oleh negara pada Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pernyataan yang selaras juga pernah disampaikan oleh Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Hindun Mulaika yang mempermasalahkan proses perizinan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat (Katadata.co.id, 2020).

Fungsi Partisipasi Publik Atas Lingkungan

UU PPLH dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Lebih dari itu, pengelolaan atas lingkungan hidup haruslah dapat memberikan kemanfaatan ekonomi sosial dan budaya dengan melakukan prinsip kehati hatian,demokrasi lingkungan, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan lingkungan. Namun, dengan dihapusnya gugatan administratif telah menciderai penguatan demokrasi lingkungan yang dilakukan melalui akses akses partisipasi, dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Gappa, 2013).

Demi menjaga dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan, diperlukan suatu partisipasi publik dalam mengawal setiap perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Selama ini, izin lingkungan atau izin usaha membuka ruang partisipasi kepada masyarakat untuk dapat menggugat ke PTUN ketika menemukan suatu izin yang diterbitkan melanggar peraturan yang terakomodasi pada Pasal 93 UU PPLH. (Hukumonline, 2020).

Pasal ini memberi wewenang kepada setiap orang untuk dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara (KTUN) apabila terdapat badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; izin lingkungan kegiatan yang wajib UKL-UPL namun tidak dilengkapinya dokumen tersebut; serta izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal ini, tata cara untuk mengajukan suatu gugatan terhadap KTUN mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Sunarya Raharja, 2014). Semenjak berlakunya UU Cipta Kerja, pasal ini dihapus tanpa adanya ketentuan pengganti.

Akomodasi partisipasi publik dalam pengawasan izin lingkungan terhadap Pemerintah seakan-akan sengaja dihilangkan sejak disahkannya UU Cipta Kerja. Pasal 93 yang mengatur hak untuk menggugat badan atau pejabat TUN sebelumnya hadir pada UU PPLH, namun tidak ada pada UU Cipta Kerja. Isi pasal-pasal di UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan Pasal 93 tidak lagi menghadirkan partisipasi publik dapat menggugat secara administratif. Implikasi dari dihapusnya pasal ini tentunya akan menghilangkan hak masyarakat yang sebelumnya dapat menggugat Pemerintah, dalam hal ini badan atau pejabat TUN, ketika menerbitkan izin lingkungan yang tidak sesuai ketentuan, menjadi hilang. Maka, dampak dihapuskannya pasal ini juga akan berdampak pada makin kuatnya posisi pihak, baik orang maupun korporasi, untuk mengabaikan ketentuan izin lingkungan, serta Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan

Akibat Hukum

Pemerintah seakan menganggap dirinya memiliki kuasa penuh atas pemberian izin terhadap perusahaan yang ingin mengekploitasi  lingkungan hingga lupa memperhatikan aspek non-hukum serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akhir perizinan. Akibatnya produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pada akhirnya berkarakter negatif dan tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 serta UU No. 32 Tahun 2009 UUPLH yang menjamin pengelolaan lingkungan hidup mencapai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta peningkatan perekonomian nasional yang bergantung pada hasil-hasil alam tidak akan pernah terjadi.

Tak heran apabila kesejahteraan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat nyatanya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bentuk konkritnya telah terlihat atas perubahan hutan hijau yang kini menjadi ladang perkebunan sawit milik korporasi, pencemaran tumpahan minyak di Balikpapan,pencemaran Lingkungan di Desa Lakardowo,Kab Mojokerto yang hingga saat ini tidak menemukan penyelesaian secara win-win solution.

Tak jarang juga menyebabkan petani menjadi tidak bertanah serta terusirnya warga dari lingkungan tempat tinggalnya hingga terjadi kerusakan,pencemaran lingkungan atas pembukaan lahan perkebunan milik petani berdasi maupun pencemaran dari hasil pertambangan. Data lain dari Konsorsium Pembaharuan Agraria menyatakan, sejak tahun 2004-2014 telah terjadi 1.520 konflik agraria di areal seluas 6.541.951 hektar yang melibatkan 977.103 kepala keluarga (LBHBandung, 2017). Oleh sebab itu, sangat relevan untuk dicermati bahwa wilayah (lingkungan hidup) yang tercemar dan rusak akibat perbuatan manusia (korporasi) merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebuah negara.

Lebih lanjut masyarakat dapat mempertanyakan jaminan Negara atas lingkungan hidup yang telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kedua konstitusi ini menjamin pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dalam pandangan hak asasi manusia harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Pemerintah bersama DPR dalam pengesahan undang undang sebagai alat perekayasa kehidupan bernegara guna menegakan hukum untuk mencapai keadilan demikian menurut Roscoe Pound dalam teori law as a tool of social engineering (Satjipto, 1979) sedangkan menurut Daniel S. Lev berarti memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah (Rajagukguk, 1983).

Konsekuensi dari pembuatan produk hukum ini pemerintah perlu memperhatikan aspek non-hukum guna menjamin UU perlindungan lingkungan benar benar mencapai tujuannya,bukan sekedar produk politik yang didasari kompromi atas aliran eco-development.

Kesimpulan

Pasal 93 yang dihapus dalam klaster lingkungan hidup UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menciderai hak konstitusi warga negara. Perlindungan Hukum terhadap HAM atas lingkungan yang telah dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin warga masyarakat untuk hidup sejahtera secara lahir batin yang dilengkapi dengan hak manusia atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, telah mutlak kewajiban negara untuk menjamin lingkungan hidup dan sehat bagi warga negara dengan tetap memasukan unsur suara rakyat didalamnya. Ketentuan lainnya juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Bumi,air serta kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar demi kemakmuran rakyat” secara gramatikal dapat disimpulkan bahwa penguasaan segala sumber daya alam oleh negara pada hakikatnya hanya sebatas menyelenggarakan, menggunakan, memelihara dan mengatur lingkungan, bukan untuk menggunakan kekayaan tersebut guna mencapai keuntungan sebesar besarnya bagi negara dan mengabaikan suara serta izin dari warga negara (masyarakat).

Akhir kata, jika boleh mengutip kalimat dari Paus Fransiskus dalam Ensilik Laudato Si yang menyatakan “Merawat ekosistem mengandaikan pandangan yang jauh ke depan, karena jika kita hanya mencari keuntungan secara cepat dan mudah, tidak akan ada yang peduli pada pelestarian alam” maka dalam waktu dekat pemerintah sudah harus memiliki produk hukum yang baru guna melindungi dan mengakomodasi suara masyarakat dalam partisipasinya atas HAM atas lingkungan hidup di wilayah mereka tinggal.

 



Tinggalkan Balasan