Pandemi COVID-19, Pilkada dan Mahasiswa

Pada tahun politik pilkada 2020 ini sangatlah berbeda. Kita menyelenggarakan pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19 yang kian menggila tiap hari. Negara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Pada tanggal 4 Mei 2020, dibuatlah PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 5 tahun 2020 sebagai dasar melaksanakan pilkada di tengah wabah COVID-19.

Memutuskan penyebaran wabah COVID-19 dan menyelenggarakan demokrasi yang jujur adalah dua tugas yang harus dilaksanakan bersama. Memang tatanan kebiasaan kehidupan baru (new normal) telah diterapkan di berbagai daerah, tapi tidak berpengaruh terhadap statistik kenaikan masyarakat yang positif COVID-19.

Pilkada yang telah di undur tanggal 9 Desember 2020 menambah tugas KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi lonjakan positif COVID-19 setelah pilkada serentak tersebut. Apakah generasi terdahulu mampu mengemban dua tugas tersebut tanpa menggandeng kaum millenial? Di mana dan Bagaimana peran “Mahasiswa” sebagai social of control dan social of change di masyarakat?

Di negara gotong royang ini pekerjaan yang ringan apalagi yang berat tidak semestinya dikerjakan atau dilaksanakan oleh satu elemen masyarakat saja. Kita harus bahu-membahu mengemban tugas. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini adalah dua tugas yang sangat berat, jadi semua elemen masyarakat dari kalangan anak milenial sampai kaum yang telah lama menelan asam manis kehidupan.

Tetapi, pada kenyataannya sekarang tidak sedikit daerah yang hanya menempatkan para kaum-kaum terdahulu untuk ikut andil mensukseskan pilkada serentak 2020 dan menyampingkan serta menganggap remeh remaja dan mahasiswa.

Hal seperti itu yang sangat disayangkan pada negara yang sedang berkembang ini, andil remaja dan mahasiswa sangat minim pada pergelaran setiap pemilihan pemimpin. Walaupun para remaja kalah pengalaman dengan kaum dewasa, tidak menutup kemungkinan mereka memiliki ilmu-ilmu yang sangat berguna seperti halnya menggunakan media dengan baik, memahami teknologi, serta kemampuan menarik lain yang dimiliki banyak remaja di luar sana.

Kemampuan-kemampuan seperti itu harusnya sangat bergunakan dan dimanfaatkan pada negeri ini, khususnya pada pergelaran pilkada tahun pandemi ini. Jadi, pergelaran-pergelaran demokrasi haruslah melibatkan para kaum milenial juga supaya timbul inovasi-inovasi dari pemikiran mereka.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen pengontrol dan pembaharu negara perlu lebih sadar terhadap demokrasi yang jujur tanpa ada intimidasi dari siapapun dan tanpa adanya iming-iming atau imbalan yang didapatkan. Keaktifan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah dibutuhkan.

Sebab, pada kegiatan ini mahasiswa harus turun langsung ke masyarakat untuk memantau dan mengkordinasikan masyarakat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilu sehingga tingkat golput di negara ini berkurang. Juga, sebagai ladang pengalaman untuk memanfaatkan ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan.

Pada pilkada di tengah pandemi ini, penyelenggara yaitu KPU atau Bawaslu haruslah ada mamasukkan mahasiswa sebagai anggota, karena mahasiswa juga berhak berada pada jajaran penyelenggara demokrasi. Mereka yang telah terpelajar menyeleggrakan demokrasi di ruang lingkup kampus harusnya bisa mengemban amanat pada jajaran penyelenggara tersebut. Jadi, seyogyanya masyarakat dan mahasiswa aktif bahu-membahu untuk mengemban amanat ini.

Menyadarkan dan mengaktifkan semua elemen agar terciptanya pilkada yang “luber-jurdil” dan mengurangi penyebaran COVID-19 hingga kita mendapatkan pemimpin daerah yang baik serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan membuat kebijakan yang benar-benar dapat memutuskan tali penyebaran COVID-19 dengan tegas hingga kehidupan berubah kembali tanpa adanya new normal.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.



Fakultas Syariah-IAIN Samarinda

Tinggalkan Balasan