Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Blok C II mengalami kebakaran pada Rabu 8 September 2021 sekitar pukul 01.45 WIB. Kebakaran tersebut merenggut nyawa 41 warga binaan yang di antaranya terpidana kasus pembunuhan, terorisme, dan narkoba. Sementara itu, 81 warga binaan lainnya selamat dengan 72 orang luka ringan dan delapan orang luka berat dirawat di sejumlah rumah sakit. Pemerintah mengakui lalai atas insiden kebakaran tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, Lapas Kelas I Tangerang yang sudah dibangun sejak 1972 ini justru kini melebihi kapasitas bahkan hingga 400 persen dengan penghuni 2072 orang.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kapasitas Lapas pada tahun 2019 di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana atau kelebihan kapasitas sebesar 99%. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung sampai dengan bulan Mei 2021, Mahkamah Agung telah memproses 580.518 perkara pidana umum dengan putusan atas perkara pidana umum yang telah putus sebanyak 23.750 putusan.
Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak perkara pidana yang masuk ke pengadilan belum selesai akibat terlalu banyak perkara yang diselesaikan secara litigasi. Padahal, hal tersebut bisa diselesaikan cukup dengan jalur non litigasi dan pada akhirnya keadilan bagi para korban maupun pelaku masih tidak jelas.
Peristiwa di lapas over capacity tersebut maupun seperti yang sudah-sudah seharusnya tidak akan terjadi jika sejak awal pemerintah mengedepankan dan serius menerapkan restorative justice khususnya mediasi penal. Selama ini hukum pidana dijalankan aparat hukum secara normatif dan diproses secara konvensional yaitu selalu melalui jalur pengadilan.
Padahal hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya akhir) di saat terdapat opsi penyelesaian non litigasi. Opsi tersebur berupa mediasi yang pada umumnya ada di hukum perdata tetapi pada hakikatnya bisa diterapkan di hukum pidana terkait tujuan merestorasi/memulihkan pelaku pidana nantinya di masyarakat berdasarkan konsep restorative justice yang dituangkan secara substansi pada mekanisme mediasi penal.
