Juli 3, 2020

One Map Policy Untuk Percepatan Reforma Agraria di Indonesia

Konflik agraria seakan tidak ada habisnya, terlebih lagi di Indonesia yang tengah giat dan masif membangun infrastruktur. Tentu kita sudah banyak mendengar bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti negara wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya. Pada praktiknya, jumlah kasus pelanggaran HAM justru mengalami kenaikan, bahkan menurut Komnas HAM, konflik agraria menjadi penyumbang terbesar kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sejak Pemerintahan Jokowi-JK, konflik agraria dari berbagai sektor mengakibatkan sedikitnya 41 orang tewas, 546 dianiaya, 51 orang tertembak dan sebanyak 940 petani dan pejuang agraria telah dikriminalisasi.

Pada tahun 2019 sendiri setidaknya terdapat 216 orang ditahan tanpa prosedur yang tidak jelas terkait dengan konflik agraria. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan program Reforma Agraria sebagai solusi untuk memberikan keadilan kepada rakyat kecil terhadap distribusi penguasaan tanah yang selama ini sering dianggap diskriminatif dan telah menyalahi aturan yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Definisi Reforma Agraria

Pengertian Reforma Agraria menurut Perpres No.86 Tahun 2018 adalah suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komperhensif. Salah tujuan dari Reforma Agraria adalah untuk menciptakan keadilan atas distribusi penguasaan tanah serta menciptakan kepastian hukum, yang selama ini rakyat kecil seringkali berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan, dikarenakan mereka sering berselisih dengan korporasi maupun pemerintah yang memiliki sumber daya besar.

Hal itu disebabkan oleh warisan rezim lama yang koruptif dalam pendistribusian tanah serta sistem manual yang masih diterapkan pada sebagian besar kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga seringkali menyebabkan ketidakselarasan data serta maladministrasi yang disebabkan oleh human error. Pemerintah kemudian mencanangkan program One Map Policy (OMP) sebagai upaya mewujudkan tata kelola agraria secara baik dan diharapkan dapat menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Hambatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Pada tahun 2017 tercatat 10,2 juta masyarakat miskin yang tersebar di 25.863 desa di sekitar kawasan hutan dan 71.06 persennya menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan. Masyarakat miskin di kawasan tersebut tentunya sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi lahan karena tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah konflik agraria pada tahun 2018 di sektor perkebunan yang berada di urutan pertama dari sektor lainnya, setidaknya dari 410 kasus terdapat 144 kasus yang berasal dari sektor perkebunan. Upaya Reforma Agraria harus memiliki perencanaan yang terstruktur dan komprehensif, dikarenakan tingginya tingkat kompleksitas. Berikut adalah beberapa syarat keberhasilan reforma agraria :
(a) Kemauan politik dari pemerintah;
(b) Data yang lengkap dan teliti mengenai keagrariaan;
(c) Organisasi rakyat/tani yang kuat; dan
(d) Elit penguasa/birolcrasi yang terpisah dari elit bisnis.

Kemauan politik (Political Will) pemerintah telah tercermin dari penerbitan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, tetapi tingkat realisasinya masih jauh dari harapan, seperti terabaikannya hak-hak petani, janji redistribusi tanah 9 juta hektar, penyelesaian konflik agraria dan perbaikan ekonomi dalam kerangka reforma agraria tidak kunjung diterima petani. Tidak sinkronnya IGT (Informasi Geospasial Tematik) dari setiap kementerian telah menjadi sumber permasalahan utama dari konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Persoalan konflik agraria tidak hanya sekedar usaha perluasan lahan atau penerbitan izin baru perkebunan yang merampas hak-hak masyarakat atas tanah mereka, melainkan juga buruknya sistem birokrasi pertanahan dimasa lalu yang menyebabkan tumpang tindihnya hak masyarakat atas tanah dengan pihak swasta maupun perusahaan milik Negara yang telah berlangsung sejak lama. Hal ini terus terulang hingga saat ini, dimana pemerintah tidak melakukan upaya progresif untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan rezim lama, dengan terus membiarkan perusahaan perkebunan yang sudah jelas menyalahi prosedur atau sudah habis masa izinnya tetapi masih bebas beroperasi di masa pemerintahan saat ini.

Ada banyak organisasi masyarakat yang telah memperjuangan hak penguasaan tanah, tetapi seringkali mereka selalu kalah ditangan para pemodal besar. Negara seharusnya mampu bertindak sebagai perisai pelindung rakyat, terutama kepada kalangan  miskin. Namun negara kerap kali memberikan izin usaha seperti HGU (Hak Guna Usaha), HBD (Hak Guna Bangunan), ijin lokasi usaha perkebunan dan pertambangan secara sepihak tanpa adanya upaya dialog dengan penduduk sekitar. Negara telah salah kaprah mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan, padahal berdasarkan Pasal 2 UUPA dan penjelasannya, UUPA mengartikan konsep “dikuasai“ oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan negara mempunyai suatu hak untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir adalah faktor elit penguasa yang terpisah dari elit bisnis. Di Indonesia sudah menjadi rahasia umum kalau sektor strategis seperti ekstraktif, energi dan infrastruktur kerap menjadi ladang korupsi oleh elit politik, khususnya dalam sektor pertambangan baru bara, dimana Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pasokan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Peran One Map Policy dalam Upaya Percepatan Reforma Agraria

Menurut Presiden Jokowi, saat ini terdapat 77,3 juta hektare lahan atau hampir 40 persen wilayah Indonesia mengalami tumpang tindih lahan. Hal inilah yang kemudian menjadi akar permasalahan dari meningkatnya konflik agraria di Indonesia. Program OMP pertama kali digagas pada saat masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu terjadi ketidaksinkronan  antara data geospasial UKP4 dengan data geospasial dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, hal ini tentunya menyebabkan tumpang tindih formasi peta yang dimiliki oleh setiap kementerian. Pemerintah pada waktu itu (2010) menugaskan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membuat OMP untuk menyatukan seluruh IGT dari berbagai lintas sektor. Konflik agraria seringkali disebabkan oleh ketidakselarasan administrasi pertanahan, tidak hanya itu, pelayanan administrasi pertanahan belum sepenuhnya mampu menyajikan data secara valid dan akurat, contohnya adalah suatu kawasan diklaim sebagai kawasan hutan, namun fakta sebenarnya menunjukkan bahwa kawasan tersebut telah menjadi pemukiman.

Dalam rangka mendorong realisasi kebijakan OMP, pada 1 Februari tahun 2016 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). OMP diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penguasaan lahan. Penerapan OMP akan berguna bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam berbagi data dan Informasi Geospasial sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh Kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah dalam mengeluarkan perijinan maupun kebijakan.

Dalam rangka untuk mengurangi konflik agraria menuju OMP, BIG telah meluncurkan aplikasi pemetaan partisipatif. Nantinya publik dapat melakukan pemetaan secara mandiri lingkungan dan wilayahnya baik di pedesaan, perkotaan maupun di kawasan hutan. Program pemetaan partisipatif akan memudahkan komunitas masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah untuk mendaftarkan lahan berdasarkan analisis geospasial. Pemetaan partisipasif merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi, yaitu partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Masyarakat yang hidup di daerah tersebutlah yang paling mengenal potensi wilayahnya, sehingga hanya mereka yang dapat secara lengkap dan akurat mengenai tata  guna lahan, sejarah, pandangan hidup dan harapan masa depan.

Kesimpulan

Selama ini pemerintah dan lembaga legislatif terlalu terpaku kepada pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai solusi atas konflik agraria yang tak kunjung selesai. Padahal jika diteliti lebih jauh, akar rumput dari permasalahan tersebut adalah ketidaksinkronan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) antar kementerian dan  berbagai lembaga negara. Program Reforma Agraria tentunya akan terhambat, jika pemerintah tidak segera membuat sebuah peta geospasial yang terintegrasi sebagai acuan utama tata pengelolaan agraria. Penerapan kebijakan OMP diharapkan dapat mempercepat pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan memaksimalkan penyelesaian konflik agraria yang disebabkan oleh tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perizinan.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

I'm a multipotentialites person

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.