Novel Baswedan, Penegak Hukum yang Diabaikan Hukum

Saat ini ramai dibicarakan tentang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Bagaimana tidak, setelah sekian lama, akhirnya pelaku penyerangan yang menyebabkan luka berat di sebelah mata Novel Baswedan telah tertangkap. Ketika semua pihak sudah mulai merasa kasus ini akan berakhir baik setelah dibawa ke ranah hukum, hasilnya justru mengecewakan masyarakat.

Satu tahun, itu hukuman penjara yang harus diterima oleh pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan, bahkan dengan fakta bahwa penyerangan tersebut direncanakan, perbuatan yang dikategorikan penganiayaan berat, dan berakibat luka berat serta hukuman yang dapat diperberat. Dengan hasil putusan pengadilan yang hanya menghukum sedemikian ringannya, tentu tidak hanya menambahkan garam di atas luka Novel Baswedan, namun juga menyakiti rasa keadilan masyarakat.

Terhadap pelaku penyerangan berencana menggunakan air keras hanya dituntut menggunakan Pasal 353 KUHP yang mana itu adalah hukuman paling ringan dari pilihan pasal yang tersedia yang mana pada pasal yang hukumannya lebih berat pun perbuatan pelaku penyiraman air keras memenuhi unsur-unsurnya. Seorang jaksa penuntut umum adalah seorang yang menegakkan hukum demi kepentingan negara dan melindungi rasa keadilan masyarakat. Namun, dimananya memberikan hukuman paling ringan terhadap seorang pelaku penyiraman air keras hingga menyebabkan luka berat terhadap penyidik KPK yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia dapat dianggap melindungi kepentingan negara? Dan dimananya penuntutan yang tidak memerhatikan rasa keadilan masyarakat dapat melindungi martabat hukum di depan rakyat?

Telaah KUHP

Padahal selain penggunaan pasal 353 KUHP, juga terdapat Pasal 351, 354 dan 355 KUHP yang masing-masing Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP tentang penganiayaan tersebut juga diatur pemberatannya pada Pasal 356 KUHP. Mari kita posisikan diri sebagai jaksa penuntut umum yang melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, maka tentu perlu memperhatikan tentang keterkaitan tindak pidana ini dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Penyerangan terhadap penyidik KPK yang bertugas memberantas korupsi jelas merupakan bagian dari kepentingan negara. Korupsi adalah tindak pidana yang dapat menghambat kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, dan apabila pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi terhambat, maka kemajuan kesejahteraan masyarakat juga akan terhambat sehingga hal ini jelas terkait dengan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya perlu diperhatikan pemilihan pasal yang akan digunakan untuk penuntutan memerhatikan keseriusan tindak pidana dan kepentingan negara serta masyarakat.

Pemberatan dengan penambahan hukuman sepertiga dari hukuman pokok yang tercantum dalam Pasal 356, khususnya angka 3 KUHP dijelaskan:
“Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

Persidangan

Dalam tindak pidana tersebut, sudah jelas terdapat fakta bahwa air keras tersebut berbahaya bagi nyawa dan kesehatan sehingga terlepas dari pasal mana yang dipilih JPU untuk melakukan penuntutan, semuanya akan ditambahkan sepertiganya. Apabila menggunakan Pasal 351 akan mendapatkan hukuman maksimal 6 tahun 8 bulan, Pasal 353 mendapat hukuman maksimal 9 tahun 4 bulan, jika dengan pasal 354 akan mendapatkan hukuman maksimal 10 tahun 8 bulan, dan jika menggunakan pasal 355 akan mendapatkan hukuman maksimal 16 tahun pidana penjara. Di antara pasal tersebut, terdapat dua pasal yang relevan untuk digunakan, pasal 353 dan 355 KUHP, perbedaan di antara keduanya hanyalah pada “kesengajaan” untuk membuat luka berat pada korban. Entah bagaimana penyidikan dilakukan, namun JPU meyakini bahwa keterangan pelaku benar bahwa pelaku tidak berniat untuk memberi luka berat dan hanya memberikan luka ringan, sehingga dalam hal ini, penggunaan pasal 353 untuk penuntutan dirasa benar. Mari kita asumsikan bahwa memang benar demikian, namun, mengapa hukuman maksimal yang seharusnya 9 tahun 4 bulan hanya berakhir di putusan 1 tahun pidana penjara saja? Di mana letak peringanan yang sebegitu besarnya?

Hal tersebut sangat tidak masuk akal dan melukai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, di mana letak pelaksanaan tujuan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Di mana pengakuan terhadap hak asasi manusia khususnya kesamaan di hadapan hukum? Dimana letak keadilan yang tercantum dalam konstitusi dan filsafat Pancasila? Apakah dasar-dasar tersebut sudah tidak lagi dianggap serius dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih sering digunakan?

Penutup

Keberadaan konstitusi adalah dasar legitimasi bagi masyarakat untuk mengatur dan membatasi jalannya sebuah pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat merugikan masyarakat. Tidak dihargainya konstitusi, sama dengan tidak dihargainya masyarakat yang mana juga berarti tidak dihargainya negara ini yang berkedaulatan rakyat. Tentang negara yang juga berkedaulatan hukum, bukankah sudah jelas bahwa hukum di Indonesia saat ini telah ternoda? Dimana martabatnya? Dalam perkembangannya, posisi hukum di mata masyarakat Indonesia mulai kehilangan wibawanya, dengan pelaksanaan penegakan hukum yang sering kali melukai rasa keadilan masyarakat dan percampuran kepentingan yang bahkan masyarakat tidak mengerti urgensinya.

Pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi tentu sama saja dengan mengabaikan bangsa ini demi kepentingan segelintir orang yang berkepentingan. Konstitusi harus dihargai dan ditanam lebih jauh lagi bukan hanya di dalam peraturan perundang-undangan, namun juga dalam perbuatan setiap orang di dalam wilayah NKRI agar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak hanya menjadi konstitusi yang tidak pernah digali apalagi dihargai. Putusan pengadilan tentang kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang hanya selama satu tahun pidana penjara telah menghebohkan masyarakat karena keringanan pidananya sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah hukum sejauh ini berjalan di Indonesia. Apabila penegak hukum yang tegas dan lugas dalam memberantas korupsi justru dibiarkan disakiti tanpa adanya hukum yang benar-benar melindungi, lalu siapa lagi yang berani menegakkan hukum di negara ini?


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments